Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling
Silvia Lili
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Keterlibatan Elit Pemerintahan Lokal dalam Proses Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Silvia Lili
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.10943

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis 1) Keterlibatan elit pemerintah lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dan 2) Faktor pendukung dan penghambat keterlibatan elit pemerintah lokal dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) Elit pemerintahan lokal dalam hal ini Gubernur, Bupati/Walikota, DPR PB dan MRP PB telah terlibat dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya baik dalam membuat persetujuan, membentuk Tim Percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, melakukan lobi politik dengan membentuk tim deklarasi, mengirimkan dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat kepada elit pemerintah pusat, 2) Faktor pendukung: adanya dukungan legalitas, payung hukum, adanya dukungan masyarakat, adanya dukungan figure sentral, adanya motif, kesepahaman, keinginan, kesamaan harapan, adanya dukungan elit pemerintah pusat serta adanya dukungan kelengkapan, kelayakan persyaratan. Faktor penghambat: masih terdapat tokoh melakukan penolakan, rasa pesimistis, ketidakpercayaan masyarakat elit pemerintah lokal dalam hal ini Gubernur Papua, kurang memberikan dukungan serta DPR RI pusat dan Kemendagri pernah melakukan penghentian sementara (moratorium)
Co-Authors