Arif Sugitanata
STIKES Kusuma Bangsa Mataram

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul Putri Rahyu; Arif Sugitanata
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 2 (2022): Desember
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.2.113-131

Abstract

Abstrak : Artikel ini membahas mengenai rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2018-2020: studi terhadap analisis peran mediator di Pengadilan Agama Bantul. Fakus dari kajian ini ialah menganalisa alasan atau faktor rendahnya keberhasilan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Bantul dengan memanfaatkan konsep sosiologi hukum yang pisau bedahnya menggunakan teori efektivitas hukum, budaya hukum dan resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas keberhasilan peran mediator dipengaruhi oleh tujuh faktor yakni Pertama, Para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, Kedua, Tingkat kesulitan kasus. Ketiga, Tingkat kesadaran masyarakat. Keempat, Waktu mediasi terlalu singkat. Kelima, Mediasi hanya sebagai formalitas. Keenam, Itikad baik para pihak. Ketujuah, Kemampuan mediator. Kata Kunci: Mediator, Mediasi, Pengadilan Agama, Bantul. Abtract : This article discusses the low success rate of mediation at the Bantul Religious Court in 2018-2020: a study of the analysis of the role of mediators at the Bantul Religious Court. The focus of this study is to analyze the reasons or factors for the low success of mediation by mediators at the Bantul Religious Court by utilizing the concept of legal sociology whose scalpel uses the theory of legal effectiveness, legal culture and conflict resolution. The results of this study indicate that the effectiveness of the successful role of the mediator is influenced by seven factors namely First, the parties are determined to divorce, Second, the degree of difficulty of the case. Third, the level of public awareness. Fourth, the mediation time is too short. Fifth, Mediation is only a formality. Sixth, the good faith of the parties. Seventh, the ability of the mediator. Keywords: Mediator, Mediation, Religious Court, Bantul
URGENSI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA Eko Prasetyo; Arif Sugitanata
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.49

Abstract

This article discusses a concept that seeks to create a responsive and accountable government system by using descriptive analysis research methods and literature study as the basis for the data used, by using literature studies whose primary materials and data are compiled using books and journals that are related. The results of this study are that concepts based on local wisdom become the basis for the government's behavior and for the community, the principles that fill the concept can be used as a touchstone for government actions. This concept is referred to as good governance. Steps that can be taken to maximize the implementation of good governance are to maximize the role of society and make the values ​​that live in it the basis for policy making. The hope is to maintain responsiveness and benefit from the legal products that are made. In addition, the judicial power also plays a major role in the essence of local wisdom, which can be seen from the consideration of the decision. Abstrak Artikel ini membahas tentang suatu konsep yang berusaha mewujudkan tatanan pemerintahan yang responsif dan akuntabel dengan menggunkanan metode penelitian analisis deskriptif dan study kepustakaan sebagai dasar data yang digunakan, dengan menggunakan studi kepustakaan yang bahan dan data primernya dalam penyusunannya menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan. Hasil penelitian ini ialah bahwa konsep yang berbasis kearifan lokal menjadi landasan bagi pemerintah dalam bersikap dan bagi masyarakat, prinsip-prinsip yang mengisi konsep tersebut dapat dijadikan sebagai batu uji terhadap tindakan pemerintah. Konsep ini disebut sebagai good governance. Langkah yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan penerapan good governance adalah dengan memaksimalkan peran masyarakat dan menjadikan nilai-nilai yang hidup di dalamnya sebagi pijakan pembuatan kebijakan. Harapannya adalah menjaga responsifitas dan maslahah dari produk hukum yang dibuat. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga berperan besar terhadap esensi dari kearifan lokal yang lihat dari pertimbangan putusannya.