Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Politics Legalization Convention In Perspective International Law Mhd. Nasir Sitompul; Ariman Sitompul
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Choice nomenclature Convention as a form of international agreement see the existence of the desire of countries that are bound by the agreement has a responsibility to implement and comply with the contents of the agreement because it is binding law post ratification and categorized as hard Law. Meanwhile, through analysis by using the concept of legalization seen that the form of legalization of the Geneva Convention is moderate where the level of obligation is high, the level of precision is high and the level the delegation is low. This means that although the responsibility of each country has been written with clear and detailed, but this agreement does not yet have a delegation of authority to third parties to implement, interpret, and apply regulations disputes; and also the possibility of creating new regulations. Without aspect third, the agreement tends to political aspects will be dominant over aspects law making it possible to be politicized even though the choice of legal form is hard law.
Analisis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi Online (Studi Putusan PN Nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP) Muhammad Satria Hasibuan; M. Nasir Sitompul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.41 KB)

Abstract

Internet menjadi salah satu kebutuhan untuk manusia saat ini, hal ini karena memang segalanya kini berhubungan dengan internet. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan internet mempermudah semua hal itu, maka internet menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dipisahkan lagi. Di dalam transaksi e-commerce atau belanja di Toko Online memungkinkan terjadinya penipuan dalam menjualkan barang atau produk yang ditawarkan. Banyak jenis penipuan yang terjadi di dalam transaksi e-commerce atau belanja di Toko Online termasuk penipuan dalam bentuk gambar yang di jual. Banyaknya permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli di Toko Online seperti iklan suatu barang atau produk tidak sesuai dengan gambar atau wujud asli serta realitanya, sampai kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran bahan hukum sekunder. Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Dalam dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP. Menurut penelitian Penulis seharusnya dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu memakai UU ITE, Karena penipuan dilakukan secara online menggunakan media elektronik, maka yang digunakan ialah Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
Application of money laundering in corruption cases in maintaining state stability Mhd. Nasir Sitompul; Ariman Sitompul
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 1 (2023): June: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i1.121

Abstract

The eradication of corruption must be carried out comprehensively, integrally, and holistically. The commitment of law enforcement in carrying out law enforcement in a firm, consistent, and integrated manner is an important step in order to be able to produce fair law enforcement, provide legal certainty, and benefit the community. These measures can be taken through the implementation of the toughest sanctions for corruption perpetrators, both criminal sanctions, fines, money substitutes, reverse proof by applying money laundering tinfak in every corruption case and coupled with the provision of social sanctions. Contributions are expected to increase public confidence, investors, national self-esteem, and cause a deterrent effect, prevent potential corruptors, optimize the return of state or people's money and maintain state stability.