Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ET SOCIETATIS
Firmansyah Abdul, Firmansyah
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Abdul, Firmansyah
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i1.11153

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia dan Hukum Internasional dan bagaimana Dampak Hukum dan Dampak Terkait Lainnya Dari Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Kedaulatan Indonesia, yang dengan menggunakan merode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan praktik ini sekaligus menjaga kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendukung kebijakan pemerintah ini dilaksanakan melalui instrumen diplomasi dalam mengkomunikasikan kebijakan ini lebih dahulu guna menghindari konflik antar negara. Penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Secara yuridis, kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal dan terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Meskipun menuai pro dan kontra, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI. Masalah illegal fishing ini pada akhirnya berdampak pada diharuskannya Indonesia untuk melakukan diplomasi kembali dengan negara-negara tetangga dan negara asal pelaku illegal fishing mengenai aturan yang berlaku di Indonesia mengenai penenggelaman kapal negara mereka yang melakukan illegal fishing di wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan mengenai batas wilayah. Dampak penenggelaman kapal asing mulai menimbulkan efek yang positif, terutama bagi para nelayan. Ditambah lagi beberapa negara tetangga mulai bersikap tegas kepada kapal nelayan negaranya agar tidak mencuri ikan di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kata kunci: pencurian ikan, teritorial
ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NO. P.102/MENLHK/KUM.1/12/2016 TERKAIT DENGAN IZIN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Abdul, Firmansyah
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i7.21610

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakikat AMDAL & UKL-UPL sebagai bagian prosedur perizinan lingkungan hidup dan persyaratan dalam memperoleh izin usaha sesuai UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) serta bagaimana kesesuaian Peraturan Menteri LHK No. P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam UUPPLH ini, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri LHK No. P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi peraturan menteri tersebut, berdasarkan hasil penelitian ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.Kata kunci: Analisis yuridis, Peraturan Menteri, Lingkungan hidup, kehutanan
Co-Authors