Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ET SOCIETATIS JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN
Fenny Pondaag, Fenny
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN KARGO TERHADAP BARANG KIRIMAN AKIBAT KECELAKAAN PESAWAT UDARA Pondaag, Fenny
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i1.11136

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengangkutan udara di Indonesia dan bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan kargo terhadap barang kiriman akibat kecelakaan pesawat udara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Pengaturan Pengangkutan Udara di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang diatur dan ditetapkan sebagai dasar hukum terhadap pengguna jasa pengangkutan udara, yaitu berupa kewajiban perusahaan angkutan udara dalam hal mengganti rugi akibat kecelakaan atau peristiwa yang dialami selama pengirman yang diderita oleh penumpang dan/atau barang. Tanggung jawab yang dimaksud berupa tanggung jawab terhadap pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang, musnah dan rusak. 2. Penerapan hukum dan bentuk  tanggung jawab adalah perusahaan pengangkut wajib membayar ganti rugi yang diderita dan apabila ingkar janji, maskapai penerbangan dapat digugat di pengadilan. Prinsip-prinsip hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang diangkutnya bahwa pengangkut wajib menjamin keselamatan barang dari saat diterimanya hingga saat diserahkannya. Pengganti rugian atas barang dan ketentuannya, Pengangkut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh awaknya dan atas alat-alat yang digunakan dalam pengangkutan. Kata kunci: Pwerusahaan kargo, barang kiriman, kecelakaan pesawat udara
KEABSAHAN WEWENANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN MENERBITKAN SERTIPIKAT HAK MILIK KEMUDIAN DIUBAH MENJADI SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN Pondaag, Fenny
JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN Vol 5 No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.333 KB)

Abstract

The subject matter of the study of the Authorization of the Authorities of the Head of the Land Office issues a certificate of ownership of the Land and then changes it to the Certificate of HGB, with the formulation of the problem of the Authorization of the Authority of the Head of the Land Office issuing the Certificate of Ownership and then it is changed to the Certificate of the HGB and the legal protection of the land holder over the actions of the Head of the Land Office . The following conclusions are obtained: The validity of the Head of the Land Office of Gowa Regency issues several certificates of ownership, explained that, the Head of the Land Office has the authority to issue certificates of land rights, but in issuing such certificates are not based on AUPB, including the principle of legal certainty, the principle of expediency, the principle of impartiality, the principle of good service. The Head of the Land Office of Gowa Regency should not issue it, because procedurally and legislation is not fulfilled, so that the certificate of ownership that is issued becomes invalid. Legal protection of land holders from the actions of the Head of the Land Office issuing certificates on behalf of the developer, preventively by submitting an objection to the issuance of the certificates to the Land Office. Objections are filed in writing to the certificate holder and the Head of the Land Office concerned or do not file a lawsuit to the Court regarding the control of the land or the issuance of the certificate, on the basis of the issuance of the certificate does not meet the requirements of the laws and regulations, especially the accuracy requirements. The reality of the objection that was submitted did not get a response from the Head of the Goa District Land Office, so the next step using the basis of repressive legal protection sued the Head of the Goa District Land Office, on the basis of having committed an illegal act
Co-Authors