<![CDATA[ABSTRAKKesejahteraan jika tidak mampu dicapai mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Akses lembaga keuangan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan, sehingga melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah disediakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun masih ada yang bertransaksi dengan rentenir walau sadar dengan resikonya. Pola demikian menggerakan Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan Kebijakan Regulasi Hukum Cambuk bagi Rentenir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme rencana Implementasi wacana hukum cambuk rentenir dan hal apa ssaja yang mendasari permasalahan kebijakan sehingga menghasilkan ketimpangan antara Kebijakan yang diambil dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dianalisis menggunakan teori Kebijakan Politik, teori Kebijakan Punishment, dan konsep Pembangunan politik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pemberlakuan Kebijakan Regulasi Hukum cambuk bagi Rentenir dikota Banda Aceh masih dilakukan pengkajian mendalam oleh Advokat dan akademisi. Permasalahan Kebijakan dan ketimpangan yang muncul dikarenakan keterpaksaan akan kesempitan ekonomi, dan masih banyak yang belum bisa mengakses Lembaga Keuangan yang disediakan. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperdalam spectrum rentenir dan dapat meninjau ulang rencana hukum cambuk rentenir agar menghasilkan kebijakan yang tepat, dan menggaet aparatur gampong dalam pemberantasannya. Serta menjadikan sistem lembaga keuangan yang sudah ada lebih mudah diakses oleh masyarakat.Kata Kunci : Kesejahteraan, Hukum Cambuk, Kebijakan ABSTRACTWelfare, if not achieved, it’s difficult for people to improve their living conditions. Access to financial institutions is one of the indicators needed, thus giving birth to Sharia Microfinance Institutions that have been provided by the Banda Aceh City Government. However, there are still transact with moneylenders even though they are aware of the risks. This pattern has moved the Banda Aceh City Government to plan a Policy for the Regulation of Caning Law for Moneylenders. This study aims to find out how the mechanism for implementing the discourse on the law of moneylenders lashing is and what causes policy problems so that policies are taken according to what the community needs. Analyzed using Political Policy theory, Punishment Policy theory, and the concept of Political Development. This research was conducted using qualitative-descriptive research methods. The results of the study indicate that the plan to enforce the regulation of caning for moneylenders in the city of Banda Aceh is still being studied in depth by advocates and academics. Policy Problems and Matters that arise as a result of being forced to experience economic hardship, and there are still many who have not been able to access the financial institutions provided. It is suggested to the Banda Aceh City Government to deepen the spectrum of moneylenders and to review the plan to lash out moneylenders in order to produce the right policies, and to engage the village apparatus in its eradication. As well as making the existing system of financial institutions more accessible to the public.Keywords : Walfare, Caning Law, Policy]]>
