Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu
Zefaki Widigdo
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP PRIVASI DATA PRIBADI DALAM LAYANAN SIM CARD DI ERA DIGITAL Zefaki Widigdo; Abraham Ferry Rosando
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i1.210

Abstract

Personal data is fundamentally owned by everyone, often someone's personal data is misused by some people for the purpose of making a profit by selling someone's personal data. The sale of personal data is usually carried out on various sites and social media at different prices that have been set by the perpetrator. A person's personal data obtained is identical to cybercrime, namely hackers. A hacker is someone who is an expert in the field of technology and information who is able to retrieve databases by breaking into cybersecurity. The potential that can occur if personal data becomes public consumption or is held by someone will entrust the owner of personal data such as used for online loans, used by online gambling sites and so on. The loss of the owner of the personal data can be felt both materially and immaterially. There are so many victims of personal data leaks who complain about concerns about becoming public consumption. Based on this, this research aims to protect everyone's right to privacy to personal data. This research uses normative juridical research methods, with a statutory approach (Statute Aproache) and a conceptual approach to examine the legal protection of personal data from the consequences of sim card leaks, so that later a perscriptive conclusion is obtained. The right to protection of personal data has been guaranteed by law as stated in article 28G of the 1945 Constitution. The results of this study are expected to be able to provide views and solutions in addition to Indonesian law that has not been specifically regulated regarding the protection of personal data
KASUS MAFIA TANAH YANG MENIMPA NIRINA ZUBIR : APAKAH AKIBAT DARI LEMAHNYA HUKUM PERTANAHAN Margareta Sevilla Rosa Angelin; Inez Devina Clarissa; Zefaki Widigdo
Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) Vol 1 No 1 (2021): SEMNASTEKMU
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/semnastekmu.v1i1.99

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus mafia tanah yang saat ini sedang marak terjadi. Kemudian akan ditawarkan kebaruan sebagai solusi dari adanya permasalahan yang ada dengan metode yuridis normatif yang mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan, serta didukung bahan sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi. Melihat fakta hukum kasus yang baru-baru ini terjadi pada Nirina Zubir yaitu aset berupa tanah milik ibunya dirampas oleh oknum mafia tanah, membuat peneliti tertarik untuk membuat tulisan ini. Meskipun telah ada beberapa undang-undang yang dibuat untuk memberantas mafia tanah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang memiliki tujuan untuk memberi sebuah kepastian hukum terhadap pemegang hak atas sebidang tanah, satuan rumah dan hak terdaftar lainnya, mafia tanah tetap dapat melancarkan aksinya. Maraknya konflik atau sengketa tanah yang terjadi akibat adanya campur tangan mafia tanah menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan, sehingga dalam penyelesaiannya menjadi berkepanjangan. Lemahnya hukum pertahanan menjadi persoalan mendasar serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan mafia tanah. Oleh karenanya dibutuhkan reformasi hukum pertanahan untuk membenahi dan melengkapi perundang- undangan agar terwujudnya kepastian hukum demi kesejahteraan masyarakat.
Co-Authors Abraham Ferry Rosando Inez Devina Clarissa Margareta Sevilla Rosa Angelin