Tanti Apriyani
Universitas Gunung Kidul

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU (RTLH) DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI Tanti Apriyani; Ardi Gunawan
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 11: Desember 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program bedah rumah merupakan salah satu program yang harus diperhatikan oleh pemerintah, mengingat bahwa rumah layak huni sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah wajib untuk melaksanakan program bedah rumah ini dengan tepat sasaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan agar program berjalan dengan efektiv. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu (RTLH) di Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek Penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro dan penerima program bedah rumah. Dalam penelitian ini membatasi melalui beberapa unsur Efektivitas yaitu, Pendekatan Target, Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses, dan Pendekatan Intergratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa program bedah rumah yang dilaksanakan di Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro sudah berjalan dengan efektiv, sudah tepat sasaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dari Kementerian PUPR dan pembangunan berjalan sesuai dengan program pemerintah. Kendala yang dihadapi adalah masyarakat membangun rumah mereka tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukam dengan alasan terlalu sempit sehingga mereka menambah luas bangunan yang mengakibatkan pembengkakan anggaran yang sebagian penerima bantuan akan terhambat dalam pembangunan.
IMPLEMENTASI PERDA NO. 8 TAHUN 2020 DALAM OPTIMALISASI PROMOSI DIGITAL PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL Tanti Apriyani; Vibriza Juliswara
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.815

Abstract

Gunungkidul Regency, as one of the leading tourist destinations in the Special Region of Yogyakarta, has enacted Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning Tourism Implementation, which emphasizes the use of information technology and the principles of sustainable tourism. This study aims to understand the implementation of Gunungkidul Regency's tourism promotion policy in the context of optimizing digital media. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The selection of research informants used a purposive sampling method. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of digital promotion policies in Gunungkidul Regency has made a positive contribution to increasing the exposure of tourist destinations. The promotional strategies implemented include the use of social media, collaboration with influencers, and the implementation of pentahelic in tourist villages, which includes collaboration between the government, academics, local communities, business actors, and the media. Several obstacles include inequality in access to technology, especially weak internet networks in coastal and mountainous areas. In addition, limited human resources who master digital technology, the lack of supporting facilities such as MPOS (Mobile Point of Sales), and the absence of SOPs and specific regulations related to digital promotion are challenges in themselves. This research offers a novel analysis of regional policy implementation that integrates digital promotion with sustainable tourism principles at the local government level.
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA TAHUN 2024 DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KALURAHAN KEPEK KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL Diana Nofita Sari; Tanti Apriyani; Rusman Rupinus Manik
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/ggcp8975

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan metode triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses pengumpulan data, reduksi atau kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan cukup baik berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecakupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hambatan-hambatan dalam evaluasi kebijakan BLT-DD yaitu: keterbatasan anggaran, akurasi data, regulasi yang sering berubah, proses verifikasi penerima manfaat, keterlambatan pencairan dana, kecemburuan sosial antar warga, dan warga yang enggan mengungkapkan kondisi ekonominya secara nyata.