Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurnal Komunikasi Hukum TANJUNGPURA LAW JOURNAL
FIRMAN MUIN, FIRMAN
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SISTEMATISASI JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Herman, Herman; Muin, Firman
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.295 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v4i2.15445

Abstract

Penataan antara legislasi berdasarkan kewenangan konstitusional dengan legislasi berdasarkan kewenangan atribusi menentukan jenis dan hierarki secara sistematis peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan peraturan perundang-undangan secara bertingkat dan berurut dimulai dari norma konstitusional, peraturan organik (pelaksanaan) berdasarkan kewenangan legislasi oleh lembaga legislatif, dan peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi publiknya. Overregulasi yang terjadi di Indonesia selama ini berkaitan dengan kewenangan menteri membuat peraturan umum dan abstrak disebabkan oleh klausula norma yang terdapat dalam setiap undang-undang produk legislasi legislatif. Menteri memperoleh kewenangan atribusi dalam undang-undang tersebut. Padahal secara teoritis, batas kewenangan atribusi hanya dapat dimiliki oleh presiden selaku kepala pemerintahan, sedangkan menteri hanya terbatas pada kewenangan delegasi. Dampak terhadap penataan regulasi menjadi tidak tertata, saling tumpang tindih, kontradiktif, dan bahkan menghasilkan kontraproduktif terhadap pelayanan publik.  
Diskresi Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Muin, Firman
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 2, No 2 (2018): VOLUME 2 ISSUE 2, JULY 2018
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.096 KB) | DOI: 10.26418/tlj.v2i2.25802

Abstract

Discretion raises confusion about jurisdiction in sense of Act No.30 of 2014. Contradiction of discretionary conceptual understanding with discretionary stipulation as a decision and act in accordance with Law admistrtive. Discretion is a concept of free to act, it is not a norm from state administration officers in welfare law (welvaarsstaat). The reason of a great burden of government to obligate creating welfare ( staatbemoienis) in both rush and order ( rush en order) is given discretion. Manisfestation of this is general and abstract policy regulation ( beleid regels), and becomes basic for officials of state administration to create a decision in administrative (beschikking).  Regulatory policy is as a policy in execution of duty, and a function of service to community examined on the principle of arbitrariness (detournement de pouvoir), magisterial ( willikeur), and the general principle of good governance (algemene beginzelen van behoorlijke bestuur) through administrative appeals or objections. The authorized judiciary obligate to review legitimate or illegitimate policy regulation.
SISTEMATISASI JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Herman, Herman; Muin, Firman
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v4i2.15445

Abstract

Penataan antara legislasi berdasarkan kewenangan konstitusional dengan legislasi berdasarkan kewenangan atribusi menentukan jenis dan hierarki secara sistematis peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan peraturan perundang-undangan secara bertingkat dan berurut dimulai dari norma konstitusional, peraturan organik (pelaksanaan) berdasarkan kewenangan legislasi oleh lembaga legislatif, dan peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi publiknya. Overregulasi yang terjadi di Indonesia selama ini berkaitan dengan kewenangan menteri membuat peraturan umum dan abstrak disebabkan oleh klausula norma yang terdapat dalam setiap undang-undang produk legislasi legislatif. Menteri memperoleh kewenangan atribusi dalam undang-undang tersebut. Padahal secara teoritis, batas kewenangan atribusi hanya dapat dimiliki oleh presiden selaku kepala pemerintahan, sedangkan menteri hanya terbatas pada kewenangan delegasi. Dampak terhadap penataan regulasi menjadi tidak tertata, saling tumpang tindih, kontradiktif, dan bahkan menghasilkan kontraproduktif terhadap pelayanan publik.  
EFEKTIFITAS MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SINJAI NURHIDAYAT, MUH.; MUIN, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.416 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3725

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sinjai guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sinjai guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Sinjai telah efektif, karena pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016. (2) Dampak mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai Belum maksimal dilihat dari segi hasilnya, hal tersebut diperkuat dengan adanya data yang diperoleh dari data Pengadilan Agama Sinjai yang menunjukkan bahwa dari 129 Kasus yang ditangani, hanya terdapat 9 (Sembilan) Kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dari proses mediasi yang telah dilakukan. Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Kasus Perceraian  ABSTRACT: This study aims to determine, the effectiveness of mediation in the settlement of divorce cases in the Religious Court of Sinjai. Efforts that have been made by the Religious Court of Sinjai to streamline mediation in settling divorce cases. To achieve these goals then the researchers used data collection techniques through, documentation, observation, and interviews. The data have been obtained from the results of the research processed by using qualitative analysis to determine the effectiveness of mediation in the settlement of divorce cases in the Religious Court of Sinjai. Efforts that have been made by the Religious Court of Sinjai to streamline mediation in settling divorce cases. The results show that: (1) The mediation process in divorce cases in Sinjai Religious Court has been effective, because the implementation of mediation in the Religious Court of Sinjai based on the prevailing regulation is PERMA No. (2) The impact of mediation on divorce cases in the Sinjai Religious Court has not been maximally seen in terms of the outcome, it is reinforced by the data obtained from the Sinjai Religious Court data showing that of the 129 Cases handled, there are only 9 (Nine) Cases that have reached an agreement to make peace with the mediation process. Keywords: Effectiveness, Mediation, Divorce Cases
Co-Authors Daniel Happy Putra Nurhidayat, Muh. Yundari, Yundari