<![CDATA[Virihana Widad Nisrina, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail : widadv@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukan adanya urgensi pengaturan dalam tindakan memfoto seseorang tanpa izin yang dikaitkan dengan privasi seseorang dan membandingkan peraturan Negara Jerman dengan Negara Indonesia dengan tujuan untuk menjadi contoh bagi Negara Indonesia mengenai peraturan privasi dan tindakan memfoto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan teknik analisis interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan dengan hasil penelitian ini menunjukan bahwa, sebuah tindakan memfoto seseorang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana apabila menjadi sebuah perbuatan hukum serta terdapat beberapa undang-undang seperti UUD NRI 1945, UU HAM, UU ITE, UU Hak Cipta, UU PDP, dan PERMEN KOMINFO yang dianalisis untuk menemukan mengenai pertanggungjawaban tindakan memfoto orang lain tanpa izin dan urgensinya dibuatnya pengaturan mengenai tindakan memfoto tersebut. Selanjutnya, membandingan pengaturan Negara Jerman dengan Negara Indonesia mengenai privasi dan tindakan memfoto yang pada Negara Jerman tindakan memfoto orang lain tanpa izin menjadi sebuah pelanggaran dalam The German Criminal Code serta memformulasikan apabila dapat dirancangnya pasal mengenai tindakan memfoto tersebut. Kata Kunci : Urgensi Pengaturan, Tindakan Memfoto Orang Lain Tanpa Izin, Privasi ABSTRACT This research aims to study the urgency in the regulation over taking someone else’s photo without consent related to privacy concern and to compare the regulations set in Germany and Indonesia, serving as an example for Indonesia regarding photo taking and privacy concern. This research employed normative-juridical methods, statutory, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical and systematic interpretation, revealing that a person can be held liable for taking someone else’s photo without consent when this is a criminal offense. The 1945 Constitution, Human Rights Law, Electronic Information and Transactions Law, Copyright Law, Personal Data Protection Law, and Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology were analyzed to delve into the liability of taking someone else’s photo without consent and the urgency of making the relevant regulation regarding this case. Moreover, under the German Criminal Code, snapping someone else without consent is deemed to be a violation and a new and relevant article is in the progress of formulation to see whether this article is relevant to the case concerned. Keywords: Urgency in regulation-making, Taking someone else’s photo without consent, Privacy concern]]>
