Abdul Hamid
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Melalui Bahasa Laely Wulandari; Abdul Hamid; Syamsul Hidayat
Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.432

Abstract

Kejahatan Kesusilaan kasusnya mengalami trend yang terus meningkat. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan dengan sarana fisik berupa tindakan tapi juga dengan sarana Bahasa , baik bahasa lisan maupun tertulis. Kejahatan Kesusilaan dengan bahasa ini seringkali dianggap sepele oleh masyarakat padahal efeknya juga sama bahayanya dengan kejahatan kesusilaan yang mempergunakan Fisik. Kebijakan hukum pidana dalam mengatur kejahatan kesusilaan yang mempergunakan bahasa saat ini tidak ada yang secara jelas mengatur bagaimana bahasa masuk menjadi unsur dalam tindak pidana ini. Dalam KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual, Tindak pidana kesusilaan menggunakan bahasa ini unsur bahasanya tertuang berupa kata kata “ancama kekerasan”, “penggunaan tulisan”, “Penggunaan suara”, dan “pernyataan”. Kebijakan hukum pidana yang akan datang haruslah memperhatikan unsur bahasa secara tegas dalam tindak pidana kesusilaan, pembuktian yang berpihak kepada korban dan penyelesaian yang tidak menyebabkan korban mempunyai keberanian untuk melapor dan Pelaku mendapat sanksi yang pidana yang sepadan dengan perbuatan. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah jenis tindak pidana kesusilaan dengan mempergunakan bahasa berkurang dan dapat ditangani dengan baik
The Role of the Police in Efforts to Overcome Sexual Violence Against Children Abdul Hamid; Nanda Ivan Natsir; Ruli Ardiansyah; Titin Nurfatlah
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.155

Abstract

Sexual violence is an act that can be categorized as abnormal sexual relationships and behaviors, resulting in serious harm and consequences for the victims. Cases of sexual violence against children in West Nusa Tenggara are quite common. Based on data from the West Nusa Tenggara Regional Police (POLDA), the Central Lombok Police Resort handles the most cases of sexual violence against children. The purpose of this research is to understand the role of the police in efforts to combat sexual violence against children and to identify the challenges faced by the Central Lombok Police Resort in preventing sexual violence against children. The research method used in this study is empirical legal research. The implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in West Lombok Regency is in accordance with Article 64 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In addition, obstacles in the implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in Central Lombok Regency consist of internal and external factors.