Wais Alqarni
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Masa Pandemi COVID-19 Putri Rivalsa; Helmi Helmi; Wais Alqarni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) adalah badan yang berwewenang untuk mengelola, membangun, dan mengembangkan Kawasan Sabang seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 Pasal 6 guna untuk menjadikan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pariwisata. Namun pada tahun 2020 masuknya COVID-19 ke Indonesia menjadi penghambat kegiatan sektor ekonomi dan menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Kawasan Sabang. Oleh karena itu BPKS harus mempunyai strategi untuk mengembangkan sektor pariwisata selama pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini menjelaskan strategi dan hambatan BPKS dalam mengembangkan sektor pariwisata selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan teori strategi dan beberapa konsep pendukung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa strategi BPKS pertama adalah melakukan kerja sama dan investasi jangka panjang, namun dalam pelaksanaannya BPKS belum optimal dalam mengupayakan kerja sama dan investasi terkait pengembangan sektor pariwisata selama masa pandemi ini. Kedua, meningkatkan kualitas SDM BPKS, namun faktanya SDM BPKS belum mampu menciptakan program inovatif terkait pengembangan pariwisata yang mendukung selama pandemi COVID-19. Ketiga, melakukan pembenahan aset milik BPKS. Keempat, promosi via online melalui media sosial berupa Facebook, Instagram, Youtube, dan Website milik BPKS. Namun dalam pelaksanaannya promosi yang dilakukan oleh BPKS tidak berjalan dengan optimal. Dalam melaksanakan strategi tersebut BPKS menghadapi beberapa hambatan yaitu terkait anggaran, SDM yang inovatif, sarana dan prasarana, serta terkait regulasi tentang penanganan COVID-19. Diharapkan kepada BPKS untuk dapat menciptakan inovasi baru yang dapat menarik minat investor ataupun wisatawan baik dalam maupun luar negeri dalam pembuatan strategi terkait program pengembangan sektor pariwisata, dapat memaksimalkan pemanfaatan aset serta mengelola sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan optimal.The Strategy of the ManagementĀ Board of Free Trade Zone and Free Port Sabang in Developing the Tourism Sector during COVID-19 PandemicThe Management Board of Free Trade Zone and Free Port Sabang (BPKS) is an agency that has authority to manage, build and develop the Sabang Area as stated in Law Number 37 of 2000 Article 6 in order to make the Sabang Area a center of tourism economic growth. However, in 2020 the entry of COVID-19 into Indonesia became an obstacle to economic sector activities and caused a decrease in the number of tourist visits to the Sabang Area. Therefore BPKS must have a strategy to develop the tourism sector during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to explain BPKS strategies and obstacles in developing the tourism sector during the COVID-19 pandemic. This research uses strategy theory and several supporting concepts. This type of research is a qualitative research using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study found that the first BPKS strategy was to conduct long-term cooperation and investment, but in practice BPKS has not been optimal in seeking cooperation and investment related to the development of the tourism sector during this pandemic. Second, improving the quality of BPKS HR, but the fact is that BPKS HR has not been able to create innovative programs related to supporting tourism development during the COVID-19 pandemic. Third, revamping BPKS's assets. Fourth, promotion via online through social media in the form of Facebook, Instagram, Youtube, and the BPKS website. However, in its implementation, the promotion carried out by BPKS did not run optimally. In implementing this strategy, BPKS faces several obstacles, namely related to the budget, innovative human resources, facilities and infrastructure, as well as related regulations regarding the handling of COVID-19. It is hoped that BPKS will be able to create new innovations that can attract domestic and foreign investors and tourists in making strategies related to tourism sector development programs, maximizing asset utilization and managing human resources so that they can carry out organizational tasks and functions optimally.
PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA BANDA ACEH Muhammad Roiyan Fadilah; Wais Alqarni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, Pasal 8 menyebutkan tarif retribusi pelayanan parkir kendaraan roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 1.000 sekali parkir dan kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000 sekali parkir. Namun realitanya, masih terdapat juru parkir yang memungut retribusi pelayanan parkir tidak sesuai peraturan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengawasan dan hambatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Robbins dan Coulter dalam Satriadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan fokus utama pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada meminimalisirkan Juru parkir liar dan pembinaan rutin kepada juru parkir yang bertugas di wilayah Kota Banda Aceh. Kurangnya pengawasan pemungutan retribusi pelayanan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyebabkan masih terdapat juru parkir yang melakukan pemungutan tidak sesuai peraturan. Terdapat enam hambatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melakukan proses pengawasan terhadap retribusi pelayanan parkir yaitu bukti pelanggaran, pengaduan dari masyarakat, jumlah juru parkir dan titik parkir, sumber daya petugas pengawasan, pemahaman pelayanan, dan penggunaan karcis. Untuk itu diharapkan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mensosialisasikan tarif retribusi pelayanan parkir di media sosial dengan berkerjasama dengan pihak yang memiliki pengikut berangka tinggi, meningkatkan wadah tempat pelaporan pelanggaran juru parkir, mengaplikasian pembayaran non-tunai, menambahkan plang tarif parkir di tepi jalan umum Kota Banda Aceh, dan penambahan sumber daya manusia pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran oleh petugas parkir.SUPERVISION OF THE CITY OF BANDA ACEH'S TRANSPORTATION SERVICES AGAINSTPUBLIC ROAD PARKING SERVICEBANDA ACEH CITYBanda Aceh City Qanun Number 3 of 2021 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads and Special Parking Areas Article 8 states that the fare for parking services for two-wheeled and three-wheeled vehicles is Rp. 1000 one-time parking and four-wheeled vehicles Rp. 2,000 per parking. But in reality, there are still parking attendants who collect parking service fees not according to regulations. The purpose of this study was to determine the process of supervision and barriers to the Banda Aceh City Transportation Service's retribution for parking services on the edge of the Banda Aceh City Public Road. This study uses the theory of supervision by Robbins and Coulter. This study uses a research method with a qualitative descriptive approach. In collecting data using data collection techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the main focus of supervision carried out by the Banda Aceh City Transportation Service was to minimize illegal parking attendants and routine guidance to parking attendants on duty in the Banda Aceh City area. the lack of supervision collection parking service retributions by the Banda Aceh City Transportation Service, causes there are still parking attendants who do not collect according to regulations. There are six obstacles to the Banda Aceh City Transportation Service in carrying out the process of supervising parking service fees, namely evidence of violation is hard to find, lack of complaints from the public, parking attendants and parking points, supervisory officer resources, service understanding, and use of tickets. For this reason, it is expected that the Banda Aceh City Transportation Service will socialize parking service retribution rates by collaborating with parties who have highranking followers, increasing violation reporting platforms, applying non-cash payments, adding a parking fee sign on the side of a public road in Banda Aceh City, and adding of human resources to minimize violations by parking attendants.