Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal Ismi Tri Septiyani
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1269

Abstract

Abstract. This thesis was written to find out how the events and registration of marriages from the point of view of Islamic law and analysis of the practice of illegal marriage registration refers to the decision number 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur. The purpose of this study is for orderly administration of transparency and legal certainty in the implementation of marriage for the community, which can then be an example for Muslim citizens who do not want to register marriages to do so officially in accordance with applicable laws and regulations in order to avoid losses. losses due to legal effects that arise later. By using empirical normative research methods. This research was carried out directly at the Office of Religious Affairs (KUA) Cugenang, Cianjur Regency. And it can be said that the verdict has been granted. The analysis on the legal considerations of the panel of judges in this decision is in accordance with the existing legal basis and the case being sued by the plaintiff is in accordance with the provisions of article 74 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law. Abstrak. Skripsi ini di tulis untuk mengetahui bagaimana pembatalan dan pencatatan perkawinan dalam sudut pandang hukum islam serta analisa terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal yang merujuk pada putusan nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur. Tujuan dilakukannya penelitian ini bahwa untuk tertib administrasi transparasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat, yang kemudian dapat menjadi contoh bagi warga negara yang beragama islam yang hendak melakukan pencatatan perkawinan untuk melakukannya secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kerugian-kerugian atas dampak hukum yang timbul kemudian hari. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dan dapat disimpulkan bahwa Putusan tersebut telah dikabulkan. Analisis pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan Dasar Hukum yang ada serta perkara yang di ajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
Abuse Of Authority By Police Commander In Djoko Tjandra Case Ismi Tri Septiyani; Rida Nabila; Muhammad Rifqi; Citra Oki Wijaya Kusuma
Syiar Hukum Volume 20, No 2 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v20i2.9247

Abstract

In one of the Indonesian law enforcement agencies, where the three army generals Indonesia polices, Brigadier General Prasetijo Utomo, Inspector General Napoleon Bonaparte, and Brigadier General Slamet Nugraha Wiwoho have committed a gross abuse of power. The three of them helped djoko tjandra commit the corruption of the Bali bank and other crimes in trying to escape the legal process, such as helping him get a covid release letter and helping him escape the country. Djoko Tjandra bribed law enforcement officials, along with the three generals, and Djoko Tjandra's bribes to the prosecutor on the case of prosecutor Pinangki. What an irony in a nation of law. Its law enforcement taints the name, as did the three former high-ranking police officers. Perhaps not only those who took bribes from Djoko Tjandra but with the arrest of law enforcement opened the eyes of Indonesians that there was nothing to believe in, that law enforcement was lax in its duty. 
Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal Ismi Tri Septiyani
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1269

Abstract

Abstract. This thesis was written to find out how the events and registration of marriages from the point of view of Islamic law and analysis of the practice of illegal marriage registration refers to the decision number 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur. The purpose of this study is for orderly administration of transparency and legal certainty in the implementation of marriage for the community, which can then be an example for Muslim citizens who do not want to register marriages to do so officially in accordance with applicable laws and regulations in order to avoid losses. losses due to legal effects that arise later. By using empirical normative research methods. This research was carried out directly at the Office of Religious Affairs (KUA) Cugenang, Cianjur Regency. And it can be said that the verdict has been granted. The analysis on the legal considerations of the panel of judges in this decision is in accordance with the existing legal basis and the case being sued by the plaintiff is in accordance with the provisions of article 74 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law. Abstrak. Skripsi ini di tulis untuk mengetahui bagaimana pembatalan dan pencatatan perkawinan dalam sudut pandang hukum islam serta analisa terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal yang merujuk pada putusan nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur. Tujuan dilakukannya penelitian ini bahwa untuk tertib administrasi transparasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat, yang kemudian dapat menjadi contoh bagi warga negara yang beragama islam yang hendak melakukan pencatatan perkawinan untuk melakukannya secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kerugian-kerugian atas dampak hukum yang timbul kemudian hari. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dan dapat disimpulkan bahwa Putusan tersebut telah dikabulkan. Analisis pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan Dasar Hukum yang ada serta perkara yang di ajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.