Diah Noval Lestari
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI TAHUN 2021 Diah Noval Lestari; Nunik Retno Herawat; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam berupaya mengurangi angka pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kabupaten Lamongan serta upaya apa saja yagh f ng telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengurangi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil bahwa pernikahan dini di Kabupaten Lamongan saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial, faktor ekonomi, hingga faktor, religiusitas. Adanya faktor tersebut membuat angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini tersebut. Melalui peran sebagai Katalisator, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memberikan upaya berupa adanya program Bina Remaja, Forum Anak Lamongan (FOL), dan Kerjasama dengan berbagai instansi. Kemudian sebagai Fasilitator, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan fasilitas berupa pembentukan Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak. Namun sebagai regulator, Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memiliki regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat