Salsabila Rahma Az Zahro
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MEMBANGUN MODEL PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG PADA BARANG MILIK NEGARA BERBASIS ASURANSI ALL RISK DI IBU KOTA NUSANTARA Luthfi Hafidz Rafsanjani; Salsabila Rahma Az Zahro; Inaz Indra Nugroho
Jurnal Legal Reasoning Vol 5 No 1 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v5i1.4384

Abstract

Dalam rangka pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara, terdapat banyak aspek yang dimuat dalam hal pengaturan beserta dengan implikasinya, di antaranya yaitu berkaitan dengan tata kelola terhadap Barang Milik Negara. Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara perlu dikelola secara strategis melalui pengasuransian terhadap Barang Milik Negara. Hal ini dimaksudkan guna mengamankan Barang Milik Negara dari segala risiko kehancuran, kerugian, dan kerusakan secara fisik yang tidak terduga sebelumnya, serta memberikan kepastian atas keberlangsungan kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan kemampuan negara. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting mengenai pengelolaan bangunan gedung dalam kerangka barang milik negara di Indonesia, serta merumuskan gagasan model pengelolaan bangunan gedung berbasis asuransi all risks pada barang milik negara di Ibu Kota Nusantara. Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan hasil penelitian berupa formulasi Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya yang menyangkut mengenai pengasuransian Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis dari penyusunan karya tulis ilmiah ini antara lain: a)Perlu dilakukannya suatu upaya formulasi pengaturan tentang pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya yang menyangkut mengenai pengasuransian Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara; b) Perlu dilakukan pencermatan hukum (legal scrutinizing) berupa analisis jangkauan, arah pengaturan, serta materi muatan dalam suatu formulasi pengaturan yang nantinya akan dibentuk secara komprehensif, tajam, dan mendalam dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MELALUI PENGUATAN PERAN POLISI KEHUTANAN UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Ahmad Muzaki; Reza Pratiwi; Salsabila Rahma Az Zahro
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 1 (2021): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i1.579

Abstract

ABSTRAK Indonesia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia dikarenakan lebih dari 50% wilayah daratannya berupa hutan. Namun dalam implementasinya, pengelolaan hutan belum dilakukan secara optimal, dibuktikan dengan masih adanya kasus kebakaran hutan, yang mempunyai implikasi terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa peran Polisi Kehutanan belum maksimal dalam pengendalian kebakaran hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Polisi Kehutanan untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat meminimalisir kasus kebakaran hutan serta dampak yang ditimbulkannya agar selaras dengan Sustainable Development Goals. Kata kunci: Kebakaran Hutan; Polisi Kehutanan; Sustainable Development Goals ABSTRACT Indonesia is known as one of the lungs of the world because more than 50% of its land area is forest. However, in its implementation, forest management has not been carried out optimally, as evidenced by cases of forest fires, which have implications for public health and the environment. This is contrary to Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which explains that every citizen has the right to a good and healthy environment. This study uses a normative juridical method. The approach is legislation, conceptual and case studies. The type of data is qualitative data using secondary data sources. The data collection method is literature study. In this study, the authors found that the role of the forest police had not been maximized in controlling forest fires. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the forest police in controlling forest fires. With these efforts, it is expected to minimize cases of forest fires and their impacts so that they are in line with the Sustainable Development Goals. Keywords: Forest Fire; Forestry Police; Sustainable Development Goals