Muhammad Tri Andika Kurniawan
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Diplomasi Parlemen: Peran DPR-RI Dalam Menanggapi Isu Pelanggaran HAM Kaum Rohingya Di Myanmar Tahun 2017-2018 Ihsan Ainurrofiq; Muhammad Tri Andika Kurniawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.148 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.10093

Abstract

Diplomasi parlemen adalah kegiatan internasional yang dilakukan oleh parlemen dan Diplomasi Parlemen tidak menduplikasi diplomasi pemerintah karena merupakan bagian dari bentuk multi-track diplomacy. Secara khusus, keterlibatan langsung parlemen nasional dalam urusan luar negeri telah meningkat pesat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai parlemen Indonesia telah melaksanakan diplomasi parlemen yang menjadi komponen penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui diplomasi parlemen, parlemen nasional mendiskusikan isu-isu internasional yang beredar mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaruh dan Implikasi diplomasi parlemen Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang terjadi kepada kaum Rohingya di Myanmar. Menggunakan metodologi kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran diplomasi parlemen dalam mempengaruhi penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi pada kaum Rohingya di Myanmar. dengan Teknik Pengumpulan Data wawancara dengan menanyakan kepada ahli dan Studi kepustakaan (Library Research) yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dokumen, tabloid, analisis video dan website yang valid. Penulis menggunakan teknik analisis Kualitatif dengan penulisan deduktif.
CLIENTELISM AND THE EROSION OF LEGISLATIVE OVERSIGHT: EXAMINING THE HOUSE OF REPRESENTATIVE (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DPR) ROLE UNDER PRESIDENT JOKO WIDODO (2014–2024) Andika Kurniawan, Muhammad Tri; Devi, Suseela Chandra
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 10, No 3 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) September
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v10i3.65599

Abstract

This article investigates the weakening of legislative oversight by The House of (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) during President Joko Widodo’s tenure from 2014 to 2024. Despite the expanded constitutional authority granted to the DPR following the 1998 political reforms, the quality of oversight function has diminished markedly in the Jokowi era. Drawing on theoretical and empirical literature, the article argues that this erosion is not solely the result of institutional shortcomings or inadequate reform, but is primarily driven by pervasive clientelistic relationships between the president and party elites. Such clientelism entrenches political patronage, enabling the executive to exert significant influence over legislative behavior and undermining the DPR’s independence. This study uses a qualitative, interpretivist approach, employing in-depth interviews, observation, and literature review within real social contexts. This study aims to provide a critical assessment of how clientelism has reshaped the balance of power between executive and legislature.