<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih jadi sorotan publik sebab sering hadapi bermacam permasalahan yang tidak kunjung berakhir, mulai dari over kapasitas serta terbentuknya aplikasi pungutan liar. Oleh sebab itu, buat mengenali model pembinaan untuk narapidana hingga diadakan riset supaya tidak terlepas dari suatu dinamika yang bertujuan membagikan bekal kepada narapidana dalam mengalami kehidupan sehabis menempuh masa hukuman( leluasa), sehingga kala mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah siap berbaur dengan warga. Riset dicoba di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dimana seluruh ketentuan serta ataupun kebijakan terpaut pemasyarakatan terbuat serta dikeluarkan. Bersumber pada perihal tersebut, hingga diformulasikan pokok kasus menimpa gimana pola serta metode pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta gimana prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam formulasi kebijakan manajemen pemasyarakatan. Tata cara riset yang digunakan merupakan tata cara riset deskriptif analisis dengan melaksanakan pendekatan secara kualitatif. Ada pula hasil dari riset ini ialah penerapan hak- hak Narapidana masih hadapi hambatan paling utama berkenaan dengan pelaksanaan hak- hak bersyarat. Ada sebagian persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah cenderung tidak harmonis dengan Undang- undang sehingga bisa menunda ataupun meniadakan hak- hak tertentu buat jangka waktu tertentu. Bersumber pada hasil riset tersebut, hingga bisa dianjurkan supaya Pemerintah melaksanakan pergantian Undang- undang No 12 Tahun 1995]]>
