Nenden Herawaty Suleman
Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dimas Ginsu; Franky Suleiman; Nenden Herawaty Suleman
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol 2 No 1 (2022): June
Publisher : The Center for Gender and Children Studies, the Institute for Research and Communing Service, State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/spectrum.v2i1.396

Abstract

Artikel ini membahas tentang Status anak luar nikah menurut hukum Islam setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam hal ini terjadi pengujian materil terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) yang mana Machicha Mochtar dan Iqbal Ramadhan sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2. Mengingat sebelumnya tidak ada definisi baku terhadap status anak luar nikah dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penulis menggunakan penelitian pustaka, penelitian kali ini banyak di dapatkan dari pustaka, dan memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, pengumpulan data dalam studi kepustakaan dilakukan dengan cara pencatatan berkas-berkas serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Status anak luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdapat revisi terhadap Pasal 43 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana sebelumnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu di tambahkan hubungan perdata dengan ayah dan kelaurga ayahnya, menurut peneliti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam jika melihat konteks permasalahan dari awal diajukan Uji materil hingga Putusan akhir dikarenakan Pemohon 1 telah melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) yaitu pernikahan yang sah secara agama akan tetapi tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) yaitu tidak mencatatkan pernikahannya.
THE URGENCY OF RESCHEDULING POLICY AS A SOLUTION TO SHARIA BANKING DISPUTE ON MURABAHAH AGREEMENTS Mohamad Hidayatullah A.K Husein; Abdul Mujib; Nenden Herawaty Suleman
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 7, No 2 (2022): DECEMBER
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v7i2.2106

Abstract

The purpose of the study is to examine the rescheduling of Murabahah finance as an alternative to using dialogue as a means of resolving economic issues in Islamic banking. As a result, there will be reciprocal protection and legal clarity for both parties. Therefore, normative legal research will be used in this study because it offers secondary information in the form of secondary legal material by examining or studying the notion of law as a useful tool or norm in the legal system that regulates human existence. This study falls under the category of library research. The possibility of rescheduling murabahah funding contracts in terms of time and shared objectives is studied using secondary data. Results of research The urgency of the scheduling policy undoubtedly benefits both banks and customers. Banking solutions can be discovered to resolve difficult financing issues in Murabahah contracts by discussion and consensus to find a way out of these challenges by opening this policy space and changing the thinking of customers. The bank strengthens risk management and makes sure that Sharia law is followed when implementing every policy. But in this instance, improving and overseeing management is undoubtedly preferable. Consumers who have trouble completing payments are additionally given assistance, and customers are given instructions to help them avoid this issue in the future. as well as possibilities for consumers to collaboratively draft the terms of the agreement and make the murabahah contract's provisions clear to them.