Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PROYEKSI INDONESIA BERGABUNG DALAM TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP Arthuur Jeverson Maya
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.545 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.619

Abstract

This article discusses the projection high standard free trade cooperation of the Trans-Pacific Partnership (TPP) which attracts Indonesia to join under President Joko Widodo (Jokowi). It is analyzed predictively calculation of the situation that occurred if Indonesia was determined to join TPP in the future. This is analyzed using the concept of political communication, the concept of neoliberalism, and the critical theory of neomarxism, supported by qualitative research methods and data collection from secondary sources. Found evidence indicating the inability of Indonesia's competitiveness against majority member states of TPP. As a result, they have the potential to engage in exploitative, dependent, and monopoly relationships with Indonesia's economic and social if join TPP at this time. Therefore, it is recommended to reject TPP until Indonesia has the optimal competitiveness ability to refer to the effectiveness, efficiency, and productivity of the population, low poverty, high gross national income percapita, high value human development index, high value global competitive advantage, anti-corruption business bureaucracy, and adequate infrastructure. Keywords: Trans-Pacific Partnership (TPP), Indonesia, Neoliberalism, Neomarxism Abstrak Artikel ini membahas proyeksi kerja sama perdagangan bebas berstandar tinggi Trans-Pacific Partnership (TPP) yang menarik minat Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung di dalamnya. Ia dianalisis prediktif mengenai kalkulasi situasi yang terjadi apabila Indonesia nekat bergabung dalam TPP di masa depan. Ini dianalisa menggunakan konsep komunikasi politik, konsep neo-liberalisme, dan teori kritis neo-marxisme, didukung metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari sumber sekunder. Ditemukan bukti-bukti yang mengindikasikan ketidakmampuan Indonesia bersaing dengan mayoritas negara-negara anggota TPP. Akibatnya, mereka berpotensi melakukan hubungan eksploitatif, ketergantungan, dan monopoli ekonomi dan sosial indonesia jika memutuskan bergabung dalam TPP saat ini. Oleh sebab itu, direkomendasikan untuk menolak TPP sampai Indonesia memiliki kemampuan daya saing optimal mengacu efektivitas, efisiensi, dan produktifitas populasi, kemiskinan rendah, pendapatan nasional perkapita tinggi, indeks pembangunan manusia tinggi, keunggulan nilai dalam menghadapi persaingan global, birokrasi bisnis anti-korupsi, dan infrastruktur yang memadai. Kata Kunci: Trans-Pacific Partnership (TPP), Indonesia, Neoliberalisme, Neomarxisme
Human Ecosystem Approach to The Dynamics of Sustainable Development in Komodo National Park, Indonesia Imelda Masni Juniaty Sianipar; Aarce Tehupeiory; Arthuur Jeverson Maya; Huynh Le Anh Huy; Huynh Quoc Tuan; I Wayan Koko Suryawan
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i2.6733

Abstract

This article aims to present the dynamics of sustainable development in Komodo National Park (KNP) using a human ecosystem model. The Human Ecosystem model is a coherent system of biophysical and social factors capable of adaptation and sustainability over time. A rural village in Komodo island, Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Indonesia can be considered a human ecosystem because it has identifiable boundaries, essential ecosystem functions, resource flows, social structures, social processes (including adaptive responses to changed conditions), and dynamic continuity over a period. In 2020, the “Jurassic Park” tourism project in Komodo National Park has become a hot topic on social media after a photo of a Komodo dragon blocking a truck popped up. The project’s rejection became the most popular topic on Twitter with the hashtag #savekomodo. Various groups believe that the project will destroy the Komodo dragon’s natural habitat, evict the local population, and be carried out solely for financial gain. As a result, it is critical to understand the current situation there. The HEM helps us identify the critical resources and the social systems, as well as the key flows that contribute to the dynamic of the human ecosystem in KNP. This article yields three important findings that should be considered in the future management of KNP. First and foremost, the Komodo dragon population is still stable, but it has the potential to decline in the long term due to changes in spatial planning, an increase in tourists, a decrease in food, and poaching. Second, expanding large-capital corporations that can replace local businesses such as boat rentals, car rentals, homestay businesses, restaurants, souvenirs, and tour guides/rangers will reduce local people’s income from tourism. Third, kinship relationships between Komodo dragons and the clan of Ota Moda are eroding because of fewer encounters between Komodo dragons and the island’s indigenous tribal communities. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan dinamika pembangunan berkelanjutan di Taman Nasional Komodo (TNK) dengan menggunakan model human ekosistem. Model human ekosistem adalah system koheren dari faktor biofisik dan sosial yang mampu beradaptasi dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sebuah desa di pulau Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia dapat dianggap sebagai human ekosistem karena memiliki batas-batas yang dapat diidentifikasi, fungsi ekosistem esensial, aliran sumber daya, struktur sosial, proses sosial (termasuk respons adaptif terhadap kondisi yang berubah), dan kontinuitas dinamis selama suatu periode. Pada tahun 2020, proyek wisata “Jurassic Park” di Taman Nasional Komodo menjadi topik hangat di media sosial setelah muncul foto Komodo yang menghalangi truk. Penolakan proyek tersebut menjadi topik paling populer di Twitter dengan tagar #savekomodo. Berbagai kalangan percaya bahwa proyek tersebut akan menghancurkan habitat alami komodo, menggusur penduduk setempat, dan dilakukan semata-mata untuk keuntungan finansial. Akibatnya, sangat penting untuk memahami situasi saat ini di sana. HEM membantu untuk mengidentifikasi sumber daya penting dan sistem sosial, serta arus utama yang berkontribusi pada dinamika human ekosistem di TNK. Artikel ini menghasilkan tiga temuan penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan TNK di masa mendatang. Pertama dan terpenting, populasi komodo masih stabil, tetapi berpotensi menurun dalam jangka panjang karena perubahan tata ruang, peningkatan wisatawan, penurunan makanan, dan perburuan liar. Kedua, ekspansi perusahaan modal besar yang dapat menggantikan usaha lokal seperti persewaan kapal, persewaan mobil, usaha homestay, restoran, cinderamata, dan pemandu wisata/ranger akan mengurangi pendapatan masyarakat lokal dari pariwisata. Ketiga, hubungan kekerabatan antara komodo dan klan Ota Moda terkikis karena lebih sedikit pertemuan antara komodo dan komunitas suku asli pulau itu.
Power Hegemony: The New Era of Chinese Socialism with the Character of XI Jinping Arthuur Jeverson Maya
International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 5 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i5.366

Abstract

This research seeks to unravel the influence of Xi Jinping's "superpower" on the world as a sign of a new era of Chinese socialism with the character of Xi Jinping. Reliable and mystical ideas put Xi Jinping on an equal footing with Mao Zedong and Deng Xiaoping. This means that the dogma of Chinese socialism is entering a new era with the character of Xi Jinping's thought. Using the theory of hegemony proposed by Ernesto Laclau, this research reveals Xi Jinping's ideas that are the truth agreement of Chinese society and the regions within the framework of the Belt and Road Initiative. More than his predecessors, Xi Jinping has sought to lock down western ideas and push for economic harmonization of a version of "market socialism."
Kekuasaan Pendisiplinan: Fantasi Donald Trump dan Xi Jinping Arthuur Jeverson Maya
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.383 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.11802

Abstract

Kekuasaan adalah fantasi. Efek dari kekuasaan adalah pengetahuan dan efek pengetahuan adalah kekuasaan. Fantasi kekuasaan Amerika Serikat di bawah Donald Trump dan Cina di bawah Xi Jinping menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Ia akan ditelusuri dan dianalisis menggunakan pendekatan kekuasaan yang digagas oleh Michel Foucault. Melalui pembacaan ganda, strategi tekstual, dan dekonstruksi, dapat digali dan ditemukan bahwa fantasi kekuasaan global dibawah Trump berbentuk simulacra kekuasaan yang berkontribusi pada hegemon global AS. Sedangkan fantasi kekuasaan global dibawah Xi Jinping berbentuk diskursus statolatri kawasan yang bertujuan pada pembangunan damai melalui belt and road initiative. Diskursus ini berdampak pada kekuasaan pendisiplinan tubuh kawasan.
Edukasi Energi Bersih dan Penerapan Panel Surya di lingkungan HKBP Aek Bolon, Balige, Kabupaten Toba Verdinand Robertua; Arthuur Jeverson Maya; Sinta Herindrasti; Adrianus Lengu Wene
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v6i1.5670

Abstract

The Community Service Program (PKM) entitled "CLEAN ENERGY EDUCATION AND SOLAR PANEL APPLICATION AT THE HKBP AEK BOLON CHURCH" in the Aek Bolon Julu Village, Balige District, Toba Regency, demonstrated the commitment of the PKM team to raise awareness and utilize solar energy. Cooperation with the Pomparan Opung Jaenna Siahaan indigenous community provided significant financial and logistical support, including funding for the construction of solar panel lamp foundation poles, location permits, as well as transportation and accommodation for the PKM implementation team. The impact was not only seen in cost savings for the Church and its congregation but also in optimizing the Church hall asset, which could then be used more effectively at night. Before the solar panel lighting, fear and limited access to the Church at night were the main obstacles. Through educational activities such as lectures during worship days, the PKM team succeeded in increasing the Church community's awareness of sustainable solutions. This program not only provided improvements in infrastructure but also created a safe and comfortable environment, reflecting the positive impact directly felt by the community around the HKBP AEK BOLON Church.
The Nation-State as the Order of the United States: Westphalia, Regimes of Truth, and Global Power Post-1945 Maya, Arthuur Jeverson; Wene, Adrianus Lengu
International Journal of Social Service and Research Vol. 6 No. 1 (2026): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v6i1.1354

Abstract

This article examines the nation-state not as a neutral political entity or the natural evolution of modernity, but as a historical construct engineered and stabilized through post–World War II global power relations. Using a genealogical approach, this article argues that the Westphalia system did not remain a legacy of 17th-century Europe but was reformulated and operated by the United States as a global order that produced a regime of truth about sovereignty, legitimacy, and political acceptance. Through the institutionalization of the United Nations, the Bretton Woods system, NATO, and a network of international legal, economic, and security standards, contemporary nation-states are conditioned to function as operators in transnational governmentality rather than as autonomous political subjects. Sovereignty is symbolically defended yet materially and epistemically subjugated to the American-centric logic of power. This article also reveals the symbolic-theological dimension of this order, in which democracy and freedom operate as state faiths that legitimize intervention and the selective suspension of the principle of non-intervention. The findings of this study indicate that the post-Westphalia nation-state has undergone a fundamental functional mutation—from an instrument of political emancipation to a global disciplinary apparatus that works through normalization, the production of meaning, and symbolic surveillance.
Human Ecosystem Approach to The Dynamics of Sustainable Development in Komodo National Park, Indonesia Imelda Masni Juniaty Sianipar; Aarce Tehupeiory; Arthuur Jeverson Maya; Huynh Le Anh Huy; Huynh Quoc Tuan; I Wayan Koko Suryawan
Journal of Government and Civil Society Vol 6 No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i2.6733

Abstract

This article aims to present the dynamics of sustainable development in Komodo National Park (KNP) using a human ecosystem model. The Human Ecosystem model is a coherent system of biophysical and social factors capable of adaptation and sustainability over time. A rural village in Komodo island, Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Indonesia can be considered a human ecosystem because it has identifiable boundaries, essential ecosystem functions, resource flows, social structures, social processes (including adaptive responses to changed conditions), and dynamic continuity over a period. In 2020, the “Jurassic Park” tourism project in Komodo National Park has become a hot topic on social media after a photo of a Komodo dragon blocking a truck popped up. The project’s rejection became the most popular topic on Twitter with the hashtag #savekomodo. Various groups believe that the project will destroy the Komodo dragon’s natural habitat, evict the local population, and be carried out solely for financial gain. As a result, it is critical to understand the current situation there. The HEM helps us identify the critical resources and the social systems, as well as the key flows that contribute to the dynamic of the human ecosystem in KNP. This article yields three important findings that should be considered in the future management of KNP. First and foremost, the Komodo dragon population is still stable, but it has the potential to decline in the long term due to changes in spatial planning, an increase in tourists, a decrease in food, and poaching. Second, expanding large-capital corporations that can replace local businesses such as boat rentals, car rentals, homestay businesses, restaurants, souvenirs, and tour guides/rangers will reduce local people’s income from tourism. Third, kinship relationships between Komodo dragons and the clan of Ota Moda are eroding because of fewer encounters between Komodo dragons and the island’s indigenous tribal communities. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan dinamika pembangunan berkelanjutan di Taman Nasional Komodo (TNK) dengan menggunakan model human ekosistem. Model human ekosistem adalah system koheren dari faktor biofisik dan sosial yang mampu beradaptasi dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sebuah desa di pulau Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia dapat dianggap sebagai human ekosistem karena memiliki batas-batas yang dapat diidentifikasi, fungsi ekosistem esensial, aliran sumber daya, struktur sosial, proses sosial (termasuk respons adaptif terhadap kondisi yang berubah), dan kontinuitas dinamis selama suatu periode. Pada tahun 2020, proyek wisata “Jurassic Park” di Taman Nasional Komodo menjadi topik hangat di media sosial setelah muncul foto Komodo yang menghalangi truk. Penolakan proyek tersebut menjadi topik paling populer di Twitter dengan tagar #savekomodo. Berbagai kalangan percaya bahwa proyek tersebut akan menghancurkan habitat alami komodo, menggusur penduduk setempat, dan dilakukan semata-mata untuk keuntungan finansial. Akibatnya, sangat penting untuk memahami situasi saat ini di sana. HEM membantu untuk mengidentifikasi sumber daya penting dan sistem sosial, serta arus utama yang berkontribusi pada dinamika human ekosistem di TNK. Artikel ini menghasilkan tiga temuan penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan TNK di masa mendatang. Pertama dan terpenting, populasi komodo masih stabil, tetapi berpotensi menurun dalam jangka panjang karena perubahan tata ruang, peningkatan wisatawan, penurunan makanan, dan perburuan liar. Kedua, ekspansi perusahaan modal besar yang dapat menggantikan usaha lokal seperti persewaan kapal, persewaan mobil, usaha homestay, restoran, cinderamata, dan pemandu wisata/ranger akan mengurangi pendapatan masyarakat lokal dari pariwisata. Ketiga, hubungan kekerabatan antara komodo dan klan Ota Moda terkikis karena lebih sedikit pertemuan antara komodo dan komunitas suku asli pulau itu.
Turbulence of Extraterritorial Power in Southeast Asia Arthuur Jeverson Maya; Jason Fernando
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 2 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i2.1714

Abstract

The research reveals that power turbulence in Southeast Asia is caused by the involvement of major states in the region. Such involvement has implications for two levels of analysis, where there is a balance of power of intrusive states and a balance of power of regional states. The anomaly is that regional security is created with a high tendency for conflict and politics. The effort to deconstruct this anomaly uses the governmentality power approach and the genealogy method initiated by Michel Foucault. Philosophical debates arise when disciplining and normalizing the history of power and knowledge of intrusive systems. He confirmed that regional order is related to global power. In this regard, this research is limited to revealing the involvement of countries outside the Southeast Asian region carried out since the pre-colonial era by India and China. There is disciplining and normalizing through the censorship of panopticon governmentality and genealogy of power so that the relations of power and knowledge of intrusive systems carried out by countries outside the region gain population approval as contemporary patterns of power produced throughout history and have implications for power.
Non-Intervention As Governmentality: China’s Technologies of Power in The Production of Global Order Arthuur Jeverson Maya; Angel Damayanti
International Journal of Social Service and Research Vol. 6 No. 8 (2026): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v6i8.1464

Abstract

China’s expanding role in global governance has intensified debates over whether its principle of non-intervention limits power or represents a distinctive mode of exercising influence. This study aimed to explain how China’s non-intervention operates as a form of governmentality through BRICS, particularly through the concepts of sovereignty, consensus, institutional flexibility, and national responsibility. Using a qualitative approach, the research combined a genealogical perspective with Michel Foucault’s governmentality framework. Primary data consisted of BRICS summit declarations, institutional documents, speeches by Chinese leaders, and foreign policy documents published between 2014 and 2024, while secondary data included relevant books and scholarly literature. The findings showed that non-intervention functioned not as the absence of power but as a technology of government that structured the conditions under which states exercised freedom. Through BRICS, China advanced its influence by promoting sovereign equality, consensus-based decision-making, financing without political conditionality, national ownership, and institutional flexibility. These mechanisms encouraged compliance without overt coercion while preserving the formal agency of member states. The study concluded that China governed at a political distance by organizing institutional environments in which sovereignty and freedom became mediums of power, making non-intervention a productive rationality for shaping global order. This interpretation reframed China’s rise beyond conventional models of domination.