<![CDATA[Putri Arta Junita Silaban, Setyo Widagdo, Ikaningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: putrisilaban_18@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis meneliti tentang penggunaan hak veto oleh Rusia atas kasus invasi Ukraina dimana Rusia sebagai salah satu anggota tetap DK PBB. Isu ini dilatarbelakangi oleh kasus invasi wilayah timur Ukraina oleh Rusia yang menjatuhkan korban, kerusakan fasilitas, dan penduduk Ukraina yang terpaksa mengungsi. DK PBB kemudian melaksanakan pertemuan terkait Draft Resolusi S/2022/115 tentang penghentian invasi Rusia atas wilayah Donetsk dan Luhanks di Ukraina yang diveto oleh Rusia, sehingga draft menjadi tidak dapat diadopsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis justifikasi penggunaan hak veto Rusia sebagai anggota tetap DK PBB atas invasi Ukraina ditinjau dari perspektif hukum internasional dan upaya PBB sebagai organisasi internasional dalam penyelesaian invasi Ukraina. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan penafsiran gramatikal. Berdasarkan analisis didapatkan hasil bahwa justifikasi/pembenaran penggunaan hak veto Rusia tidak memiliki alas hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) Piagam PBB sebagaimana Rusia seharusnya tidak boleh memberikan suara sebagai pihak dalam kasus invasi dan juga melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Sebagai organisasi induk, PBB juga sudah melakukan upaya penyelesaian invasi Ukraina namun belum membuahkan hasil sehingga dapat diefektifkan kembali melalui DK PBB dalam penggunaan sanksi ekonomi dan militer, Majelis Umum dalam negosiasi dan rekomendasi, dan Sekretaris Jenderal dalam peningkatan intensitas mediasi melalui jasa-jasa baik. Kata Kunci: Hak Veto, Dewan Keamanan PBB, Anggota Tetap DK PBB, Invasi ABSTRACT This research studies the veto of Russia regarding the case of the Russian invasion of Ukraine where Russia is one of the permanent member states of the UN Security Council. This issue departed from the case of the invasion of the eastern part of Ukraine by Russia that took victims. The UN Security Council held a meeting regarding Draft Resolution S/2022/115 concerning the Cessation of the Russian Invasion of Donetsk and Luhansk in Ukraine vetoed by Russia, so the draft could not be adopted. This research aims to analyze the justification of the use of veto of Russia as the permanent member of the UN Security Council regarding the invasion of Ukraine seen from the perspective of International Law and the measures taken by the UN Security Council as an international organization in the resolution of the invasion of Ukraine. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed using descriptive analysis and grammatical interpretation. The analysis results reveal that the justification of the normative and political aspects in the use of the veto of Russia does not have any strong legal basis and it does not comply with Article 27 paragraph (3) of the Charter of the United Nations where Russia is not supposed to give voice as the party in this invasion case and it violates the principles of international law in terms of equality in sovereignty, non-intervention, good neighborliness, prohibition of using threat and violence, and other peaceful measures. As a parent organization, the UN has also taken some measures to settle the invasion of Ukraine but it has not brought any good results and, thus, it could be re-activated through the UN Security Council in terms of the imposition of economic and military sanctions, General Assembly in negotiation and recommendation, and the Secretary-General in the improvement of the intensity of mediation through good services. Keywords: Veto Power, The UN Security Council, Permanent Member of the UN Security Council, Invasion]]>
