<![CDATA[Based on the provisions of Article 55 of Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan requires that all tourism business activities must have a business license. However, it was found that some tourist attractions are not licensed and still operate as usual. To answer the problem, the method of approach in this study uses a sociological juridical approach, with data collection techniques through document studies, interviews, library studies, observations and internet studies and written with qualitative descriptive. Based on the results of the study, shows that first, the implementation of business license based on Article 55 Paragraph (1) Of Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan has not been implemented properly due to several factors such as law enforcement factors and community factors that do not understand how the procedure. Second, obstacles in the management of tourist attraction permits include: Fulfillment of licensing requirements that take a long time, do not understand the procedure of applying for permission using OSS (Online Single Submmision), and Lack of understanding of businesses on new information on the oss website page (Online Single Submmision). Third, the solution is socialization of licensing procedures to the general public, effective licensing services both online and offline through various media, cooperation between the Batu City Tourism Office and the Investment Office and One Door Integrated Services in the field of tourism licensing. Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 55 PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan mewajibkan bagi seluruh kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha. Namun, ditemukan fakta bahwa beberapa Daya Tarik Wisata (DTW) yang tidak memiliki izin dan masih beroperasi seperti biasa. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, studi pustaka, observasi dan studi internet serta dianalis dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa implementasi izin usaha DTW berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan belum terimplementasi secara baik. Hambatan dalam pengurusan izin DTW antara lain: pemenuhan persyaratan perizinan yang membutuhkan waktu lama, tidak paham prosedur permohonan izin menggunakan OSS (Online Single Submmision), dan Kurang pahamnya pelaku usaha pada informasi baru yang ada di halaman website OSS (Online Single Submmision). Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi prosedur perizinan kepada masyarakat umum, mengefektivitaskan layanan perizinan baik online maupun secara offline melalui berbagai media, kerjasama antara Dinas Pariwisata Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang perizinan pariwisata.]]>
