Dian Andriasari
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Bandung sebagai Penyakit Masyarakat Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Aspek Kriminologi Regina Kanya Zulkafia; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4991

Abstract

Abstract. Prostitution is an activity that involves at least two parties, including people who use sexual services and sexual service providers, also known as Commercial Sex Workers (PSK). The rise of the practice of prostitution in the city of Bandung is a question of how to enforce the law against the practice of prostitution. In the Criminal Code (KUHP) there are no specific provisions governing prostitution and which can ensnare users of Commercial Sex Worker services. Provisions in the Criminal Code can only be used to ensnare providers of Commercial Sex Work. This writing aims to find out how the law enforcement against the practice of prostitution in the city of Bandung as a disease of society and how the impact and obstacles in dealing with it. To find out and answer the analytical questions the author uses an empirical juridical approach. In the Criminal Code, provisions that are said to be related to prostitution are not imposed on prostitutes, while in Regional Regulations accountability sanctions are imposed on prostitutes. In enforcing regional regulations in the city of Bandung, one of them is carried out by the Civil Service Police Unit. Each in enforcing regional regulations has a legal basis. The general impacts that are considered worrying according to the community are of course related to comfort, embarrassment, and stigmatization. In contrast to the impact that is directly feared by the perpetrators of prostitution, in general they are afraid of the impact on matters relating to the joints of their lives. The obstacle experienced by the Civil Service Police Unit in Bandung City as the main actor in dealing with prostitution through regional apparatuses is public awareness. Apart from that, the implementation of regional regulations to deal with prostitution cannot be separated from the obstacles that arise in the form of disharmony between the community and law enforcement officials. Abstrak. Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan paling tidak dua orang pihak diantaraya ialah orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau disebut sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Maraknya praktik prostitusi di Kota Bandung menjadi pertanyaan bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai prostitusi dan yang dapat menjerat pengguna jasa Pekerja Seks Komersial. Ketentuan dalam KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia Pekerja Seks Komersial. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di Kota Bandung sebagai penyakit masyarakat serta bagaimana dampak serta hambatan dalam menanganinya. Untuk mengetahui dan mennjawab pertanyaan analisis tersebut penulis menggunakan metode pendeketan yuridis empiris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan yang dikatakan terkait dengan prostitusi tidak dijeratkan pada pelaku Prostitusi, sedangkan dalam Peraturan Daerah dijeratkan sanksi pertanggungjawaban bagi pelaku prostitusi. Dalam menegakan peraturan daerah di Kota Bandung salah satunya dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja. Masing-masing dalam menegakan peraturan daerah memiliki dasar hukum. Dampak-dampak umum yang dirasa mengkhawatirkan menurut masyarakat tentunya berkenaan dengan kenyamanan, rasa malu, dan stigmatisasi. Berbeda dengan dampak yang dikhawatirkan langsung oleh para pelaku prostitusi, secara umum mereka takut akan dampak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sendi kehidupanya. Hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai pemeran utama dalam menangani prostitusi melalui perangkat daerah ialah kesadaran masyarakat. Selain itu dalam mewujudkan Peraturan Daerah untuk menangani prostitusi, tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang timbul berupa adanya tidak keselerasan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.
Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Gladiator yang Dilakukan oleh Pelajar di Bogor Ditinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Puti Sabina; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5289

Abstract

Abstract. Violent crimes committed by children or students are violent behavior which means abuse, torture, or mistreatment committed by students. Violence can be interpreted as violent acts or acts of a person or group of people that cause injury or death to other people and cause physical damage to other people. Violence in Article 89 of the Criminal Code is to make people faint or helpless (weak). Gladiators or commonly referred to as 'bombs' are acts of violence perpetrated by students that are frequent and are increasingly prevalent today in the Bogor area. In general, the term gladiator is a fighter in ancient Roman times who fought for public entertainment. However, now the gladiator activities are imitated by students so that there is violence between students and even causing casualties which in this case was carried out in a coordinated way in illegal activities which are included in criminal acts. referring to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This study aims to determine the factors that cause acts of violence committed by students and their handling. In compiling this study, the authors used a criminological approach. Data collection techniques use library research methods using secondary data in accordance with the papers studied. Based on the results of this study, the authors found one of the problems that led to the occurrence of violent crimes committed by students, namely the lack of proper prevention and handling by families, the school environment, the government, and the community. Abstrak. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak atau pelajar adalah perilaku kekerasan yang berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yang dilakukan oleh pelajar. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Gladiator atau biasa disebut dengan istilah ‘bom-boman’ merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang sering dan semakin marak terjadi hingga saat ini di daerah Bogor. Pada umumnya istilah gladiator merupakan petarung di zaman romawi kuno yang melakukan pertarungan untuk hiburan umum. Namun kini kegiatan gladiator tersebut ditiru oleh para pelajar sehingga terjadi kekerasan antar pelajar bahkan hingga menimbulkan korban jiwa yang dalam kasus ini dilakukan dengan cara terkoordinir dalam kegiatan yang illegal yang mana termasuk ke dalam tindak pidana. merujuk pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan penanganannya. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kriminologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sesuai dengan makalah yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan salah satu permasalahan sehingga terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu kurang adanya pencegahan dan penanganan yang tepat oleh keluarga, lingkungan sekolah, pemerintah, serta masyarakat.