Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM
Lita Tyesta A.L.W
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KAJIAN POLITIK HUKUM TENTANG PERUBAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Rizkyana Zaffrindra Putri; Lita Tyesta A.L.W
LAW REFORM Vol 11, No 2 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.367 KB) | DOI: 10.14710/lr.v11i2.15767

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintahpusat. Permasalahan tesis ini adalah apa politik hukum latar belakang perubahan kewenangan pemberianIUP dan apa dampak yuridis dari perubahan kewenangan pemberian IUP. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang politik hukum perubahan kewenangan pemberian IUP adalah banyaknya penyimpangan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dampak yuridis perubahan tersebut adalah surat edaran menteri diterbitkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.
PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN : STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG Ida Bagus Gde Winaya; Lita Tyesta A.L.W
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.762 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i1.15839

Abstract

Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, Bandar Udara dilengkapi dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). KKOP relatif sangat luas, mulai dari pinggir landas pacu sampai radius 15.000 m dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai 150 m relatif terhadap Titik Reference Bandar Udara. Bangunan dan benda tumbuh di dalam KKOP harus diatur dan dikendalikan, tidak melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan. Penelitian menganalisis pengaturan pembangunan dan benda tumbuh di KKOP dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pembangunan dan benda tumbuh di KKOP Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengaturan KKOP dirumuskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan berikut peraturan pelaksanaannya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara tegas menetapkan penyerahan urusan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, termasuk di dalamnya adalah KKOP.  Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan dan pengendalian KKOP Bandar Udara Ahmad Yani, baru dituangkan secara umum di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah baik di Propinsi Jawa Tengah maupun di Kota Semarang, belum ada Perda tentang rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara
Co-Authors Ida Bagus Gde Winaya Rizkyana Zaffrindra Putri