Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Arena Hukum Undang: Jurnal Hukum Etika Demokrasi
Muhammad Dahlan
Faculty Of Law, Universitas Brawijaya, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi Muhammad Dahlan
Undang: Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.394 KB) | DOI: 10.22437/ujh.1.2.187-217

Abstract

This article reviews critically the evolution of the regulation of recognition of the rights of indigenous peoples in the Indonesian Constitution through historical and legal perspective. Using the customary law rights recognition theory as developed by constitutionalists on the experience of the struggle of indigenous peoples in several Latin American countries, this article finds the fact that none of the Constitutions in Indonesia fully recognize and protect the rights of indigenous peoples, although it contains elements of partisanship rhetoric. The weak recognition and protection of the rights of indigenous peoples in the Constitution resulted in the state freely using its power to exclude ancestral rights of indigenous peoples on the pretext of state interests. The interpretation of the articles in the Constitution that recognize and protect the rights of indigenous peoples must be based on the spirit of asserting Indonesian unity in diversity and distinctiveness. Without such enthusiasm, there is will more issues relating to derogation or even the elimination of the rights of indigenous peoples. Abstrak Artikel ini mengulas secara kritis evolusi pengaturan rekognisi hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi Indonesia melalui kacamata sejarah dan perbandingan hukum. Dengan menggunakan teori rekognisi hak masyarakat hukum adat sebagaimana yang dikembangkan oleh kaum konstitusionalis atas pengalaman perjuangan masyarakat hukum adat di beberapa negara Amerika Latin, artikel ini menemukan fakta bahwa tidak satupun Konstitusi di Indonesia secara penuh memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat, meskipun mengandung unsur retorika keberpihakan. Lemahnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi mengakibatkan negara dengan leluasa menggunakan kekuasaannya untuk mengenyampingkan hak turun temurun (ancestral domain) masyarakat hukum adat atas dalih kepentingan negara. Interpretasi terhadap pasal-pasal dalam Konstitusi yang mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat harus didasari oleh semangat menegaskan persatuan Indonesia dalam keberagaman dan kekhasan. Tanpa semangat demikian, persoalan-persoalan yang berkenaan dengan derogasi atau bahkan penghilangan hak-hak masyarakat hukum adat akan terus terjadi.
Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis Muhammad Dahlan; Syahriza Alkohir Anggoro
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.1.1-48

Abstract

The opportunity to fulfill the rights to work for persons with disabilities has been increasing since the ratification of Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Indonesia has adopted a “quota scheme” through the Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities where government institution has set a minimum quantity of two percent as the number of workers for persons with disabilities as affirmative action targeted at promoting human rights. This article examines the progress of the legal framework for persons with disabilities by using a case study in civil cervants in the public sector. We argue that despite Indonesia’s disability legal regime has pushed the social model of disabilities that promotes human rights-based approach, its implementation is still based on the medical model of disability, in which it sees persons with disabilities on physical condition, and thus, they are assumed to be able to work in a certain field determined by the government. This article argues that affirmative policy does not provide equal opportunities to persons with disabilities as the special formation and medical requirements prevent them from applying for occupations that match their interests and educational background. The use of the medical model of disability in providing employment opportunities in the public sector prevents the level of participation and the formation of an inclusive workplace environment. Abstrak Peluang untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas terus meningkat sejak ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Indonesia mengadopsi “skema kuota” melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di mana institusi negara menetapkan minimal dua persen jumlah formasi pekerja bagi para penyandang disabilitas sebagai tindakan afirmatif yang ditargetkan untuk mempromosikan hak asasi manusia. Artikel ini memeriksa sejauh mana kerangka kerja hukum disabilitas di Indonesia memfasilitasi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan contoh kasus pada penyelenggaraan ketenagakerjaan di sektor publik. Kami berpendapat bahwa meskipun rezim hukum disabilitas di Indonesia menekankan model sosial disabilitas yang mempromosikan pendekatan berbasis hak asasi manusia, implementasinya masih didasarkan pada model medis disabilitas yang memandang penyandang disabilitas berdasarkan kondisi fisik dan karenanya diasumsikan hanya dapat masuk pada bidang pekerjaan yang telah ditentukan oleh negara. Artikel ini berpendapat bahwa kebijakan afirmatif tidak memberikan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas karena formasi khusus dan persyaratan medis menghambat mereka untuk melamar pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikannya. Penggunaan model medis disabilitas dalam penyelenggaraan kesempatan kerja di sektor publik pada gilirannya menghambat tingkat partisipasi dan pembentukan lingkungan kerja yang inklusif.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KONSTITUSIONAL PARA PENGANUT AGAMA-AGAMA LOKAL DI INDONESIA Muhammad Dahlan; Airin Liemanto
Arena Hukum Vol. 10 No. 1 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.612 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2

Abstract

AbstractAt this time there are still many local religions that have not been or are not recognized as official religions in Indonesia, such as Zen, Samin, Baduy. On the other hand, Article 28E and Article 29 paragraph (1) Indonesian Constitution guarantees freedom to every citizen to profess religion and to worship according to their respective beliefs, along with the state's obligation to provide legal protection on the constitutional rights. This paper aims to present the concept of the legal protection of the constitutional rights of the adherents of local religions in Indonesia by first outlining the relationship between religion and the state during the Old Order and New Order. The historical search will be the foundation for the reconceptualization of legal protection of constitutional rights of the local religious believers by putting them in the context of the state of law and democracy. This is a normative research. The results of this research is to advice regarding legal protection in the form of rights and obligations as well as equal treatment of all religions, both local religions and religions that have been officially registered in the relevant ministries, with the aim of fulfilling the constitutional rights of religion that is fair to all citizens of Indonesia.  AbstrakSaat ini masih banyak agama-agama lokal (local religions – sebagai terjemah dari civil relegions; agama yang dianut oleh warga negara) yang belum diakui oleh negara. Padahal pada Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, disertai dengan kewajiban negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terkecuali agama lokal. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi negara melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya yang memeluk kepercayaan lokal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetengahkan konsep perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di Indonesia dengan menguraikan terlebih dahulu hubungan antara agama dan negara selama rezim Orde Lama dan Orde Baru. Penelusuran historis tersebut akan menjadi pijakan bagi rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama lokal dengan meletakkannya dalam konteks negara hukum dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggali bahan hukum, dan didukung data valid tentang hal-hal terkait. Hasil penelitian ini bermuara kepada saran tentang perlindungan hukum dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama terhadap setiap pemeluk agama, baik agama lokal maupun agama yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian terkait, dengan tujuan pemenuhan hak konstitusional beragama yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia. 
University Social Responsibility Reporting in Alignment with Sustainability Development Goals: A Conceptual Framework Erwin Saraswati; Abdul Ghofar; Sari Atmini; Muhammad Dahlan
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol 18 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIAB.2023.v18.i02.p03

Abstract

Universities must consider the greenhouse gas effect, the biggest component of global warming due to a large amount of electrical energy utilization. Not to mention the use of paper and water, which are irreplaceable resources in relatively significant quantities. Therefore, universities must carry out social responsibility as a form of concern for sustainability. This study aims to design a conceptual framework for the University Sustainability Report (USRR), which aligns with the SDGs. The first thing to do is determine materiality based on the 2016 and 2021 GRI Standard concepts for specific disclosures. The results of the study found that the topics were specific to the economical category - indirect economic impacts (SDGs 1 and 11); environmental category – electricity consumption (SDGs 7 and 12); while the social categories – employee rights (SDGs 16), contributions and donations (SDGs 1), customer satisfaction and service (SDGs 17), welfare and work safety (SDGs 3); training and development (SDGs 4 and 16); and equal opportunities (SDGs 5 and 10). General disclosure refers to SEOJK 16/2021, namely the sustainability strategy; university profile; explanation of the highest leadership, and university governance. The USRR framework is based on materiality findings involving stakeholders.
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI NORMATIF PASAL 10 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN) Muhammad Fadhil Dahlan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Fadhil Dahlan, Setiawan Noerdajasakti, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dahlanfadhil@student.ub.ac.id Abstrak Pasal 10 dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mencantumkan kalimat "tanpa terkecuali" untuk pembebasan bersyarat seluruh narapidana, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas lebih lanjut tentang alasan penghapusan pengkhususan ini, yang mengakibatkan ketidaklarasan dengan tujuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus.Karya tulis ini kemudian menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan yakni secara sistematis dengan menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aturan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak selaras dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta tidak sesuai dengan tujuan hukum yang menekankan keadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penghapusan syarat khusus terhadap terpidana korupsi juga tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini berarti bahwa terpidana tindak pidana korupsi tidak akan menerima hukuman yang seharusnya sesuai dengan perbuatannya, sehingga prinsip keadilan tidak akan tercapai. Kata kunci: pembebasan bersyarat, narapidana tindak pidana korupsi, pemasyarakatan Abstract Article 10 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections mentions the phrase “without exception” in the context of parole for all inmates, including those of corruption cases. This research discusses the omission of this exception, causing disharmony in the objective of the statute concerning corruption eradication, in which corruption is deemed to be an extraordinary crime requiring special handling. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained from library research and the Internet. The analysis was performed analytically by interpreting the statute concerned and connecting articles in the statute. The research results reveal that the rules outlined in Law Number 22 of 2022 are not related to the objectives of Law Number 22 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 and also the objective of the law that upholds justice. Therefore, the omission of special requirements for corruptors contravenes the objectives outlined in Law Number 31 of 1999 concerning the protection of social and economic rights of the people. That is, the inmates would not get proper punishment equal to what they have committed and justice would not be achieved. Keywords: parole, corruption inmates, corrections
Government Authority Transfer of Legal Entity of Indonesian Football Association Indonesian Football Welfare Raditya Feda Rifandhana; Indro Budiono; Zenia Dwitya Pratidina; Rizky Herdian Herdiansyah; Selvia Wisuda; Suardi Suardi; Muhajir Muhajir; Muhammad Dahlan; Ayu Dian ingtias
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 8, No 3 (2023): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v8i3.11569

Abstract

Indonesia is a country that has excellent sports achievements in the international world, one of which is football, the sports field is under the care of the Ministry of Youth Sports, coordinated with the Indonesian National Sports Committee and the Indonesian Football Association, but a few years ago, football achievements were constrained by an event that took many victims and lack of player welfare, so that there is a need for government authority in improving the welfare of football player athletes by transferring the status of PSSI legal entities? This study aims to transfer the legal entity of PSSI and improve the welfare of football player athletes, in this study using Normative Juridical research, with an approach to legal theories, aims to help complement this research. The resulting study found that football players athletes were less guaranteed welfare and the findings from research at PSSI contained corruption, so it was necessary to transfer the status of PSSI legal entities. Furthermore, there is a need for government authority and the transfer of PSSI legal entities and improve the welfare of football player athletes based on laws and regulations.
Co-Authors Abdul Ghofar Airin Liemanto Ayu Dian ingtias Erwin Saraswati INDRO BUDIONO Muhajir Muhajir RADITYA FEDA RIFANDHANA Rizky Herdian Herdiansyah Sari Atmini Selvia Wisuda Suardi Suardi Syahriza Alkohir Anggoro Zenia Dwitya Pratidina