Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STRATEGI TRANSFORMASI TATA KELOLA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPN) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG Anhar Hadian; Deddy Mulyadi; Nita Nurliawati
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Media Administrasi Terapan
Publisher : Jurnal Media Administrasi Terapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v3i2.62

Abstract

Urusan kesehatan di Kota Bandung yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pada pasal 99 tersebut perlu disikapi dengan cermat karena akan mengurangi jumlah SDM Dinas Kesehatan terutama SDM yang ada di Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksana tata kelola PPNPN di Dinas Kesehatan Kota Bandung serta merumuskan strategi baru. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan metode wawancara dengan teknik analisis menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kendala dalam pelaksanaan tata kelola PPNPN diantaranya yaitu aturan hukum bagi PPNPN untuk mendapatkan status menjadi PPPK atau PNS belum berpihak kepada PPNPN karena belum mempertimbangkan masa kerja dan pengalaman kerja PPNPN. PPNPN tidak memiliki konsep pengembangan karier dan belum memiliki aturan baku dalam tata kelola penilaian kinerja sehingga masih bersifat subjektif. Jumlah PPNPN berkurang sedangkan Puskesmas Dinas Kesehatan membutuhkan SDM untuk melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu, beberapa strategi tata kelola PPNP yang dapat diterapkan pada pelaksanaan tata kelola PPNPN di Dinas Kota Bandung adalah strategi Renewal dengan Pemberian Insentif Bagi PPNPN. Pengusulan pengembangan karier PPNPN berprestasi reframing, revitalization, renewal, tata kelola PPNPN dengan usulan aturan baku bagi PPNPN terkait penilaian kinerja dan penegakan disiplin. Seleksi PPNPN dapat menjadi PPPK atau PNS.
Strategi Transformasi Tata Kelola Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian; Deddy Mulyadi; Nita Nurliawati
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 3 No. 2 (2023): Vol. 3 No. 2 Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v3i2.62

Abstract

Problems in Bandung city health departement related to Government Regulation Number 49 of 2018 clause 99 need to be addressed cerafully because it will reduce the number of human resources in the Health Office, especially human resources in the Puskesmas. This study aims to analyze the implementation of PPNPN governance at the Bandung City Health office and formulate a new strategy. This study used a qualitative, data collection use interviews and documentation studies with analysis technique use SWOT analysis. Based on the results of the study, it was found that the there were obstacles in the implementation of PPNPN governance, including the legal rules for PPNPN to get the status of being a PPPK or civil servants who have not been in favor of PPNPN because the current rules have not considered the period of service and work experience of PPNPN. PPNPN does not have a career development concept. PPNPN does not yet have standard rules in the management of performance appraisal. Performance appraisal given to PPNPN is still subjective. Therefore, the authors propose a PPNP governance strategy that can be applied to the implementation of PPNPN governance at the Bandung City Service. The strategy offered by the researcher is the Renewal strategy by Providing Incentives for PPNPN. Proposing PPNPN career development with achievements in reframing, revitalization, renewel, PPNPN governance with the proposed standard rules for PPNPN related to performance appraisal and discipline enforcement. Selection of PPNPN to be able to become PPPK or PNS.