<![CDATA[Kementerian Kesehatan telah menerbitkan aturan baru terkait kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerapkan rekam medis elektronik. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) tersebut tertuang pada PMK Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Melalui kebijakan ini, fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik. Proses transisi dari aturan ini dilakukan sampai paling lambat 31 Desember 2023. Kebijakan ini hadir sebagai pembaharuan dari aturan sebelumnya yaitu PMK nomor 269 tahun 2008 yang dimutakhirkan menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan, kebijakan dan hukum di masyarakat, beberapa rumah sakit modern telah menggabungkan RME dengan aplikasi SIMRS yang merupakan aplikasi induk yang tidak hanya berisi RME tetapi sudah ditambah dengan fitur-fitur seperti administrasi, billing, dokumentasi keperawatan, pelaporan dan lainnya. RS Mata Undaan Surabaya telah mengimplementasikan SIMRS selama 3 tahun, namun belum diketahui efektivitasnya secara detail. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis tingkat kematangan SIMRS di RS Mata Undaan Surabaya dengan menggunakan COBIT 4.1 pada domain PO8 (Manajemen mutu), AI2 (Memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi), DS3 (Mengelola kinerja dan kapasitas), DS5 (Memastikan keamanan sistem) dan ME1 (Memantau dan mengevaluasi kinerja TI). Hasil penelitian menunjukkan tingkat kematangan SIMRS pada domain PO8, AI2, DS3, DS5 dan ME1 menunjukkan tingkat kematangan 3 (Defined). Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja SIMRS adalah adanya kesadaran akan pentingnya Sistem Manajemen Mutu, kegiatan maintenance SIMRS tanpa mengganggu pelayanan, mengembangkan SIMRS sesuai kebutuhan, menjaga kualitas informasi yang dihasilkan SIMRS, adanya sistem konfigurasi, format laporan sesuai dengan kebutuhan manajemen maupun user, aplikasi SIMRS dilengkapi dengan sistem trace untuk menjaga keamanan data.]]>
