<![CDATA[AbstrakKebijakan Musrena di Kota Banda Aceh yaitu karena Walikota Banda Aceh melihat dan prihatin terhadap rendahnya partisipasi kaum perempuan di Kota Banda Aceh dalam proses perencanaan pembangunan, sementara komposisi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Banda Aceh relatif berimbang dari 53 % ternyata hanya terwakili perempuan 27 % pada kegiatan perencanaan pembangunan. Terjadinya bias gender ini juga tidak terlepas dari budaya masyarakat yang memandang perempuan sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya. Hal itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat sehingga perempuan tidak pantas masuk dalam dunia politik dan ikut serta dalam pembangunan yang begitu keras. Laki-laki selalu mendominasi perempuan dan perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya patriarki dalam perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Walikota Banda Aceh terhadap Responsif Gender dalam Musyawarah Aksi Perempuan dan Anak (MUSRENA) di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir teori Kebijakan Politik dan Implementasi Kebijakan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi perempuan dan penganggaran responsif gender melalui Musrena menunjukkan adanya sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Responsif gender harus diawali dengan memastikan tersedianya ruang yang baik bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalam perencanaan pembangunan. Musrena dilaksanakan dengan kesadaran untuk menyediakan ruang tersebut karena Musrena merupakan instrumen utama Pemerintah dalam mewujudkan Kota Banda Aceh Sebagai kota ramah genderAbstractMusrena policy existing in Banda Aceh city caused by the moment when mayor of Banda Aceh saw and felt concerned toward the low participation of womankind living in Banda Aceh for the process of development plan, while the amount of citizens composition between woman and man is relatively balanced at 53%, just turns out at 27% represented by the woman especially in the activity of development plan itself. Recently, the happening of gender bias was also not able to be detached from society culture considering woman as a weak and helpless creature. It is caused by the strong patriarchal culture that is believed by society, conveying that woman doesn’t deserve to dive in politics and take a part in the process of development that is considered hard to do. In fact, Man always dominates woman, while woman is always regarded the second person after the man. Hence, this researched aims to investigate patriarchal culture influence against the construction, and find out the implementation of Banda Aceh Mayor Policy for the gender responsive in the conference of woman and children action (MUSRENA) happened in Banda Aceh. This research uses the framework of policy theory and policy implementation. The approach used in this research is qualitative approach where the researcher is supposed to find the valid data and fact that truly happens at place. Further, the primary data collection technique is done through direct interview involving the factual informant, while the secondary data is done through documentation. The research objectives show that Musrena is exactly beneficial forum to enhance woman capacity, and to give formal space for woman to participate in development plan, so that bias gender is not going to happen. Gender responsive must be started by ensuring the availability of a good and proper space for woman to participate in the process of development plan. Musrena is conducted with the awareness to provide that space, because Musrena is the main instrument of government to realize the gender hospitable city.]]>
