Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRONE SEBAGAI ALAT BANTU PENGAMANAN (PENGAWASAN) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL Andi Kurniawan
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6148

Abstract

Pelaksanaan pengamanan dalam Lapas dan Rutan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. 33 Tahun 2015. Dimana jabatan Menteri hingga Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) wajib menyelenggarakan pengamanan di setiap UPT masing-masing. Sistem keamanan dalam Lapas pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan sistematis untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, dan tentram guna menjamin terselenggaranya kegiatan pembinaan narapidana, dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pemasayarakatan. Lapas terbuka merupakan bagian Lapas dengan Minimum Security memiliki bentuk bangunan yang berbeda dari Lapas lainnya. Oleh sebab itu, peneliti berusaha memanfaatkan penggunaan drone sebagai alat bantu pengamanan (pengawasan) di Lapas Terbuka Kendal supaya dapat lebih efektif dan optimal dalam pelaksanaan pengamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Proses pengambilan data dengan wawancara dan uji coba pelaksanaan langsung di lapangan, dengan menggunakan teori pengamanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Lapas Terbuka Kendal, menunjukkan bahwa penggunaan drone sebagai alat bantu pengamanan (pengawasan) di Lapas Terbuka Kendal sangat efektif dan membantu pekerjaan pegawai dalam melakukan kontrol wilayah di Lapas Tersebut
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA RISIKO TINGGI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Andi Kurniawan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1534-1543

Abstract

System pemasyarakatan saat ini yang telah dilaksanakan untuk membentuk narapidana (WBP) untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, menyadari seluruh perbuatanya yang telah dilakukan, serta membenahi diri dan tidak akan melakukan pengulangan tindak kejahatan yang melanggar hukum sehingga bisa disambut kembali di dalam masyarakat, serta ikut berpartisipasi di dalam sebuah pembangunan, dapat menyambung hidup secara positif sebagai seorang WNI dengan penuh rasa tanggung jawab.  Metode  yang  akan  di  pakai  oleh  penulis  adalah  metode  penelitian  yang  bersifat diskriptif  kualitatif,  disini  penulis  ingin  mengajak  untuk  menggambarkan  sebuah  gagasan kedalam sebuah kejadian yang muncul. Disini lapas sebagai tempat pembinaan narapidana tersebut agar dapat menjadikan lapas sebagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung mampu membuat peningkatan penilaian yang baik untuk narapidana melalui program pembinaan yang telah ada di lapas, untuk bertujuan narapidana setelah bebas kelak akan memiliki bekal untuk bersosiali di kehidupan masyarakat. Sebuah asesmen kebutuhan narapidana adalah sebuah tolak ukur penilaian untuk dapat mengetahui sebuah kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, dan harus diciptakan. Kebutuhan program pembinaan atau pembimbingan yang akan di berikan kepada narapidana harus sesuai dengan minat bakat dan kemampuan Hal tersebut dirasa perlu agar sesuai dan tidak sia-sia,makan di butuhkan asesemen kebutuhan bagi narapidana resiko tinggi diantaranya kurangnya sosialisasi, kuranganya SDM yang terlatih, dan fasilitas yang memadai.
Inmates Of Narcotics Cases And Diversity Development In Correctional Institutions Andi Kurniawan; Faiz Fakhri Isjwara
Ipso Jure Vol. 2 No. 1 (2025): Ipso Jure - February
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/rhpcta49

Abstract

Personality coaching is coaching whose focus is on emphasizing the development of attitudes and personality. Personality development aims to help prisoners to recognize and develop themselves according to a healthy and correct life. Personality development is realized in forms such as fostering awareness in religion, fostering awareness of nation and state, intellectual development, and fostering legal awareness. This research uses descriptive qualitative research methods, because the description is described in the form of qualitative data such as interviews. Sources of data collection information from interviews, observations and documents. This research focuses on narcotics case inmates. The results of this study regarding the coaching that is realized in the form of personality coaching and independence coaching programs. The initial door for the prisoner to return to the community / social reintegration by strengthening the personality development program and then implementing an independence program to support the prisoner after returning to the community
The Role of Restorative Justice in Handling Corruption Crimes H Yusep Mulyana; Andi Kurniawan
Ipso Jure Vol. 2 No. 2 (2025): Ipso Jure - March
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/nretpa14

Abstract

Restorative justice is an alternative approach in the criminal justice system that focuses on recovering losses due to criminal acts, including corruption. This approach emphasizes the involvement of perpetrators, victims, and the community in finding fair solutions and prioritizing recovery for the impacts caused. This study discusses the role of restorative justice in dealing with corruption crimes by analyzing its effectiveness, challenges, and application in the legal system in Indonesia. With a juridical-normative method and a qualitative approach, this study finds that restorative justice can be an instrument that complements the retributive approach, especially in the recovery of state assets and the prevention of repeated corruption. However, its implementation faces obstacles in the form of regulations that are not comprehensive and resistance in the application of restorative justice for corrupt actors. This study emphasizes the importance of policies that support the application of restorative justice in corruption cases to increase the effectiveness of law enforcement and provide broader benefits to society and the state.