Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Edi Sumarno E42012086
Prodi Ilmu Pemerintahan Kerjasama FISIP Untan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERENCANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU Edi Sumarno E42012086
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v11i4.1290

Abstract

Abstrak  Fransiskus Edi Sumarno: Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan FISIP  Universitas Tanjungpura. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengungkapkan bagaimana sistem perencanaan kebutuhan aparatur di Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perencanaan yang menyebabkan ketidaksesuaian kompetensi dan jumlah aparatur negara serta menganalisis beban kerja aparatur pemerintah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.Penulis menganalisis 4 (empat) indikator sistem perencanaan sumber daya manusia yaitu inventarisasi persedian,, peramalan (forecast), penyusunan rencana-rencana, serta pengawasan dan evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum perencanaan kebutuhan aparatur pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya peneliti memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk mengatur tentang perekrutan tenaga honorer oleh setiap instansi pemerintah daerah atau SKPD yang tentunya sudah diatur ketentuan dan syarat yang sesuai dengan kemampuan organisasi atau daerah. Kata kunci : Sistem, Perencanaan Kebutuhan Kebutuhan Aparatur, Jumlah dan Kompetensi, Formasi. 
PERENCANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU Edi Sumarno E42012086
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v11i4.1296

Abstract

Abstrak  Fransiskus Edi Sumarno: Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan FISIP  Universitas Tanjungpura. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengungkapkan bagaimana sistem perencanaan kebutuhan aparatur di Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perencanaan yang menyebabkan ketidaksesuaian kompetensi dan jumlah aparatur negara serta menganalisis beban kerja aparatur pemerintah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.Penulis menganalisis 4 (empat) indikator sistem perencanaan sumber daya manusia yaitu inventarisasi persedian,, peramalan (forecast), penyusunan rencana-rencana, serta pengawasan dan evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum perencanaan kebutuhan aparatur pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya peneliti memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk mengatur tentang perekrutan tenaga honorer oleh setiap instansi pemerintah daerah atau SKPD yang tentunya sudah diatur ketentuan dan syarat yang sesuai dengan kemampuan organisasi atau daerah. Kata kunci : Sistem, Perencanaan Kebutuhan Kebutuhan Aparatur, Jumlah dan Kompetensi, Formasi. 
Co-Authors