Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Indo Green Journal
Amir Machmud
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Muktar; Amir Machmud
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam membuat akta autentik, Notaris harus menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan didukung oleh data wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu Pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar notaris dalam proses pembuatan akta autentik hendaknya dilakukan berlandaskan moral, etika dan sifat kehati-hatian, teliti, objektif serta mempunyai itikad baik untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dibutuhkan perubahan Undang-Undang, khususnya terkait kumulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang Notaris, karena pengaturan kumulasi atau penggabungan penerapan sanksi ini tentunya akan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan termasuk Notaris itu sendiri
Penanggulangan Tembakau Sintetis: Analisis Komparatif UU No. 1 Tahun 2023 dan Hukum Islam terhadap Perubahan Perilaku Nining Suningrat; Muktar Muktar; Amir Machmud; Yulia Rachmwati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.805

Abstract

Munculnya fenomena tembakau sintetis atau yang secara populer dikenal sebagai "tembakau gorila" telah menciptakan ancaman baru yang serius bagi ketahanan sosial dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tembakau sintetis bukanlah produk tembakau alami, melainkan material tanaman yang disemprot dengan zat kimia synthetic cannabinoid yang memiliki efek psikoaktif jauh lebih kuat dan destruktif dibandingkan ganja alami. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intervensi hukum yang hanya mengandalkan ancaman penjara terbukti gagal menekan angka residivisme bahwa perubahan perilaku adalah kunci utama. UU No. 1 Tahun 2023 mencoba menjawab ini dengan mekanisme "double track system", yakni pemberian sanksi pidana sekaligus tindakan medis atau sosial. Secara sosiologis, perubahan perilaku memerlukan dukungan sistem nilai yang kuat. Di sinilah Hukum Islam berperan sebagai instrumen moral. Ketika seorang penyalahguna menyadari bahwa tindakannya bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga menghancurkan amanah Tuhan atas akal dan raga, maka dorongan untuk berhenti akan lebih kuat secara internal. Gabungan antara pengawasan hukum yang ketat dari negara dan pembinaan mental-spiritual berdasarkan nilai Islam menciptakan lingkungan sosiologis yang kondusif bagi penyalahguna untuk melakukan re-integrasi sosial dan meninggalkan ketergantungan pada tembakau sintetis. Dan penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktivitas di lingkungan dan menunjukan perilaku maladaptif.
Co-Authors Muktar Muktar Muktar Nining Suningrat Yulia Rachmwati