Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EGALITA Jurnal Akta Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR)
Irma Sahvitri Lawado
Fakultas Hukum Universitas Lumajang
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
UPAYA TANGGUNGJAWAB PRODUSEN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUSU KAMBING ETAWA DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG Lawado, Irma Sahvitri; Satuki, Satuki
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 1, No 2 (2015): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.222 KB) | DOI: 10.32528/pengabdian_iptek.v1i2.264

Abstract

Pangan merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Tanggungjawab Produsen Melalui Peningkatan Mutu Susu Kambing Etawa di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya konsumen susu kambing Etawa melalui upaya edukasinya yang lebih difokuskan kepada produsen susu kambing Etawa mengingat bahwa tingkat pemahaman para produsen susu kambing Etawa terhadap aspek higienitas dalam usaha produksinya, sangat perlu untuk dilakukan pembinaan, serta mengingat konsumen adalah selaku pihak yang mempunyai posisi tawar yang lemah karena sangat awam terhadap proses produksi susu segar kambing Etawa. Strategi yang digunakan adalah mengatasi permasalahan terkait tanggungjawab produsen susu kambing Etawa terhadap mutu produksinya sehingga tidak sampai membawa kerugian dan membahayakan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya, yang disebabkan oleh dampak bakteri atau zat manfaat lainnya yang terkandung dalam susu.
UPAYA TANGGUNGJAWAB PRODUSEN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUSU KAMBING ETAWA DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG Lawado, Irma Sahvitri; Satuki, Satuki
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 1, No 2 (2015): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/pengabdian_iptek.v1i2.264

Abstract

Pangan merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Tanggungjawab Produsen Melalui Peningkatan Mutu Susu Kambing Etawa di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya konsumen susu kambing Etawa melalui upaya edukasinya yang lebih difokuskan kepada produsen susu kambing Etawa mengingat bahwa tingkat pemahaman para produsen susu kambing Etawa terhadap aspek higienitas dalam usaha produksinya, sangat perlu untuk dilakukan pembinaan, serta mengingat konsumen adalah selaku pihak yang mempunyai posisi tawar yang lemah karena sangat awam terhadap proses produksi susu segar kambing Etawa. Strategi yang digunakan adalah mengatasi permasalahan terkait tanggungjawab produsen susu kambing Etawa terhadap mutu produksinya sehingga tidak sampai membawa kerugian dan membahayakan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya, yang disebabkan oleh dampak bakteri atau zat manfaat lainnya yang terkandung dalam susu.
STRATEGI PEMBERDAYAAN ANAK MELALUI WADAH PARTISIPASI ANAK SEBAGAI UPAYA PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA Irma Sahvitri Lawado; Na’imah Na’imah
EGALITA Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.774 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v13i1.8078

Abstract

Hak asasi manusia adalah tujuan dan sarana pembangunan. Hak untuk hidup, keamanan, kebebasan berekspresi dan kebebasan dari segala bentuk penindasan harus dihormati oleh siapa pun. Kasus-kasus sosial dan kriminal adalah sebagai dampak negatif dari perkembangan di era globalisasi yang menimpa anak-anak adalah salah satu gangguan dalam proses tumbuh kembang anak yang membutuhkan perhatian dalam bentuk pencegahan dan mitigasi untuk menyiapkan situasi dan kondisi dan lingkungan yang kondusif, untuk upaya pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal karena ia adalah warga negara yang memiliki kedudukan dan peluang yang sama untuk proses pengembangan, dan hasil perkembangan. Diperlukan upaya untuk menginternalisasi hak asasi manusia sebagai bentuk tindakan parsial atas hak-hak anak melalui pemberdayaan anak-anak di tempat-tempat partisipasi anak, yang diharapkan menjadi solusi yang menjembatani komunikasi yang lebih efektif dengan semua jalur terkait, sehingga promosi hak-hak anak sebagai perlindungan hak anak dapat terwujud. Karena dengan memberdayakan anak-anak itu akan memberi makna bahwa anak berpartisipasi dalam perkembangan.Kata kunci: Perlindungan hak anak, pemberdayaan anak, lembaga partisipasi anak 
THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT IN INTERNATIONAL BUSINESS AGREEMENTS Yasin, Yani Yunisar; Ratnaningsih; Lawado, Irma Sahvitri
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 3 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i3.421

Abstract

This study aims to analyze the principle of freedom of contract in international business agreements, focusing on the language to be used in the agreement and applicable laws and regulations. The principle of freedom of contract is one of the basic principles in contract law that allows the parties to make agreements that suit their needs and interests. In international business agreements, the language used can play an important role in determining the meaning and interpretation of the agreement. Differences in language and culture can cause misunderstandings and difficulties in interpreting the agreements made. Therefore, this study will analyze how the use of Indonesian in international business contracts is reviewed from the principle of freedom of contract, as well as how legal reforms related to the use of language in international business contracts are more adaptive. This study uses a normative analysis method with a juridical approach. The results of this study indicate that the principle of freedom of contract in international business agreements allows parties to determine the language used in the agreement, one of which is Indonesian. However, the parties must consider the advantages and disadvantages of using the language and ensure that the use of the language is in accordance with the principle of freedom of contract and applicable laws and regulations. Therefore, it is important to consider the role of language in international business agreements and its implications for global business practices. This study is expected to contribute to the understanding of the principle of freedom of contract in international business agreements and the role of language in agreements. The results of this study can also be used as a reference for legal and business practitioners in making effective and efficient international business agreements.
Implementation of Child Marriage Prevention Governance Based on Reproductive Health Rights Counseling for Sustainable Regeneration Anies Marsudiati Purbadiri; Naimah Naimah; Irma Sahvitri Lawado; Siti Umiyatun Azizah; Titik Sri Astutik
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.52157

Abstract

One of the Sustainable Development Goals (SDGs) is to ensure justice and the implementation of governance that is able to maintain an increase in the quality of life from generation to generation, including the Millennial Generation who were born on average in 1997-2012 or aged 8-23 years, including by preventing child marriage. This is because child marriage does not meet the requirements for the validity of marriage as stated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, does not comply with the expectations of Law Number 36 of 2009 concerning Health and is not in line with the Sustainable Development Goals Point 5.3, including not supporting the implementation of Lumajang Regent Regulation Number 23 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage, so that intensive legal counseling is needed. The goal is that child marriage will no longer be a prominent issue and hinder the pace of development, along with growing public awareness of the risks that accompany it, especially regarding women's reproductive health. The methods used are a legal approach and a case approach by presenting primary and secondary data. The expected result is that with comprehensive governance, improvements in the quality of life of the next generation can be achieved in connection with the existence of synergistic cross-generational concern in understanding the importance of upholding reproductive rights amidst the phenomenon of child marriage..Thus, understanding reproductive rights as a means of reducing the number of child marriages can be a positive contribution to improving the quality of life of future generations.
Co-Authors Anies Marsudiati Purbadiri Naimah Naimah Na’imah Na’imah Ratnaningsih Satuki, Satuki Satuki, Satuki Siti Umiyatun Azizah Titik Sri Astutik Yasin, Yani Yunisar