<![CDATA[I Made Dharma Wiguna, Iwan Permadi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: dharmawiguna1706@gmail.com ABSTRAK I Made Dharma Wiguna, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2022, Efektivitas Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali). Dr.Iwan Permadi, S.H., M.Hum, Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. Pada skripsi ini, penulis membahas Bagaimana Efektivitas Larangan Pramuwisata Yang Tidak Memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali). Menurut Peneliti Dalam pasal tersebut secara tegas disebutkan Melarang pramuwisata yang Tidak Memiliki menjalankan tugas kepemanduan wisata. Nyatanya, fakta di lapangan, masih banyaknya Pramuwisata ilegal yang beroperasi di sekitar wilayah Bali, banyak di antara mereka adalah pegawai yang bekerja di perusahaan jasa akomodasi pariwisata, seperti pekerja restoran, hotel, atau vila sehingga menjadikan pemandu wisata sebagai pekerjaan sampingan. Berangkat dari permasalahan tersebut, pada akhirnya penulis menarik (dua) rumusan masalah yang digunakan sebagai Batasan dalam penelitian penulis. Adapun rumusan masalah tersebut, yakni: (1) Bаgаimаnа Efektivitas Pasal 22 Ayat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali)? (2) Аpа hаmbаtаn dаn solusi Dalam Penerapan Efektivitas Pasal 22 Ayat (2)Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali), Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan Penulis menggunakan pendekatan tersebut karena penulis ingin menganalisa Bagaimana Efektivitas Larangan Pramuwisata Yang Tidak Memiliki KTPP 22 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali). Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Pramuwisata. ABSTRACT This research delves into the effectiveness of the regulation banning tour guides with no tour guide identity card as governed in Article 22 paragraph 2 of the Provincial Government Regulation of Bali Number 5 of 2020 concerning Tourism Standards. This Article strictly bans tour guides with no tour guide id cards. There are still several tour guides guiding some tourists illegally in some tourist spots in Bali. Those working in restaurants, hotels, and villas also work as tour guides as their part-time job. Departing from the above issue, this research studies two problems regarding (1) the effectiveness of Article 22 paragraph (2) of the Provincial Government Regulation of Bali Number 5 of 2020 concerning Tourism Standards of Balinese Culture (A study in Tourism Agency of the Provincial Government of Bali and (2) Impeding factors in and the solutions to the implementation of Article 22 paragraph (2) of the Provincial Government Regulation of Bali Number 5 of 2020 concerning Tourism Standards of Balinese Culture (A study in Tourism Agency of the Provincial Government of Bali. This research employed socio-juridical methods to identify and conceptualize the law as a real and functional social institution in the real-life system and to analyze the effectiveness of banning tour guides with no id cards as in Article 22 paragraph (2) of Provincial Government Regulation of Bali Number 5 of 2020 concerning Tourism Standards of Balinese Culture (A study in Tourism Agency of Provincial Government of Bali). Keywords: effectiveness, supervision, tour guide]]>
