Garuda - Garba Rujukan Digital

Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tri Wahyuni Arum Sari; Sukirno Sukirno
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.35813

AbstractDevelopments in the business world that have agreements based on syariah principles in Indonesia, may lead to a conflict that ends in a syariah economic dispute,either in the form of default or against the law. This article aims to analyze acts against the law in syariah economic disputes. This research is a library research with a normative method. The analysis results show that elements of illegal acts arguedby the plaintiff has actually been fulfilled, but the defendant can prove otherwise so that the religious court's decision rejects all existing claims.For the second case, the element of the act against the law was fulfilled, even though the other defendant was only the affected party.From several existing decisions,both the plaintiff and panel of judges did’nt include the arguments for illegal acts in Syariah Economic Law Compilation (KHES),So that another conclusion is that actions against the law are not clearly regulated in Syariah Economic Law Compilation (KHES).keyword: legal certainty; tort; syariah economic disputeAbstrakPerkembangan dalam dunia usaha yang perjanjiannya berdasarkan pada prinsip syariah di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah konflik yang berujung sengketa ekonomi syariah, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan melawan hukum dalam gugatan sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan metode normatif . Hasil analisis menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebenarnya telah terpenuhi unsurnya, tetapi tergugat dapat membuktikan sebaliknya sehingga putusan pengadilan agama menolak seluruh gugatan yang ada. Untuk kasus yang kedua, unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, walaupun pihak tergugat lain hanyalah pihak yang terkena imbasnya. Dari beberapa putusan yang ada, penggugat maupun majelis hakim tidak mencantumkan dalil perbuatan melawan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga kesimpulan lain bahwa perbuatan melawan hukum sebenarnya belum tersusun secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).Kata kunci: kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; sengketa ekonomi syariah

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja Talitha Shabrina Faramukti; Sukirno Sukirno
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46025

AbstractThe development secrets in the scope of business is indicating an increase by each year, plenty of people are determined to start a business from small commerce into a fairly large one. However, in fact are vulnerable towards law disputes, for instance the leak and thievery of a secret recipe kept by the owner. This article aimed to acknowledge the possible effort that can be executed in protecting the confidentiality of recipes and the legal effort to secure of recipes if there is violation happening within the employment agreement. The approach method used is juridical empirical. Data used were secondary data which consists of primary, secondary and tertiary law materials. Collection data techniques used by the author are literary study, the usage of documents, and interviews. Data collected were analyzed qualitatively through descriptive analysis methods. The article generates an innovation and findings that consider as a trade secret if there’s an effort that is taken by the owner which is by keeping it as a secret. In a company if there’s a violation against the trade secret, states will be giving the law protection for the aggrieved party.Keywords: trade secret; protection of law; employment agreementAbstrakPerkembangan dalam lingkup bisnis tiap tahun mengalami peningkatan, banyak sekali para pelaku usaha yang memutuskan untuk memulai suatu usaha dari usaha kecil hingga usaha yang cukup besar. Namun kenyataannya dalam dunia bisnis ini sangat rentan mengalami suatu masalah hukum seperti pembocoran dan pencurian suatu resep yang dirahasiakan oleh pemiliknya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kerahasiaan resep masakan dan upaya hukum melindungi pada resep masakan apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Artikel ini menghasilkan suatu inovasi dan temuan yang dianggap sebagai rahasia dagang apabila ada upaya yang dilakukan oleh pemiliknya dengan cara merahasiakannya. Dalam suatu perusahaan apabila terdapat suatu pelanggaran mengenai rahasia dagang, Negara memberikan suatu perlindungan hukum bagi mereka yang yang merasa dirugikan akibat pembocoran tersebut.Kata kunci : rahasia dagang; perlindungan hukum; kontrak kerja

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Lelang Dengan Nilai Limit Rendah Kristina Sibange Bange; Sukirno Sukirno
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.42200

Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang Hensi Novelly Irwan; Sukirno Sukirno
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.50236

AbstractSpatial planning problems are closely related to urban development and development that exploits the widest possible space for economic factors, but ignores environmental functions. This research aims to provide conceptual ideas for resolving violations restorative justice approach. This research uses normative juridical. The collection technique uses literature study, then analysed using qualitative data analysis method. The result research is a law enforcement mechanism in the field of spatial planning for criminal offences can begin after the ultimum remedium principle is applied. Spatial law enforcement for the settlement of criminal offences of imprisonment and fines is not appropriate so that case settlement is needed by prioritising restoration actions to restore the function of space according to the RTR as a form of awareness and responsibility of the perpetrator.Keywords: restorative justice; spatial planning; offenseAbstrakPermasalahan penataan ruang erat kaitannya dengan perkembangan perkotaan dan pembangunan yang mengeksploitasi ruang seluas-luasnya demi faktor ekonomi, tetapi mengabaikan fungsi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan konseptual bagi penyelesaian pelanggaran dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah mekanisme penegakan hukum pada bidang tata ruang untuk tindak pidana dapat dimulai setelah prinsip ultimum remedium diterapkan. Penegakan hukum tata ruang untuk penyelesaian perkara tindak pidana kurungan penjara dan denda tidak tepat sehingga diperlukan penyelesaian perkara dengan mengedepankan aksi-aksi restorasi pemulihan fungsi ruang sesuai RTR sebagai bentuk keinsyafan dan tanggung jawab pelaku.Kata kunci: keadilan restoratif; tata ruang; pelanggaran

Dampak Covid-19 Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kantor Baserta Pertanahan Nasional Zaki Ananda Putra; Sukirno Sukirno
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.39960

AbstractThe Covid-19 pandemic that affects public services in almost all sectors is no exception for services at the BPN Office, which also has an impact on Notaries/PPAT. The purpose of this study was to determine the impact of the performance of a Notary or Land Deed Making Officer (PPAT) during the Covid-19 pandemic and the impact of the Covid-19 pandemic on land registration activities at the National Land Agency Office. The research method used is normative juridical. The results of this study are that many land offices restrict incoming files. This seems to be an opportunity for elements at BPN to 'play behind', so that the files are processed. The conclusion of this research is that it needs supervision from the relevant ministers so that the digitalization/online process can run successfully. Because it is feared that some ATR/BPN staff/employees will be inconvenienced with the implementation of the online process because they can no longer make extortion to Notaries/PPAT and provide an extension of the validity period of Land Rights and the registration period for the Decree on Granting and Extension or Renewal of Land Rights that have or will it end until the end of this year.Keywords: land registration; covid-19; national land agencyAbstrakPandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pelayanan publik hampir di semua sektor tidak terkecuali layanan di Kantor BPN, yang mana juga berdampak bagi Notaris/PPAT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kinerja Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama pandemi Covid-19 serta dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Baserta Pertanahan Nasional. Metode penelitian yang dipakai yaitu adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu banyak kantor pertanahan yang melakukan pembatasan berkas yang masuk. Hal ini seperti menjadi peluang bagi oknum-oknum di BPN “main belakang”, agar berkasnya di proses. Kesimpulan penelitian ini adalah butuh pengawasan dari menteri terkait agar proses digitalisasi/online dapat berjalan sukses. Karena dikhawatirkan ada ketidaknyamanan sebagian staf/pegawai ATR/BPN dengan diterapkannya proses online dikarenakan tidak bisa lagi melakukan pungli kepada Notaris/PPAT serta memberikan perpanjangan jangka waktu berlakunya Hak Atas Tanah serta jangka waktu pendaftaran Surat Keputusan Pemberian serta Perpanjangan atau Pembaruan Hak Atas Tanah yang sudah atau akan berhenti hingga akhir tahun ini.Kata kunci: pendaftaran tanah; covid-19; baserta pertanahan nasional

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search