Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Constitutional Review Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Nagari Law Review DE'RECHTSSTAAT Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Suara Keadilan JUSTISI JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Hukum dan Sosial Politik SASI
Somawijaya -, Somawijaya
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR HUKUM DAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK-HAK KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DESA JALANCAGAK DAN DESA BUNIHAYU KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG -, Suwandono, A.; -, Somawijaya; -, Faisal, P.
Dharmakarya Vol 2, No 2 (2013): Dharmakarya
Publisher : DRPM Unpad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.235 KB)

Abstract

Persoalan mengenai perlindungan konsumen tidak selalu berkaitan dengan sanksi terhadap para pelanggarnya,namum juga menyangkut persoalan bagaimana memberdayakan konsumen agar dapat melindungi dirinyasendiri. Salah satu cara pemberdayaan konsumen dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentanghak-hak yang dimiliki oleh konsumen sehingga konsumen mengetahui bagaimana upaya hukum danprosedur yang dapat ditempuh untuk menuntut haknya. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang hak-hakkonsumen perlu dilaksanakan, yang selanjutnya perlunya pembentukan kelompok masyrakat sadar hukumagar dapat digunakan sebagai tempat mendidik, menampung, dan memfasilitasi konsumen untuk menuntuthaknya. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini dengan diskusi terarah, yang diawali denganceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung dengan peserta penyuluhan yakni wargamasyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat setempat. Melalui ceramah, penyuluh dapat menyampaikanmateri-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Sedangkan melalui tanya jawabdapat melengkapi materi yang belum jelas serta untuk membantu mengatasi dan menyelesaikan permasalahanyang dihadapi oleh warga masyarakat dalam menyelesaikan sengeketa konsumen. Penyuluhan hukummengenai “Hak-hak konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengaturan mengenai hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang telah memberikan kepastian hukumbagi konsumen untuk menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen manakala hak-hak tersebut dilanggaroleh pelaku usaha. Pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum merupakan langkah awal untukmemberdayakan konsumen untuk melindungi dirinya dari akibat negatif penggunaan barang dan/atau jasa,karena persoalan perlindungan konsumen tidak hanya mengenai siapa yang bersalah dan hukumannya apa,namun juga bagaimana memberdayakan konsumen agar dapat melindungi dirinya sendiri.Kata kunci : perlindungan hukum, hak konsumen, masyarakat sadar hukum
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD BERBANTUAN ALAT PERAGA KOTAK GESER UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMFAKTORAN BENTUK KUADRAT Somawijaya, Somawijaya
Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako Vol 2, No 3 (2015)
Publisher : Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.85 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan alat peraga kotak geser yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pemfaktoran bentuk kuadrat di kelas VIII SMPN 2 Palu. Jenis penelitian ini adalah peneletian tindakan kelas (PTK). Rancangan penelitian ini mengacu pada model Kemmis dan Mc.Taggart yang terdiri dari empat komponen, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dan masing-masing siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan alat peraga kotak geser  dapat meningkat­kan hasil belajar siswa pada materi pemfaktoran bentuk kuadrat di kelas VIII SMPN 2 Palu mengikuti  fase-fase model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu (1) menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa, (2) penyajian kelas, (3) belajar kelompok, (4) tim studi dan monitoring, (5) tes, (6) penghargaan kelompok.Kata Kunci:   model pembelajaran kooperatif  tipe STAD, alat peraga kotak geser, hasil belajar, pemfaktoran bentuk kuadrat.
The Influence Of The Constitutional Court Decision Against Combating Money Laundering In The Context Of Criminal Law Reform -, Somawijaya; Ramdan, Ajie
Constitutional Review Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.488 KB) | DOI: 10.31078/consrev125

Abstract

According to Moeljatno, Criminal Law is a part of a country’s legal system that prohibits certain acts with the threat of sanction for those who break said laws, determines when and in what cases such punishments should be imposed upon those who commit said acts and determines precisely how punishments should be carried out in the event that a person is accused of such acts. This paper will analyse Constitutional Court Decision No. 77/PUU-XII/2014 and Decision No. 21/PUU-XII/2014 regarding Criminal Law reform. Looking to the theory of procedural criminal law, an indictment of cumulative charges of money laundering requires that the underlying predicate offences be proven. If, for example, the predicate offence is corruption, the corruption must be proven as multiple crimes have been committed by the same suspect, namely corruption leading to money laundering. the Decision of  the Pretrial Judge of  the Court    of South Jakarta, Sarpin Rizaldi, and Constitution Court Decision No. 21/PUU- XII/2014 on the review of Article 77 of Act No. 8 Year 1981 concerning the Law of Criminal Procedure broadened the range of pretrial objects and greatly affected the principles of  formal criminal law.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Boby Bimantara; Somawijaya Somawijaya; Imamulhadi Imamulhadi
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.357

Abstract

ABSTRAK Penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dijadikan dasar hukum dalam penegakan hukum sebagai upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup, yang dalam praktek sering ditemukan hasil penyidikan tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga ingin mengetahui penerapan asas ultimum remedium yang dijadikan dasar dalam penegakan hukum.bagi perkara tindak pidana lingkungan hidup Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu mengkaji Peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penegakan hukum, dan penelitian ini lebih menitik-beratkan kepada penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut dikaji dan di analisis yang diperoleh dari literatur maupun sumber lain, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur atau kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan: (1) Perkara yang tidak diterima oleh Jaksa atas dasar tidak cukup bukti, sehingga terjadi bolak balik berkas perkara bisa dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan atau dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tetap melakukan koordinasi yang baik dan harus bersikap professional. (2) Penerapan asas ultimum remedium ini hanya terbatas dan baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak memiliki itikad baik lagi.Kata kunci: asas ultimum remedium; penghentian penyidik. ABSTRACT Investigation of environmental crime cases which are used as the legal basis in law enforcement as an effort to ensure environmental sustainability, which in practice is often found that the results of investigations are not accepted by the Public Prosecutor and also want to know the application of the ultimum remedium principle which is used as the basis for law enforcement. for environmental crime cases. The method used in this research is the normative juridical method, which examines statutory regulations and literature related to law enforcement, and this research focuses more on library research. The data that has been obtained are reviewed and analyzed obtained from literature and other sources, then analyzed qualitatively by combining data from literature or literature studies and field studies. Based on the analysis carried out, it can be concluded: (1) Cases that are not accepted by the Prosecutor on the basis of insufficient evidence, so that case files go back and forth, the investigation can be terminated on grounds or grounds that can be legally accountable while maintaining good coordination and must behave professional. (2) The application of the ultimum remedium principle is only limited and can only be imposed if the administrative sanctions that have been imposed are not complied with or the violation is committed more than once, and there is no longer good faith.Keywords: cessation of investigation; Principle ultimum remedium.
The Urgency of Religious-Blasphemy Case Arrangement in the Frame of Diversity towards National Criminal Law Reform Somawijaya Somawijaya; Ajie Ramdan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.159 KB)

Abstract

Indonesia is an independent state with One Godly Belief based on just civilized humanity. Amid the diversity, and to guarantee togetherness within the framework of state life, the state desperately needs the formulation of common goals or ideals commonly referred to as state philosophy or state ideals, which function as grodslag philosophies and common platform for citizens in the context of state life. This diversity is recognized on the Indonesian emblem of Garuda Pancasila ‘Bhinneka Tunggal Ika’. The notion of the importance of regulation regarding the criminal offense of blasphemy is the realization of the first principle in the Pancasila, namely the Belief in the One and Only God. This study analyzed the new Draft of the Criminal Code submitted by the Government to the Indonesian Parliament in mid-2015 to replace the Criminal Code that is inherited from the era of the Dutch Colonial. The new Draft of the Criminal Code contains important changes, namely the existence of reconciliation efforts and revitalization of blasphemy acts. This change becomes interesting to be examined, especially from the urgency of the existence of regulation on blasphemy in the frame of diversity and aspects of penal reform. It also explains that the issue of blasphemy is very sensitive in Indonesian society. Constitutional Court Decree Number 140/PUU-VII/2009 is the foundation of the re-conception and revitalization of blasphemy in Penal Reform.Urgensi Pengaturan Penodaan Agama dalam Bingkai Kebhinnekaan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana NasionalAbstrakNegara Indonesia adalah negara yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil beradab. Di tengah keberagaman dalam suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grodslag dan commonplatforms diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Keberagaman tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika. Pemikiran akan pentingnya pengaturan tentang tindak pidana penodaan agama karena ini merupakan  pewujudan dari sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Artikel ini menganalisis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diajukan Pemerintah ke DPR RI pada pertengahan 2015 sebagai upaya mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Warisan Kolonial Belanda. RKUHP memuat perubahan yang penting, yaitu adanya upaya rekonsepsi dan revitalisasi perbuatan penodaan agama (penistaan agama). Perubahan inilah yang kemudian menarik untuk diteliti, terutama dari urgensi keberadaan perbuatan penodaan agama dalam bingkai kebhinekaan dan aspek pembaharuan hukum pidana (penal reform). Artikel ini menjelaskan bahwa permasalahan penodaan agama adalah hal yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia. Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 menjadi dasar penyusun RKUHP melakukan rekonsepsi dan revitalisasi perbuatan penodaan agama untuk memperbaharui KUHP. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a4 
RESPONSIBILITY FOR THE SALES OF FAKE STAMPS ON TOKOPEDIA'S DIGITAL MARKETPLACE PLATFORM Kelvin Adytia Pratama; Muhamad Amirulloh; Somawijaya Somawijaya
Jurnal Hukum Replik Vol 8, No 1 (2020): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v8i1.3016

Abstract

Today the internet has dramatically influenced business behavior by offering the opportunity to sell products of daily necessities directly to customers. In its development, the use of this technology sometimes tends to lead to negative things as well. One of them is the factual case of selling fake stamps on the Tokopedia digital platform. Based on this background, this research will discuss; First, regarding the legal qualifications of selling fake stamps on the Tokopedia digital platform. Second, related to the responsibilities of sellers and platforms regarding the sale of fake stamps on the Tokopedia digital marketplace. Both are based on the ITE Law and the Stamp Duty Law. This study used a normative juridical approach based on a law that is conceptualized as a rule or norm that becomes the benchmark for human behavior. The research specification used is descriptive analysis research specification. The data used is in the form of secondary data by reviewing literature and laws and regulations related to the sale of fake stamps and their correlation with the law of information technology and electronic transactions and stamp duty. By offering fake stamps on marketplace platforms, merchants, and e-commerce providers, namely the marketplace platform, are in effect breaking the law. Through the existing criminal law provisions, the seller/perpetrator must be held accountable for his mistake in accordance with the applicable sanctions. From the platform side, the various obligations that Tokopedia does not carry out in buying and selling activities cause problems, including the circulation of illegal goods on the platform, so that Tokopedia is obliged to be responsible.Keywords: E-Commerce; Platform; Information and communication technology; Stamp Duty.
The Correctional Institution Recommendation As Judge's Consideration In Making A Decision Against Child Narcotics Abuser Novalinda Nadya Putri; Somawijaya Somawijaya; Agus Takariawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v9i2.5754

Abstract

Recalling that children are individuals who are still emotionally unstable but have become legal subjects, so the handling of narcotics abuse cases committed by children needs special attention and protection from the state. However, in deciding the case of the child, the judge has things that are often taken into consideration, such as the results of community research which later become the basis for the recommendation of the Correctional Center as regulated in Article 60 paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study examines the recommendations of the Correctional Center as a judge's consideration in making decisions against children who abuse narcotics. The research method used in this research is descriptive analysis. The purpose of this study was to determine the role of the correctional center in juvenile criminal justice and the recommendations of the correctional center as a judge's consideration in making decisions against children who abuse narcotics. Correctional Centers have an important role in the success of the juvenile criminal justice system, namely by providing assistance, guidance, coaching, and supervision of children who are dealing with the law The goal of the juvenile justice system can be achieved maximally, namely to ensure the protection of the best interests of the child. In making a decision on a child who abuses narcotics, the Judge has considered the recommendation of the Correctional Center, but the judge did not heed the recommendation of the Correctional Center. This can be seen in several decisions in cases of child drug abusers who are still sentenced to prison by the judge, where the recommendations of the Correctional Center tend to suggest imposing sanctions of treatment against children. The judge should give priority to the best interests of the child to avoid imprisonment as referred to in the recommendation of the Correctional Center by using the independence and freedom of the judge.
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK Lydia Kharista Saragih; Danrivanto Budhijanto; Somawijaya Somawijaya
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum De'Rechtsstaat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v6i2.2676

Abstract

Abstract Amid the development of technology, the use of social media is increasing. Information on social media can be easily obtained including a person's personal data and privacy matters. This certainly triggers the misuse of personal data when interacting between social media users. Even though personal data are part of human rights that should be protected. This study aims to analyze the extent to which the government provides legal protection for personal data against misuse of personal data on social media platforms based on the ITE Law and how legal actions can be taken by victims for misuse of personal data on social media platforms. The author uses the normative juridical research method through the review of invitations to settle upon the matter. Based on the results of the study, the government has not provided maximum legal protection for personal data for the society against the misuse of personal data, especially those that occur on social media platforms. The establishment of a clear and comprehensive law is needed to determine definite steps in the process of using personal data in order to provide legal certainty to protect personal data of society. Legal actions that victims can take for misuse of personal data on social media platforms provided by the law are still limited to carrying out lawsuits and demanding administrative sanctions. Keyword: Legal Protection, Personal Data, Privacy, Social Media.
URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA NARKOTIKA Widiya Yusmar; Somawijaya Somawijaya; Nella Sumika Putri
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v9i2.5581

Abstract

Adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang. Hal ini dilakukan dengan membuat Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang harus komprehensif juga terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai alasan rancangan undang-undang perampasan asset tindak pidana perlu segera disahkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkotika dan  hambatan dalam pelaksanaan undang-undang perampasan asset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkotika. Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini bahwa perlunya rancangan undang-undang perampasan tindak pidana untuk segera disahkan adalah karena ratifikasi UNCAC, mekanisme yang belum sederhana dan perampasan asset yang belum efektif. Adapun hambatan dalam pemberlakuan rancangan undang-undang perampasan asset adalah bertentangan dengan hak asasi manusia, pergeseran paradigma penegak hukum dan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan sektor keuangan. Rancangan undang-undang perampasan asset perlu segera disahkan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika dan pencucian uang.
Penyuluhan Hukum Sosialisasi Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Lies Sulistiani; Elis Rusmiati; Somawijaya Somawijaya; Hazar Kusmayanti; Sherly Ayuna Putri
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28780

Abstract

Konstitusi di Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukan terkait pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi dan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat adat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana adat, dan diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini mengetahui dan memahami dengan baik terkait dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Co-Authors A. -, Suwandono, A. Agus Takariawan Ajie Ramdan Artanti, Talita Dinda Boby Bimantara Budi Arta Atmaja Cindy Debora Sinaga Danrivanto Budhijanto Dwidja Priyatno Elisatris Gultom Hazar Kusmayanti Helda Okta Havifah Jeffrey Thomas Lubis Justiasari, Intan Kelvin Adytia Pratama Lies Sulistiani Lydia Kharista Saragih Mas Putra Zenno Januarsyah Mr Imamulhadi Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Ridho Sinaga Nella Sumika Putri Novalinda Nadya Putri P. -, Faisal, P. Permas Teti Pratama, Kelvin Adytia Rully Herdita Ramadhani Rusmiati, Elis Sherly Ayuna Putri Sinaga, Cindy Debora Wanodyo Sulistyani Widiada Gunakaya Widiya Yusmar