Arif Setia Budi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN PUBLIK SELAMA PANDEMI COVD 19 TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Arif Setia Budi
Suhuf Vol 34, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan publik selama pandemi COVID 19 berdasarkan hukum islam. Dalam berlangsungnya kasus COVID di Indonesia ada bebrapa kebijakan yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan Islam sehingga menimbulkan perdebatan didalam masyarakat. Perdebatan yang dilakukan tersebut juga berdasar, akan tetapi ditengah pandemi yang sekarang melanda diperlukan kerjasama dan juga kesadaran dari masing-masing pihak agar keamanan dan kestabilan nasional bisa tercipta. Metode penulisan jurnal ini dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun sumber utama kajian yang ada pada penelitian ini adalah jurnal, skripsi, dan juga buku yang memiliki keterkaitan relevan dengan topik yang sedang dibahas. Hasil kajian meliputi: diadakannya kebijakan PSBB tidak bertentangan dengan perspektif hukum Islam dan dianjurkan untuk dilaksanakan, hal ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah melarang seseorang yang berada diluar daerah yang terserang wabah untuk memasuki daerah tersebut. Begitu juga dengan orang yang berada didalamnya jangan keluar terlebih dahulu sebelum wabah itu mereda atau berhenti. Adanya kebijakan tentang panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H dan edaran untuk sementara tidak melaksanakan shalat dan ibadah di masjid, salat Jumat diganti salat zuhur dan dilaksanakan di rumah masing-masing hingga berakhirnya pandemi covid-19, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran kasus COVID 19. Sedangkan kebijakan yang terakhir adalah shalat berjamaah yang berjarak juga diperbolehkan karena ada penyebab dilaksanakan hal tersebut. Pada pelaksanaan dari kebijakan tersebut tentunya juga mengharapkan kesadaran dari masyarakat agar pandemi yang ada di Indonesia segera berakhir. Pemerintah dan masyarakat memiliki andil yang sama dalam mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Budidaya Kopi di Desa Sobo Arif Setia Budi
YASIN Vol 6 No 1 (2026): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v6i1.9129

Abstract

Village community empowerment based on local potential is an important strategy for enhancing self-reliance and economic resilience, including in Sobo Village, Pacitan Regency, which has fertile land but whose residents remain dependent on rainfed agriculture and seasonal livestock farming. This study aims to describe the implementation of community empowerment policies through coffee cultivation as an alternative livelihood diversification option. It employs a descriptive qualitative approach with a case study design, using data collected through observation, interviews, and documentation involving village officials, students of the Kuliah Kerja Nyata (KKN) program from ISIMU, and beneficiary community members. The findings show that the distribution of coffee seedlings and the provision of technical assistance fostered active community participation, encouraged the productive use of home yards, and opened opportunities for long-term income improvement. Although doubts remain regarding short-term economic benefits, coffee cultivation has potential as an empowerment policy instrument that supports the strengthening of village economic resilience. These findings underscore the importance of optimizing local potential and reinforcing empowerment policies as the basis for sustainable village economic development.