Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Notaire
Moh. Saleh
Universitas Narotama Surabaya
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Notaris Akibat Ketidak hati-hatian Moh. Saleh; Rinda Aveyuana Djami
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.30936

Abstract

Notaries in carrying out their duties and responsibilities are required to always apply the precautionary principle, this is intended so that the notary can provide the best service for the community, besides that the notary who does not apply the precautionary principle may be subject to sanctions. The formulation of the research problem is: How is the precautionary principle applied in proving the formal validity of the identity documents of the appearers? What is the legal responsibility of a Notary in the event of falsification of documents in the form of the identities of the appearers? The research uses normative juridical law research with secondary data. The results show that the application of the precautionary principle can be carried out, starting with asking for the original document as a condition for making the deed, and notaries who do not apply the precautionary principle can be subject to sanctions both civil and criminal.Keywords: Prudential Principle; Accountability; Notary AbstrakNotaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian hal tersebut dimaksudkan agar notaris dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selain itu juga terhadap notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam membuktikan keabsahan formil dokumen identitas para penghadap? Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris bila terjadi pemalsuan dokumen berupa identitas para penghadap? Penelitian menggunakan Penelitian hukum yuridis normatif dengan Data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Prinsip Kehati-hatian dapat dilakukan, diawali dengan meminta warkah asli sebagai syarat dalam pembuatan akta serta terhadap notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi baik itu secara perdata maupun pidana.Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian; Pertanggungjawaban; Notaris.
Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Beserta Akibat Hukumnya Modesta Anen M. Batmomolin; Moh. Saleh
Notaire Vol. 6 No. 2 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i2.43788

Abstract

AbstractDevelopments in technology and informatics have led to developments in crimes that are easier and can be carried out anywhere using smartphones. Money laundering is a crime that has an impact on development and social welfare. The capital market is a very attractive field for money laundering. The purpose of this study is to determine the validity of electronic evidence and legal consequences in money laundering crimes committed in the capital market. The research method used is normative law using an analytical approach to legislation. The research results will be presented in a qualitative descriptive manner, so that data can be obtained that can compare theories with existing facts. The results of the study show that evidence in the form of electronic information and documents is valid to be used in deciding on money laundering crimes. As a result of the law, perpetrators of money laundering in the capital market can be sentenced to a maximum fine of Rp. 10,000,000,000,00,- (ten billion rupiahs) or imprisonment for a maximum of 20 (twenty) years in accordance with the articles in law number 8 of 2010.Keywords: Money Laundering; Electronic Media; Capital Markets. AbstrakPerkembangan teknologi dan informatika menyebabkan perkembangan dalam tindak pidana kejahatan yang lebih mudah dan dilakukan dimanapun mengguanakan telepon cerdas. Pencucian uang merupakan kejahatan yang memberikan dampak dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial. Pasar modal menjadi ladang yang sangat menarik untuk melakukan pencucian uang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik dan akibat hukum dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif menggunakan pendekatan analitis perundang-undangan. Hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif kualitatif, sehingga didapat data yang dapat membandingkan teori-teori dengan fakta yang ada. Hasil penelitian menunjukkan jika alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik sah digunakan dalam memutuskan pidana pencucian uang. Akibat hukum pelaku pencucian uang di pasar modal dapat dijatuhi hukuman pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) maupun kurungan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang; Media Elektronik; Bursa Efek.
Co-Authors Modesta Anen M. Batmomolin Muh Gani Irwansyah Rinda Aveyuana Djami Sulmarty Sulmarty