Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Islamic Overview on Qabdh in Online Shopping at Shopee Marketplace Hendra Karunia Agustine; Marhamatul Barokah
Al Barakat Vol 2 No 02 (2022): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.826 KB) | DOI: 10.59270/jab.v2i02.127

Abstract

Shopee apps is a marketplace-based mobile commerce application and it acts as an intermediary between the two. In the context of Islamic law, transaction process used in this application considered having severity issues, such as 1) how qabdh (transfer of ownership) in online shopping on the Shopee platform is implemented; and 2) how the implementation of the concept of qabdh online shopping on the Shopee platform is viewed from Islamic law perspective. The purpose of this study is to find out the concept of qabdh in online shopping on the Shopee platform and to review concept of qabdh from the Islamic law views. This research is a qualitative research which is descriptive in nature and tends to use qualitative data analysis. The results of this study show that the qabdh is cosnidered in accordance with sharia provisions. According to Islamic law view, the implementation of the concept of qabdh in online shopping on the Shopee platform has also been considered to fulfill the principles of agreement according to sharia.
Sistem Taksir pada Jual Beli Rongsokan menurut Hukum Islam: (Analisis Kasus Di Desa Lemahtamba, Panguragan, Cirebon) Hendra Karunia Agustine; Denanti
Al Mashalih - Journal of Islamic Law Vol. 3 No. 2 (2022): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli rongsokan banyak di praktekan oleh masyarakat Desa Lemahtamba. Kebanyakan para pelaku jual beli rongsokan menggunakan sistem taksiran dalam penentuan harganya. Namun belum di ketahui secara pasti bagaimana pelaksanaan sistem taksiran tersebut dan kesesuainnya dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli barang rongsokan dengan sistem taksir di Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon serta untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli rongsokan dengan sistem taksir di Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah filed research dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara kepada pembeli barang bekas (pengepul) dan penjual barang bekas untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran ini telah memenuhi rukun akan tetapi belum terpenuhinya syarat jual beli yaitu dimana syarat barangnya harus jelas zat dan ukuran beratnya. Begitu pula dengan kaidah fikih Al ‘adah muhakamah ternyata tradisi ini melanggar hukum sehingga tidak bisa menjadi pegangan. Dengan begitu jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran ini terindikasi adanya unsur ketidakjelasan (gharar).
Sistem Taksir pada Jual Beli Rongsokan menurut Hukum Islam: (Analisis Kasus Di Desa Lemahtamba, Panguragan, Cirebon) Hendra Karunia Agustine; Denanti
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 3 No. 2 (2022): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli rongsokan banyak di praktekan oleh masyarakat Desa Lemahtamba. Kebanyakan para pelaku jual beli rongsokan menggunakan sistem taksiran dalam penentuan harganya. Namun belum di ketahui secara pasti bagaimana pelaksanaan sistem taksiran tersebut dan kesesuainnya dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli barang rongsokan dengan sistem taksir di Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon serta untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli rongsokan dengan sistem taksir di Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah filed research dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara kepada pembeli barang bekas (pengepul) dan penjual barang bekas untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran ini telah memenuhi rukun akan tetapi belum terpenuhinya syarat jual beli yaitu dimana syarat barangnya harus jelas zat dan ukuran beratnya. Begitu pula dengan kaidah fikih Al ‘adah muhakamah ternyata tradisi ini melanggar hukum sehingga tidak bisa menjadi pegangan. Dengan begitu jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran ini terindikasi adanya unsur ketidakjelasan (gharar).
Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayiz Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam Zakiyyah, Nisrina Maitsa; Eka; Hendra Karunia Agustine
El 'Ailaah Vol 5 No 1 (2026): El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/aailah.v5i1.364

Abstract

Custody of a child who has not yet reached the age of discernment (mumayyiz) after divorce is not always granted to the mother if the judge of the Religious Court has a different opinion. In some cases, the father can obtain custody even though the mother is still present. Such is the case in the Religious Court of Sumber Decree Number 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr, where the panel of judges granted custody of the first child, aged 11, to the father, despite no specific reasons being found during the trial to indicate that the mother was unfit to hold custody. The purpose of this research is to find out why custody of a non-mumayyiz child after divorce was granted to the father in the Religious Court of Sumber Decree Number 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr, as well as to analyze it from the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and a case study design. The analysis was conducted by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the study show that the granting of custody of a non-mumayyiz child to the father after divorce in the Religious Court of Sumber Decree Number 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr was due to the child’s closer emotional bond with the father, as the child had been cared for by the father for some time. In Islamic law, as long as the mother is still alive and fit to care for the child, she is more entitled to custody. However, in this case, the judge considered the specific circumstances, so granting custody to the father was deemed in line with the primary goal of hadlanah, which is to uphold the child’s best interests and welfare.