Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Transformasi Administrasi
Desy Maritha
Puslatbang KHAN LAN RI
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Karakteristik Digital Leadership di Era Digital Transformation Desy Maritha
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i02.226

Abstract

Visi misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan melalui salah satu dari 9 isi nawacita yang menjadi misi Presiden dan wakil presiden, yaitu peningkatan kualitas Manusia Indonesia.Hal ini juga sejalan dengan arahan presiden untuk peningkatan pembangunan sumber daya manusia, melalui transformasi SDM aparatur yang salah satunya mendorong percepatan transformasi digital.
CLIMATE CHANGE: FUNDAMENTALS AND REGULATION OVERVIEW IN INDONESIA Desy Maritha
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i1.149

Abstract

From its trending phenomenon, climate change adaptation and mitigation becomes mainly discussed in global discourse, including from the fundamental and law perspective. This article aims to elaborate decriptively the fundamentals concept of Climate Change Adaptation and Mitigation. First section, the paper describes the fundamental of climate change concept. Second section, explains the previous researches regarding climate change adaptation and mitigation, and lastly elaborates the regulatory framework and list of the regulation enforcement in Indonesia. In addition, it also provides the historical overview of first enforcement of the Law, Presidential decree, the instructions of Ministry of Environment and Forestry. The History began since the ratification of law products from United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) in 1992, Kyoto Protocol, Bali Roadmap and several regulations regarding the Climate change management and control.
KEBIJAKAN INOVASI INKLUSIF DEMI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Desy Maritha
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 11 No 02 (2021): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v11i02.197

Abstract

Kebijakan yang berbasis inovasi telah dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada poin tujuan kesembilan yaitu “Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi”. Hal ini dilakukan melalui dorongan terhadap industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara berkembang, serta mendorong kebijakan yang berorientasi pada evidence based (berdasarkan bukti dari penelitian ilmiah). Kebijakan- kebijakan tersebut dapat dicapai juga dengan mendorong inovasi secara substantif, meningkatkan jumlah riset dan tenaga pembangunan per 1 juta orang dan juga riset publik dan swasta.
URGENSI REGULATORY IMPACT ANALYSIS DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN Desy Maritha
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 01 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i01.208

Abstract

Menjadi hal yang krusial, bahwa penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan menjadi efisien bukanlah dari kecepatan proses penyusunannya hingga finalisasinya, tetapi lebih kepada penilaian bahwa prosesnya telah berjalan secara inklusif atau tidak. Berdasarkan penelitian Bappenas (2020), menunjukkan bahwa proses legislasi atau perumusan peraturan di Indonesia memiliki kualitas yang buruk, hal ini salah satunya karena rendahnya analisis dampak (Impact Assessment) dalam prosesnya. Dalam studinya, Bappenas juga mengklasifikasikan sejumlah undang-undang yang memiliki substansi yang bermasalah. Masalah pada substansi tersebut mencakup pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya, tidak konsistensinya dalam proses perumusan substansi, adanya ketidakjelasan objek maupun subjek yang diatur, serta seringnya terjadi redundansi dalam substansi undang-undang yang eksisting (Nalle dan Kristina, 2020).
Karakteristik Digital Leadership di Era Digital Transformation Desy Maritha
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v12i02.226

Abstract

Visi misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan melalui salah satu dari 9 isi nawacita yang menjadi misi Presiden dan wakil presiden, yaitu peningkatan kualitas Manusia Indonesia.Hal ini juga sejalan dengan arahan presiden untuk peningkatan pembangunan sumber daya manusia, melalui transformasi SDM aparatur yang salah satunya mendorong percepatan transformasi digital.
Co-Authors