Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty BIHARI: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN ILMU SEJARAH
Muhammad Rikaz Prabowo, Muhammad Rikaz
Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) Prabowo, Muhammad Rikaz
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.93 KB)

Abstract

This paper discusses legal protection for Notaries-Function; in terms of the request upon the copies of the deed minuta, Notarial-deeds protocol, and the calling of Notaries-vocation in legal processes. The identification of the problemis to understand mechanisms of legal protections for Notaries and MKN’s roles and to discussnotaries’ refusal rights and refusal obligation. Based on the literature review and studies on the literatures and legal resources, it can be concluded that: First, the mechanisms of legal protection for request upon the copies of the minuta, the protocol takin of the notary, and the calling of notary for investigation purposes, by investigating-officers, public-prosecutors and judges- require approval of the Regional Supervisory Council as stated in Article 66 paragraph (1) Act Number 30 2004. In 2013 “the phrase of the MPD’s approval” is canceled by Constitutional Court through the decree number 49/PUU/X/2012 for not having legal binding. Second, the MKN is a new agency formed with the establishment of the Act Number 2 2014 concerning the amendment of the Act Number 30 2004 concerning Notaries’ functions (UUJN-P). One of MKN authorities was similar with authorities of the MPD before it was revoked by the MK in 2013. However, the MK had not been established because the Permenkumham on MKS was still being harmonized. Third, the Refusal-Rights are rights for not speaking and giving any statements related to deeds, as a witness in prosecutions and courts. These rights are based on Articles in the Acts, such as the KUHAP, KUH Perdata, HIR and the Act Number 5 1986 concerning state administrative law. The Act Number 30 Year 2004  concerning Notaries-functions (UUJN-P) stipulates this provisions as refusal-obligations which mean that it must be executed imperatively, based on the Article 4 paragraph  (2), the Article 16 paragraph  (1) letter f, and the Article 54 clause (1). The violation of these obligations shall be the subject to administrative sanctions ranging from warning up to dishonorable discharge by the UUJN-P. Criminal sanctions rely on general provisions of through KUHAP, especially the Article 322 concerning violations for divulging confidential information giving away in functions.
PERISTIWA MANDOR 28 JUNI 1944 DI KALIMANTAN BARAT: SUATU PEMBUNUHAN MASSAL DI MASA PENDUDUK JEPANG Prabowo, Muhammad Rikaz
BIHARI: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN ILMU SEJARAH Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.816 KB)

Abstract

Peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944 yang terjadi di Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa ini, dimana ribuan rakyat tidak berdosa dibantai secara keji oleh tentara Dai Nippon. Pembantaian ini menyisir seluruh lapisan masyarakat mulai dari keluarga kesultanan, kaum cerdik pandai, hingga rakyat biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, (2) Pecahnya Peristiwa Mandor 28 Juni 1944, (3) Dampak Peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yaitu: (1) Pemilihan Topik, (2) Heuristik, (3) Verifikasi, (4) Interpretasi, (5) Historiografi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, tentara Jepang mulai memasuki Pontianak pada 2 Februari 1942 dan disambut dengan baik. Jepang melakukan mobilisasi terhadap rakyat untuk kepentingan perang mereka, seperti pengerahan pemuda, pengenalan budaya Jepang dan kewajiban kerja bakti. Akan tetapi semakin lama rakyat merasa antipati karena sikap kejam tentara Jepang, serta kondisi hidup yang semakin sulit pada waktu itu. Kedua, Peristiwa Mandor terjadi karena kecurigaan dan kekhawatiran Jepang akan adanya aksi perlawanan rakyat. Kabar ini hanyalah isu dan seakan dibuat-dibuat. Jepang melakukan pembersihan sebagai upaya pencegahan mulai dari Oktober 1943 hingga 28 Juni 1944. Jumlah korban secara resmi menurut pemerintah Kalimantan Barat ialah 21.037 jiwa. Ketiga, dampak Peristiwa Mandor antara lain hilangnya generasi cerdik pandai, terpelajar, hingga tokoh politik yang dapat menjadi modal untuk membangun Kalimantan Barat. Selain itu dua belas pemimpin swapraja/kesultanan juga gugur dan menyebabkan keguncangan pemerintahannya. Kekejaman Jepang terhadap rakyat juga memantik perlawanan etno-gerilya Suku Dayak di seluruh penjuru Kalimantan Barat.
Co-Authors