Rizqyansyah Fitramadhana
Universitas Gadjah Mada

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemikiran Pedagogi Kritis Henry Giroux Rizqyansyah Fitramadhana
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 9, No 1 (2022): September
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v9i1.72188

Abstract

Berbeda dengan mayoritas penelitian pendidikan sebelumnya yang berfokus di ranah tematik, artikel ini berusaha mengetengahkan kajian pemikiran ke permukaan. Pemikiran pedagogi kritis Henry Giroux akan menjadi pusat perhatian dalam studi kali ini. Secara ringkas, artikel ini mempunyai tiga tujuan utama. Pertama, menjelaskan latar belakang perkembangan teoretis pedagogi kritis Henry Giroux. Kedua, memperlihatkan kritik Henry Giroux terhadap pendidikan a la neoliberal. Ketiga, menampilkan alternatif serta visi pendidikan yang dipikirkan oleh Henry Giroux. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan hermeneutik kritis untuk menyingkap intisari manuskrip-manuskrip kuncinya. Bersamaan dengan itu maka metode yang digunakan adalah studi pustaka. Karya tulis Henry Giroux yang sesuai dengan pembahasan akan dibaca, ditampilkan, dan dianalisis secara mendalam. Dengan menggunakan piranti metode tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa (a) pemikiran pedagogi kritis Giroux sangat dipengaruhi oleh kritiknya terhadap teori korespondensi dan reproduksi, (b) penolakan kerasnya kepada cara pandang sempit neoliberal yang merasuk ke dunia pendidikan membuatnya menawarkan visi baru bernama pendidikan sebagai ruang publik politik, dan (c) Giroux memperlakukan sekolah sebagai tempat produksi agensi demokratis yang mampu menciptakan tatanan normatif demokrasi radikal dan keadilan sosial.
Genealogi Kewirausahaan Sosial Rizqyansyah Fitramadhana
Sosioglobal Vol 7, No 1 (2022): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jsg.v7i1.35658

Abstract

Kewirausahaan sosial sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Pemerintah, lembaga non-profit, dan universitas terus mempromosikan kehebatan kewirausahaan sosial. Mereka mengklaim bahwa kewirausahaan sosial akan menghasilkan kemaslahatan. Sayangnya, meskipun banyak penelitian menunjukkan dampak baik kewirausahaan sosial, kajian historis dan kritis tentangnya jarang sekali dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan itu dan menunjukkan konteks serta kepentingan kewirausahaan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode genealogi digunakan sebagai ujung tanduk penelitian dengan fokus pada studi pustaka. Setelah melakukan pembacaan kritis terhadap historiografi kewirausahaan sosial studi ini menghasilkan empat kesimpulan. Pertama, palingan sosial terjadi di tahun 1980. Ini mengizinkan lahirnya kewirausahaan sosial. Neoliberalisme dan penekanannya kepada pemotongan peran negara merupakan konteks kemunculan kewirausahaan sosial. Secara sederhana, keputusan pemerintah untuk memangkas bantuan sosial serta permasalahan sosial yang mengikutinya adalah alasan utama timbulnya ide kewirausahaan sosial. Kedua, kewirausahaan sosial lahir dari rahim kewirausahaan tradisional. Keduanya sama-sama mendayagunakan subjek kewirausahaan. Ketiga, institusionalisasi kewirausahaan sosial dipengaruhi oleh kepentingan pasar bebas dan individualisasi neoliberal. Keempat, organisasi internasional berperan penting dalam penyebaran kewirausahaan sosial di seluruh dunia, khususnya negara berkembang. In Indonesia, social entrepreneurship has became the new buzzword. Government, non-profit organizations, and university continuisly promoting the positives side of social entrepreneurship. It has been claimed that social entrepreneurship always yields prosperity. Unfortunately, although a number of publications has shown decent effects of social entrepreneurship, there was and is small attention to critical and historical reading of it. This study attempts to fill that gap and discloses the context and interest of social entrepreneurship. Genealogy method which depends on literature study will be used to attain the goals of this research. After doing critical reading of social entrepreneurship genealogy, the study has four conclusions to offer. First, social turn had been happening in the 1980 allowing the emergence of social entrepreneurship. Neoliberalism with its emphasis on minimal state was the exact context of the advent of social entrepreneurship. To simplify, government decision to retreat social benefits and social problems ensuing from it were important factors in supporting social entrepreneurship ascendancy. Second, social entrepreneurship was born out of traditional entrepreneurship. Both of them galvanize entrepeneur subject. Third, the institutionalization of social entrepreneurship was heavily influenced by neoliberal spirit of free market and individualization. Four, international organizations have been crucial to social entrepeneurship expansion across developing contries.
Ekonomi-Politik Student Loan: Analisis Komparatif Kebijakan Kredit Pendidikan di Australia dan Malaysia Rizqyansyah Fitramadhana
SOCIUS Vol 12 No 2 (2025): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri P
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v12i2.878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik kebijakan kredit pendidikan (student loan) di Australia dan Malaysia. Riset ini didasarkan atas dua rumusan pertanyaan pokok: (a) apakah ada perbedaan antara model ICL dan TBRL? (b) Bagaimana dua sistem student loan itu dijalankan di Australia (ICL) dan Malaysia (TBRL) serta seperti apa dampaknya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis komparatif, khususnya komparasi kebijakan publik untuk menyingkap perbedaan konsep, teknis, dan implementasi dua sistem kebijakan pinjaman mahasiswa. Sumber data sepenuhnya menggunakan data sekunder dengan fokus utama pada artikel jurnal, buku, pemberitaan di media, dan laporan lembaga riset. Selain itu, peneliti ini mendayagunakan ekonomi-politik finansialisasi guna menganalisis secara kritis penerapan dan dampak dari kebijakan kredit pendidikan di Australia dan Malaysia. Temuan riset ini menunjukkan bahwa (a) terdapat perbedaan antara model ICL dan TBRL khususnya pada aspek waktu pengembalian dan batas minimum pendapatan peminjam dan (b) penerapan kredit pendidikan di Australia dan Malaysia menyebabkan finansialisasi pendidikan tinggi dan penyedotan finansial. Kebaruan penelitian ini terletak pada argumen baru yang belum dieksplorasi dalam penelitian terdahulu tentang kebijakan kredit pendidikan: munculnya kredit pendidikan merupakan bentuk finansialisasi pendidikan tinggi yang disebabkan oleh berkurangnya investasi publik negara pada sektor pendidikan (the retreat of the state).
Education in the Midst of Indonesia’s Development Agenda Rizqyansyah Fitramadhana
JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis) Vol. 8 No. 1 (2023): JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um021v8i12023p55-81

Abstract

President Jokowi made a shocking decision in his second term by pointing to Nadiem Makarim as Minister of Education, Culture, Research, and Technology. Not long after his appointment, Nadiem Makarim released Merdeka Belajar and Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, which is significant to Indonesia’s education context. Those two stipulations alone indicate exponential change within education governance in Indonesia. Various notable scholars later argue that Nadiem Makarim’s policy is intriguing and essential, emphasizing their support for Merdeka Belajar and Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. A glance at scientific articles published right after enacting these two policies shows that many, if not most, researchers agree thoroughly with Nadiem Makarim. In contrast with the previous undertaking, this study uses critical explanations to expose and unearth the interest lurking beneath the so-called neutral policy agenda. To support the aim of this research, a critical policy study paradigm will be used along with the critical discourse analysis of Norman Fairclough. There are two significant findings from an in-depth search of the study of the text production process, text analysis, and interpretation of discourse and social practices of education policy during the Jokowi era. First, in the eye of Jokowi’s administration, education is part of the development business. Education, in short, is seen as a proper tool (a) to adapt to the current condition of the knowledge-based economy and to cultivate human resources and (b) to build a young generation (Profil Pelajar Pancasila) who can thrive in the changing world without losing its grip on Pancasila as the main symbol of Indonesia. Second, Jokowi’s education discourses and social practices are spurred by the urgent need to reskill, upskill, and enhance the employability of both workers and future workers. These two propositions are corroborated by the production of texts that are thick with institutional interests in the form of increasing human capital for Indonesia's Vision 2045, text analysis that shows the dominance of representation of human resource development interests in various policy documents in Indonesia, and interpretation of discourse that hints at the existence of link and match hegemony in human resource development projects as well as efforts to align cognitive and ethical aspects through the P5 program