<![CDATA[Abstract: The 2020 regional head elections were held during the Covid-19 Pandemic. The General Election Commission has regulations on regional elections during the Covid-19 pandemic. This article discusses the fiqh siyasah analysis of the General Election Commission Regulation Number 06 of 2020 concerning regional head elections during the Covid-19 pandemic. This is normative research using qualitative analysis, namely by explaining data about regional elections during the Covid-19 pandemic in KPU Regulation No. 6 of 2020 and analysing it based on fiqh siyasah. The results of this study are based on KPU Regulation No. 6 of 2020; the implementation of regional head elections is held by complying with the rules set by the KPU and the Government to make the regional elections successful and minimise the spread of the COVID-19 virus. In the perspective of fiqh siyasah, the rules are according to the concept of mashlahah and the regulations of tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manut bi al-mashlahah (the policy of a leader must be based on benefit). Keywords: Regulations, Election Commission, Local Elections, Fiqh siyasah. Abstrak: Pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum memiliki peraturan tentang Pilkada pada masa pandemic Covid-19. Artikel ini bertujuan membahas tentang analisis fiqh siyasah terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data tentang pilkada pada masa pandemic Covid-19 dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 dan menganalisisnya berdasarkan fiqh siyasah. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Pemerintah guna mensukseskan pilkada dan meminimalisir penyebaran virus covid-19. Dalam perspektif fiqh siyasah, peraturan tersebut sesuai dengan konsep mashlahah dan kaidah “tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut bi al-mashlahah” (kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan). Kata kunci: Peraturan, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Fiqh siyasah.]]>
