Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Ilmu Hukum Bandung Conference Series: Law Studies
Dian Andriasari
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia Muhammad Hafidz; Dian Andriasari
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1142

Abstract

Abstract. Profession as a household assistant and vulnerable to acts of violence. Acts of domestic violence are often perpetrated by men against women which are supported by a patriarchal culture which assumes that men have a higher social status or degree than women. This research is an empirical normative research, which is a legal research that combines elements of normative law which is then supported by data or empirical elements. The specification of this writing is descriptive analytical, namely giving a systematic and logical explanation, and then analyzing it, in order to examine materials from the literature and laws that apply in Indonesia. The data analysis method of this research is qualitative normative. From the results of research that has been done, related to efforts to provide protection and law enforcement for victims. It can be seen that legal protection efforts for household assistants as victims of domestic violence include providing a sense of security or calm for victims of domestic violence by placing them in safe homes, also providing legal assistance and providing consulting and rehabilitation services. Including the lack of understanding of domestic violence from both the community and law enforcement officials and the limited space for victims to move. Abstrak. Profesi asisten rumah tangga dan rentan mendapat tindak kekerasan. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kerap kali dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang didukung oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki status atau derajat sosial yang lebih tinggi dari perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yang merupakan penelitian hukum yang dalam menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data atau unsur empiris. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait upaya pemberian perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban. Dapat diketahui bahwa upaya perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain memberikan rasa aman atau ketenangan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menempatkannya dirumah aman, juga diberikan pendampingan hukum dan pemberian layanan konsultasi dan rehabilitasi Sedangkan kendala penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga antara lain kurangnya pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik dari masyarakat ataupun aparat penegak hukum serta terbatasnya ruang gerak korban.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Bandung sebagai Penyakit Masyarakat Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Aspek Kriminologi Regina Kanya Zulkafia; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4991

Abstract

Abstract. Prostitution is an activity that involves at least two parties, including people who use sexual services and sexual service providers, also known as Commercial Sex Workers (PSK). The rise of the practice of prostitution in the city of Bandung is a question of how to enforce the law against the practice of prostitution. In the Criminal Code (KUHP) there are no specific provisions governing prostitution and which can ensnare users of Commercial Sex Worker services. Provisions in the Criminal Code can only be used to ensnare providers of Commercial Sex Work. This writing aims to find out how the law enforcement against the practice of prostitution in the city of Bandung as a disease of society and how the impact and obstacles in dealing with it. To find out and answer the analytical questions the author uses an empirical juridical approach. In the Criminal Code, provisions that are said to be related to prostitution are not imposed on prostitutes, while in Regional Regulations accountability sanctions are imposed on prostitutes. In enforcing regional regulations in the city of Bandung, one of them is carried out by the Civil Service Police Unit. Each in enforcing regional regulations has a legal basis. The general impacts that are considered worrying according to the community are of course related to comfort, embarrassment, and stigmatization. In contrast to the impact that is directly feared by the perpetrators of prostitution, in general they are afraid of the impact on matters relating to the joints of their lives. The obstacle experienced by the Civil Service Police Unit in Bandung City as the main actor in dealing with prostitution through regional apparatuses is public awareness. Apart from that, the implementation of regional regulations to deal with prostitution cannot be separated from the obstacles that arise in the form of disharmony between the community and law enforcement officials. Abstrak. Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan paling tidak dua orang pihak diantaraya ialah orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau disebut sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Maraknya praktik prostitusi di Kota Bandung menjadi pertanyaan bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai prostitusi dan yang dapat menjerat pengguna jasa Pekerja Seks Komersial. Ketentuan dalam KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia Pekerja Seks Komersial. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di Kota Bandung sebagai penyakit masyarakat serta bagaimana dampak serta hambatan dalam menanganinya. Untuk mengetahui dan mennjawab pertanyaan analisis tersebut penulis menggunakan metode pendeketan yuridis empiris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan yang dikatakan terkait dengan prostitusi tidak dijeratkan pada pelaku Prostitusi, sedangkan dalam Peraturan Daerah dijeratkan sanksi pertanggungjawaban bagi pelaku prostitusi. Dalam menegakan peraturan daerah di Kota Bandung salah satunya dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja. Masing-masing dalam menegakan peraturan daerah memiliki dasar hukum. Dampak-dampak umum yang dirasa mengkhawatirkan menurut masyarakat tentunya berkenaan dengan kenyamanan, rasa malu, dan stigmatisasi. Berbeda dengan dampak yang dikhawatirkan langsung oleh para pelaku prostitusi, secara umum mereka takut akan dampak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sendi kehidupanya. Hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai pemeran utama dalam menangani prostitusi melalui perangkat daerah ialah kesadaran masyarakat. Selain itu dalam mewujudkan Peraturan Daerah untuk menangani prostitusi, tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang timbul berupa adanya tidak keselerasan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.
Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Gladiator yang Dilakukan oleh Pelajar di Bogor Ditinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Puti Sabina; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5289

Abstract

Abstract. Violent crimes committed by children or students are violent behavior which means abuse, torture, or mistreatment committed by students. Violence can be interpreted as violent acts or acts of a person or group of people that cause injury or death to other people and cause physical damage to other people. Violence in Article 89 of the Criminal Code is to make people faint or helpless (weak). Gladiators or commonly referred to as 'bombs' are acts of violence perpetrated by students that are frequent and are increasingly prevalent today in the Bogor area. In general, the term gladiator is a fighter in ancient Roman times who fought for public entertainment. However, now the gladiator activities are imitated by students so that there is violence between students and even causing casualties which in this case was carried out in a coordinated way in illegal activities which are included in criminal acts. referring to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This study aims to determine the factors that cause acts of violence committed by students and their handling. In compiling this study, the authors used a criminological approach. Data collection techniques use library research methods using secondary data in accordance with the papers studied. Based on the results of this study, the authors found one of the problems that led to the occurrence of violent crimes committed by students, namely the lack of proper prevention and handling by families, the school environment, the government, and the community. Abstrak. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak atau pelajar adalah perilaku kekerasan yang berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yang dilakukan oleh pelajar. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Gladiator atau biasa disebut dengan istilah ‘bom-boman’ merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang sering dan semakin marak terjadi hingga saat ini di daerah Bogor. Pada umumnya istilah gladiator merupakan petarung di zaman romawi kuno yang melakukan pertarungan untuk hiburan umum. Namun kini kegiatan gladiator tersebut ditiru oleh para pelajar sehingga terjadi kekerasan antar pelajar bahkan hingga menimbulkan korban jiwa yang dalam kasus ini dilakukan dengan cara terkoordinir dalam kegiatan yang illegal yang mana termasuk ke dalam tindak pidana. merujuk pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan penanganannya. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kriminologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sesuai dengan makalah yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan salah satu permasalahan sehingga terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu kurang adanya pencegahan dan penanganan yang tepat oleh keluarga, lingkungan sekolah, pemerintah, serta masyarakat.
Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sarah Azkia; Dian Andriasari
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2139

Abstract

Abstract. Based on data on the handling of domestic violence cases in the PPA Unit of the Bandung Police Station in 2020-2022, out of 44 total crimes in 2022, not a single case reached the court level or was declared P21 by the Prosecutor's Office or the case was declared completed. This study aims to determine how the position of the crime of domestic violence as an offense and to find out what factors caused the majority of the number of cases of domestic violence in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level in terms of criminal law and criminology. The approach in this research is empirical juridical, using qualitative descriptive research specifications, sources, and data collection techniques used through literature studies with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The factors that caused most domestic violence cases in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level are divided into two factors. First, the internal factors, one of which is that the victim reports the perpetrator only as a deterrent effect, which is then revoked because the victim wants to maintain the household. Second, the external factors, one of which is that the police prioritize the use of mediation as a settlement of domestic violence cases, which causes many domestic violence cases did not go to court. Abstrak. Berdasarkan data penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung tahun 2020-2022, dari 44 crime total (CT) pada tahun 2022, tidak ada satu pun kasus yang sampai ke tingkat pengadilan atau dinyatakan P21 oleh Kejaksaan maupun perkara yang dinyatakan selesai. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 160 kasus yang belum diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik dan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan mayoritas angka kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan ditinjau dari aspek hukum pidana dan kriminologi. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Faktor penyebab mayoritas angka kasus KDRT pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal salah satunya adalah korban melaporkan pelaku hanya sebagai efek jera saja, yang kemudian laporan tersebut dicabut karena korban ingin mempertahankan rumah tangganya; selanjutnya faktor eksternal salah satunya adalah pihak kepolisian mengedepankan penggunaan mediasi sebagai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan banyak kasus KDRT tidak sampai ke pengadilan.
Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia Muhammad Hafidz; Dian Andriasari
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1142

Abstract

Abstract. Profession as a household assistant and vulnerable to acts of violence. Acts of domestic violence are often perpetrated by men against women which are supported by a patriarchal culture which assumes that men have a higher social status or degree than women. This research is an empirical normative research, which is a legal research that combines elements of normative law which is then supported by data or empirical elements. The specification of this writing is descriptive analytical, namely giving a systematic and logical explanation, and then analyzing it, in order to examine materials from the literature and laws that apply in Indonesia. The data analysis method of this research is qualitative normative. From the results of research that has been done, related to efforts to provide protection and law enforcement for victims. It can be seen that legal protection efforts for household assistants as victims of domestic violence include providing a sense of security or calm for victims of domestic violence by placing them in safe homes, also providing legal assistance and providing consulting and rehabilitation services. Including the lack of understanding of domestic violence from both the community and law enforcement officials and the limited space for victims to move. Abstrak. Profesi asisten rumah tangga dan rentan mendapat tindak kekerasan. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kerap kali dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang didukung oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki status atau derajat sosial yang lebih tinggi dari perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yang merupakan penelitian hukum yang dalam menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data atau unsur empiris. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait upaya pemberian perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban. Dapat diketahui bahwa upaya perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain memberikan rasa aman atau ketenangan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menempatkannya dirumah aman, juga diberikan pendampingan hukum dan pemberian layanan konsultasi dan rehabilitasi Sedangkan kendala penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga antara lain kurangnya pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik dari masyarakat ataupun aparat penegak hukum serta terbatasnya ruang gerak korban.
Co-Authors Muhammad Hafidz Puti Sabina Regina Kanya Zulkafia Sarah Azkia