Zaenul Mahmudi
STAIN Malang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hak Asasi Manusia: Perspektif Islam Zaenul Mahmudi
el Harakah: Jurnal Budaya Islam Vol 2, No 1 (2000): EL HARAKAH
Publisher : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.831 KB) | DOI: 10.18860/el.v2i1.4726

Abstract

Along with the advancement of human civilization, conversations concerning human rights issues will not subside in time, because the parameters of a civilized nation is if a civilization has been able to put people in proportion, can "humanize" humans. Human rights are of the utmost importance, because human beings can be real human beings if their basic rights are fulfilled and guaranteed after fulfilling their obligations. The denial of human rights implies the denial of human existence which Allah says is used as khalifah fil al ardh. In order to support the universality of Islam and the position of Islam as rahmatan Iil Alamin, the Koran regulates all aspects of human life in all its deeds, both the deeds of the heart and the physical deeds, whether in relation to the faith, ethics, and practical both governing relationships between individuals and individuals, with society, individuals with the state, individuals with the environment, and individuals with their God. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, perbincangan yang menyangkut permasalahan hak asasi manusia tidak akan surut tertelan zaman, karena parameter suatu bangsa yang beradab adalah apabila suatu peradaban telah dapat mendudukkan manusia secara proporsional, bisa "memanusiakan" manusia. Hak asasi manusia menjadi sangat penting, karena manusia bisa menjadi manusia yang sebenamya apabila hak asasinya telah terpenuhi dan terjamin setelah menunaikan kewajibannya. Pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti pengingkaran terhadap eksistensi manusia yang kata Allah dijadikan sebagai khalifah fil al ardh. Dalam rangka mendukung universalitas Islam dan posisi Islam sebagai rahmatan Iil Alamin, Quran mengatur semua aspek kehidupan manusia dalam segala perbuatannya, baik perbuatan hati maupun perbuatan fisik, baik yang berkenaan dengan itikad, etika, maupun praktis, baik yang mengatur hubungan antar individu dengan individu, dengan masyarakat, individu dengan negara, individu dengan lingkungan, maupun individu dengan Tuhannya.  
Menyikapi Budaya Kekerasan Zaenul Mahmudi
el Harakah: Jurnal Budaya Islam Vol 4, No 3 (2002): EL HARAKAH
Publisher : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.46 KB) | DOI: 10.18860/el.v4i3.5169

Abstract

Violence that occurred during the reign of Abdurrahman Wahid, whether nuanced, religion, race and intergroup (SARA) or nuanced disintegration of the nation can not be seen from the side lahiriyah, but the violence needs to be studied in depth from various aspects which surrounds it, as Abdurrahman Wahid's rise as president is a national compromise reflected in his cabinet structure that seeks to accommodate the aspirations of all political contestants who participate in the elections, so the cabinet is called the "National Unity" cabinet. This has led to the emergence of leadership dualism from his cabinet ministers, under certain conditions to his political party and in other conditions to the President. And more exacerbating, the rise of Abdurrahman Wahid inherited the condition of 'doomsday' in all its fields as the legacy of the New Order regime under the leadership of General Soeharto. In this paper the authors will examine the violence that occurred during the reign of Abdurrahman Wahid from various aspects. In addition the author offers several solutions from Islamic perspective. Kekerasan-kekerasan yang terjadi pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, baik yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) maupun yang bernuansa disintegrasi bangsa tidak bisa dilihat dari sisi lahiriyah saja, tetapi kekerasan-kekerasan tersebut perlu dikaji secara mendalam dari berbagai aspek yang melingkupinya, karena naiknya Abdurrahman Wahid sebagai presiden merupakan suatu kompromi nasional yang tercermin dalam susunan kabinetnya yang berusaha mewadahi aspirasi dari semua kontestan politik yang ikut pemilu, sehingga kabinet tersebut dinamakan kabinet "Persatuan Nasional". Hal ini berimbas kepada munculnya dualisme kepemimpinan dari para menteri kabinetnya, dalam kondisi tertentu kepada parpolnya dan dalam kondisi yang lain kepada Presiden. Dan yang lebih memperparah, naiknya Abdurrahman Wahid mewarisi kondisi 'kiamat' dalam segala bidangnya sebagai warisan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Jendral Soeharto. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji kekerasan-kekerasan yang terjadi pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid dari berbagai aspek. Selain itu penulis menawarkan beberapa solusi dari perspektif Islam.