Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Agustinus Pati
Universitas Sam Ratulangi
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN 2024 DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BITUNG Delano Mapahena; Agustinus Pati; Welly Waworundeng
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.841

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the 2024 Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) policy at the Bitung City Public Housing, Settlement Areas and Land Agency. Government assistance for low-income communities to encourage and increase self-reliance in improving the quality of homes and building new homes along with infrastructure, facilities, and public utilities is self-help housing stimulant assistance, hereinafter abbreviated as BSPS. In connection with carrying out development, the community must prepare their own resources, because this assistance is realized in the form of goods, to realize the building of the house the community must be self-help. The adequacy of area, quality, and health that must be met by a house building are the requirements for livable standards. The unfulfilled need for livable housing for low-income communities is the government's responsibility. In accordance with Law Number 1 of 2011 which states that the government and local governments need to provide ease of obtaining housing for low-income communities through a gradual housing development planning program in the form of providing easy financing and/or construction of infrastructure, facilities, and public utilities in residential areas. This study uses qualitative research methods. Using the Policy Implementation theory from Van Meter and Van Horn, the research results show that the implementation of the self-help housing stimulus assistance program is running well, but the level of public understanding is still lacking.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH LOKAL DI KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA Ansye Meylita Dengah; Agustinus Pati; Johny Lengkong
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1283

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Collaborative Governance dalam pengembangan potensi wilayah lokal di Kecamatan Dimembe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengurai, menggambarkan, dan menganalisis secara holistik fenomena empiris di lapangan secara alamiah. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan kunci, observasi langsung terhadap perilaku pelayanan, serta studi dokumentasi. focus dalam penelitian ini pelaksanaan Collaborative Governance yang ada di kecamatan dimembe dalam pengembangan potensi wilayah lokal Kecamatan Dimembe dengan menggunakan teori dari Model Kolaborasi (Ansell & Gash, 2008) yakni: Kondisi Awal, Desain Institusional, Kepemimpinan Fasilitatif, Proses Kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada awalnya pengembangan potensi wilayah masih berjalan secara sektoral dan parsial sehingga hasil pembangunan belum optimal. Namun demikian, adanya potensi wilayah yang beragam serta kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan pembangunan menjadi faktor pendorong lahirnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, Dialog dilakukan melalui forum musyawarah dan komunikasi lintas stakeholder yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan penyelesaian perbedaan kepentingan, proses kolaborasi masih cukup dipengaruhi oleh kapasitas personal pemimpin sehingga penguatan sistem dan kelembagaan tetap diperlukan. Kata Kunci : Collaborative Governance, Pengembangan Wilayah
Co-Authors Ansye Meylita Dengah Delano Mapahena Franky Rengkung Johny Lengkong Stemardo Andre Pai Waworundeng, Welly