Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX CRIMEN
Sandrina Manahampi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sandrina Manahampi
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan “Recall” anggota DPR-RI oleh Partai Politik dan bagaimana mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRRI oleh Partai Politik, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Secara konstitusional hak Pergantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 22B UUD 1945 dimana anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. 2. Ada beberapa tahapan dari Pergantian antar waktu ini yaitu, Tahapan Pengajuan dimana anggota partai politik akan mengajukan pengajuan nama anggota kepada Pimpinan DPR lalu dilakukanlah Tahapan Penyelidikan dan Verifikasi, hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR. Selanjutnya aka nada Reposisi dari Anggota DPR dimana Anggota DPR yang diberhentikan akan digantikan oleh Anggota Pengganti. Kemudian akan ada penyampaian Pergantian Antar Waktu.
Co-Authors