Articles
<![CDATA[Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ]]>
<![CDATA[Fathorrahman Fathorrahman]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.321 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90
<![CDATA[Pengaturan hukum terkait hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terbatas pada jenis dan bentuk tertentu dan hirarki peraturannya berdaasar pada jenis dan bentuknya. Selain berdaasar pada jenis dan bentuk, tidak semua jenis dan bentuk peraturan yang ada, diatur statusnya dalam hirarki sebab pengaturannya masih terbatas pada jenis-jenis tertentu saja yang diatur dalam pasal 7 UU 12/2011. Jenis peraturan yang lain yang diakui entitasnya belum diatur sehingga potensial menjadi problem hukum dari masa ke masa. Jika melihat dari berbagai negara : seperti Jerman dan Belanda, hirarki keduanya, dalam hal ini hirarki peraturan perundang-undangan mengikuti hirarki struktur pemerintahan yang ada tanpa melakukan pengaturan hirarki berdasarkan jenis dan bentuknya. Akan tetapi, Hirarki dari peraturan tersebut mengikuti hirarki otoritas yang mengeluarkan atatu menerbitkan peraturan. Dengan begitu, memudahkan kita semua untuk melakukan pelacakan di mana possisi sebuah peraturan perundangan-undangan. Temuan tersebut tersaji karena dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi komparasi sistem hirarki antara sistem hirarki Indonesia dengan kedua negara tersebut. Selain juga, melakaukan pendekatan yang bersifat historis. Dengan begitu, politik hirarki ke depan bisa memperhatikan persoalan di atas, sehingga dalam melakukan politik hukum : memasukan atau mengatur semua jenis dan bentuk peraturan yang ada atau hirarki peraturan berdasarkan pada hirarki struktur pemerintahan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Fathorrahman Fathorrahman]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (956.755 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2021.v1i2.133-148
<![CDATA[Sebagai lembaga yang memiliki fungsi khusus, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan kehakiman yang berbeda dengan lembaga kehakiman lainnya. Ia memiliki atribusi khusus dan terbatas dalam menjalakan kewenangan dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu kewenagan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji validitas produk lembaga legislatif berupa Undang-Undang yang potensial bertengtangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara umum, semua produk legislasi harus memenuhi tertib norma dan tertib prosedur. Tertib norma yang dimaksud adalah isi dari Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD NRI. Sedangkan untuk tertib prosedural adalah alpanya pelanggaran dalam membentuk Undang-Undang dari hulu hingga akhir. Tertib keduanya disebut sebagai tertib materil dalam aspek norma, dan tertib formil dalam aspek prosedur. Dalam kajian ini, ada beberapa hal yang hendak dilacak : Apakah terdapat pengaturan secara eksplisit tentang pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dan apa implikasi hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian formil sebuah Undang-Undang. Kedua rumusan masalah di atas akan dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual-teoritik dan yuridis-normatif, serta pendakatan kasus terkait putusan yang pernah ada.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Ahmad Yunus]]>;
<![CDATA[Fathorrahman Fathorrahman]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (935.721 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2022.v2i1.70-82
<![CDATA[Masa kanak-kanak adalah salah satu masa emas yang dialami oleh manusia. Dimana pada masa anak-anak ini jiwanya masih sangat bersih dan diharapkan jiwa yang bersih tersebut bisa diisi dengan hal-hal baik, pelajaran baik, pengalaman baik dan lain sebagainya yang sifatnya positif, dengan harapan manusia atau seseorang tersebut ketika sudah beranjak dewasa dia akan menjadi orang yang baik dan menebar kebaikan untuk lingkungannya. Karena pentingnya masa anak-anak, maka kita semua harus memberikan perhatian atau penjagaan ekstra terhadap anak-anak yang ada disekitar kita, terlebih jika anak tersebut adalah anak kita. Di era yang penuh kemajuan dan kebebasan saat ini, salah satu bahaya besar yang menjadi ancaman bagi anak adalah bahaya akan kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual berdampak negatif terhadap anak, baik itu secara fisik maupun psikis, terlebih lagi kejahatan ini akan sangat mengganggu masa depan anak. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia sempurna, terlebih lagi pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam melakukan perlindungan terhadap anak melalui aturan-aturan yang memberikan perhatian khusus terhadap anak. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebgai korban kejahatan seksual dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatn seksual terhadap anak.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Muhamad Yasin]]>;
<![CDATA[Heriyanto Heriyanto]]>;
<![CDATA[Fathorrahman Fathorrahman]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (924.435 KB)
|
DOI: 10.35316/hukmy.2022.v2i2.165-176
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika di indonesia semakin tahun mengalami peningkatan yang menimbulkan pertanyaan bagi kaum pemuda apakah dari metode penanganan yang kurang perhatian lalu mengakibatkan penyalahguna makin bertambah, karena hal tersebut mempengarui dari aspek sosial, kebudayaan, pendidikan dan beberapa yang lain hal ini karena rujukan data BNN pada tahun 2020-2021, Namun ternyata dalam putusanya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara hal ini menjadi salah satu faktor bertambahnya penyalahguna narkotika sebab penyalahguna telah mengalami kecanduan dan sehingga jika sanksi pidana berupa penjara maka tidak akan menjadi solusi lantaran peneliti menggunakan analisis yuridis normatif dengan pendekatan restorative terhadap tindak pidana narkotika yang memiliki sanksi rehabilitasi jika memenuhi persyaratan sesuai pedoman restorative justice. Bahkan peneliti melakukan perumusan sebuah kajian yang pertama bagaimana metode restorative dalam tindak pidana narkotika sedangkan selanjutnya dalam hal bagaimana penerapan asas restoratife terhadap penyalahguna narkotika, Oleh karenanya peneliti melakukan kajian dengan menggunakan analisis yuridis normatif agar dalam hal pemidanaan lebih memiliki pertimbangan karena mempengaruhi sebuah putusan dan akan menjadikan fatal bagi terdakwa lebih rilnya ialah dalam perkara pengguna narkotika namun ditelaah dengan menggunakan pendekatan asas keadilan restorative justice memiliki arti pengembalian kepada keadaan semula disebabkan Narkotika digunakan menggunakan cara melawan hukum berbahaya atas akibat akan mengalami kecanduan dan mempengaruhi jiwa dan psikis.]]>
<![CDATA[Problematik Pengaturan Pembatalan Peraturan Desa ]]>
<![CDATA[Fathorrahman Fathorrahman]]>
<![CDATA[ Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.574
<![CDATA[Village Regulations according to Article 8 of the PPP Law are considered part of statutory regulations. This is in line with the previous PPP Law which placed Perdes as part of the Regional Regulations. With the recognition that Perdes are part of the national legal regulation system, the reversal also follows the regime of annulment of legislation. In the existing retaliation regime, it must go through judicial instruments, namely through the MK and MA. Particularly for village regulations, because their position is under the law, they go through the MA institution. However, the mechanism is regulated differently in the Village Law. The method used is the juridical-normative research model. From this research, there are several illustrations that the model for canceling Perdes regulated in the Village Law is a problem. Both from the aspect of the regulatory model and from the theoretical aspect.]]>
<![CDATA[Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Samiah S]]>;
<![CDATA[Fathorrahman Fathorrahman]]>
<![CDATA[ Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/birokrasi.v1i2.577
<![CDATA[Village regulations are one of the many types and forms of statutory regulations. As part of legal products in the national legal system, regulations follow the regime of statutory regulations. In the statutory regime, the model for canceling a product that is considered contradictory is with various models. The model is regulated in the constitution, especially regulations whose hierarchy are under the law through the Supreme Court. Does the Perdes annulment model also follow this regime? In this study, the type of research used is normative-juridical with a statutory approach. From this study it can be concluded that the model for canceling village regulations is different from the cancellation regime in general. This is explicitly regulated in the Village Law. The cancellation was not through a court model, but by the agency above it, namely the regent.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Santri Salafiyah Safiiyah Sukorejo Situbondo Terhadap Peraturan Pesantren ]]>
<![CDATA[Fathorrahman Fathorrahman]]>
<![CDATA[ KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 3 No. 4 (2023): Desember : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset dan Inovasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/kreatif.v3i4.2374
<![CDATA[Abstract. This research aims to explore legal awareness and students' acceptance of various existing Islamic boarding school regulations. Awareness is a pattern of assessment of existing Islamic boarding school laws or regulations, including the regulations desired by all students as one of the actors in these regulations. With high legal awareness, the level of student violations should decrease. In this research, the sample data that will be used is a number of students who are registered or have been registered on the list of student offenders and several students who have never or have a very low level of violation. Then, the type of research used in this case is qualitative descriptive research. The theory used is the theory of legal consciousness, legal system and collective consciousness.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Holifia Holifia]]>;
<![CDATA[Fathorrahman Fathorrahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/hukum.v2i1.217
<![CDATA[Crimes that occur in human life include social events that will always be faced by every human being, society and even the State. Crimes can only be prevented and reduced but it is impossible to completely eliminate them. One of these crimes is violence. This study aims to determine the form of legal protection that has been carried out by the government, law enforcement officers and parties who have the right to provide protection for women as victims of domestic violence and to determine the obstacles faced by law enforcement in providing protection for women as victims of domestic violence. The results of the study indicate that the role of law enforcement officers in protecting women's rights has begun since the discovery of cases of violence by police officers until the time of examination in court and in efforts to provide legal protection for women who are victims of domestic violence, several obstacles were found. These obstacles include factors of the victim themselves, factors of law enforcement officers, factors of facilities and infrastructure, community factors, cultural factors.]]>
<![CDATA[The Ethical Approach in Assessing the Legitimacy of Constitutional Court Decisions: Urgency and Orientation ]]>
<![CDATA[Fathorrahman Fathorrahman]]>;
<![CDATA[Muhammad Juang Rambe]]>;
<![CDATA[Agung Ali Fahmi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government Vol. 1 No. 02 (2024): INDONESIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE LAW AND LOCAL GOVERNMENT (IJALGOV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/ijalgov.v1i02.36462
<![CDATA[This study examines the importance of ethics as a formal parameter in assessing the validity of Constitutional Court (MK) decisions in Indonesia. The final and binding nature of MK decisions often raises debates regarding absolute power without adequate control mechanisms, especially in the context of ethical violations. This research explores deontological ethics and procedural justice as the basis for analysis, as well as several controversial MK decisions related to ethical issues. This research is a normative legal study that emphasizes a conceptual and statutory approach. The results show that integrating ethics into the assessment of MK decisions can enhance the legitimacy of constitutional justice and ensure more substantive justice. Therefore, this study recommends reformulating the legal framework to incorporate ethics as a key component in the validity assessment process.]]>
