Yety Rochwulaningsih
Universitas Diponegoro, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Stuktur Sosial Masyarakat Petani Bawang Merah di Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Haryono R Rinardi; Nazala Noor Maulany; Noor Naelil Masruroh; Yety Rochwulaningsih; Rabith Jihan Amaruli
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 9, No 1 (2022): September
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v9i1.77627

Abstract

Brebes saat ini dikenal sebagai sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia. Usaha pertanian bawang merah Brebes melibatkan sebagian besar penduduknya yang menggantungkan hidup mereka pada sektor tersebut. Secara sosiologis, struktur sosial masyarakat petani bawang merah di daerah itu sangat kompleks, dengan keterlibatan berbagai pihak dengan berbagai peran dan kedudukannya. Demikian pula pola-pola hubungan kerja yang terjalin di dalamnya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Penelitian ini bermaksud mengungkap gambaran struktur sosial dan pola-pola hubungan kerja dalam masyarakat petani bawang merah Brebes yang dilakukan melalui studi kasus di Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitiatif yang disusun menggunakan metode observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum bahwa terdapat pelapisan sosial masyarakat petani di Desa Sigentong pada masa produksi dan masa pascapanen. Pelapisan sosial pada masa produksi terdiri dari kelompok para juragan yang terdiri dari juragan pemilik tanah, petani dan buruh. Sementara pada pelapisan sosial masa pascapanen, secara umum terdiri atas kelompok juragan pada lapisan paling atas dan buruh pada lapisan paling bawah. Terkait dengan pola hubungan kerja dalam masyarakat petani bawang merah secara umum, hubungan antara juragan dan petani diikat oleh sistem penguasaan tanah dengan sewa, gadai dan bagi hasil. Di antara petani dan buruh, bentuk hubungan kerja yang ada bersifat borongan dan lepas. Secara umum pola-pola hubungan di antara mereka satu sama lain tidak terikat dan cenderung dianggap saling menguntungkan.
Belasting, Local Elites, and Indigenous Resistance in Gorontalo, Indonesia, 1856-1942 Joni Apriyanto; Yety Rochwulaningsih; Singgih Tri Sulistiyono; Haryono Rinardi
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 5 No 5 (2026): Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/xnr3q145

Abstract

This study examines the implementation of the Dutch colonial taxation system (belasting) in Gorontalo, Indonesia, from 1856 to 1942 and its socio-economic and political consequences for indigenous communities. Colonial taxation functioned not only as a fiscal mechanism but also as an instrument of political domination that reshaped agrarian relations, social hierarchies, and local governance. The study aims to analyze the structure of colonial taxation, the role of local elites in tax administration, and the forms of indigenous resistance that emerged in response to colonial fiscal policies. Using a historical research method, the study applies four stages of historical inquiry: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Primary data were collected from colonial archives, including Koloniaal Verslag, Memorie van Overgave, and Politiek Verslag, supported by secondary literature on colonial governance and resistance movements. The findings reveal that the belasting system intensified economic dependency through land taxes, poll taxes, maritime levies, and corvée labor obligations. Indigenous elites played ambivalent roles, serving both as colonial collaborators and as occasional supporters of local resistance. Colonial taxation accelerated land dispossession, social stratification, and market dependency among indigenous communities. Resistance emerged in both passive and overt forms, including tax evasion, migration, protests, and attacks on colonial administrative facilities. The study concludes that belasting in Gorontalo served as a central mechanism of colonial control while simultaneously provoking indigenous resilience and resistance, contributing significantly to the historiography of colonialism in the non-Javanese peripheries of the Dutch East Indies.