<![CDATA[ABSTRAKAdanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraanIndonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistemunikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan dianutnya sistem bikameralisme diIndonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakanrepresentasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih langsung secara perorangan melaluipemilu dengan sistem distrik berwakil banyak. Sebagai alat untuk mengakomodasikepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan yang paling penting.Bagaimanakah pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahdalam proses penyerapan aspirasi masyarakat Jawa Tengah, apakah kendala-kendala yangdihadapi anggota Dewan tersebut dan bagaimana upaya untuk meminimalisir kendalatersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan perananggota Dewan Pewakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam menyerap apirasi daerah sesuaidengan peraturan yang berlaku ataukah tidak.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untukmemberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang ditelitiserta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asalJawa Tengah dalam menyerap aspirasi daerah. Metode penelitian dalam tesis ini adalahyuridis empiris sehingga selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia jugamenggunakan pendapat para ahli di bidang hukum terutama yang terkait dengan penelitianini serta kendala yang terjadi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yangmengatur Dewan Perwakilan Daerah.Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap,menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinyabelum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internaldan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerahberkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnyaberkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upayayang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif danadil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendalatersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahsedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi denganmasyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggotaDewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputimasyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk daatmewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, aspirasi daerahI. PENDAHULUAN]]>
