<![CDATA[Ivan Nurchalik, Budi Santoso, Syahrul Sajidin. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: nurchaliki@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian uang kompensasi kepada pekerja alih daya di Kabupaten Indramayu dan menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemberian uang kompensasi jika klausula pemberian uang kompensasi tidak dicantumkan dalam perjanjian pemborongan kerja ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana mengenai alih daya. Pada penelitian ini metodologi yang digunakan yaitu sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data terbagi menjadi jenis, sumber primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah studi Pustaka dan studi lapangan, dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik content-analysis. Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam Implementasi Pemberian uang kompensasi kepada pekerja alih daya tidak terlaksana sebagamana peraturan yang berlaku. Selain itu terdapat disparitas dalam pemberian uang kompensasi dalam alih daya dan konvensional.Penyelesaian kewajiban pemberian uang kompensasi pekerja alih daya yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan di Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa permebrin uang kompensasi merupakan kewajiban semua pihak yaitu perusahaan alih daya sebagai pelaksananya, perusahaan pemberi kerja yang menyediakan uang kompensasi yang kemudian dilaksanakan oleh persahaan alih daya dan pemerintah sebagai pengawas dalam penyelesaian kewajiban pemberian uang kompensasi Kata Kunci: Alih Daya, Uang Kompensasi, Pekerja ABSTRACT This research aims to find out the implementation of the provision of compensation paid to outsourced employees in the Regency of Indramayu and analyze the responsibility for the provision of compensation if the clause of this compensation payment is not mentioned in the service supply agreement according to the legislation and the delegated regulation regarding outsourcing. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. The research data were obtained as primary and secondary data from library research a]]>
