<![CDATA[Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the Indonesian economy, contributing significantly to GDP and employment. However, the COVID-19 pandemic has presented significant challenges for these businesses, including in terms of their tax planning and tax compliance. This study aims to compare the tax planning strategies of MSMEs in Indonesia before and after the COVID-19 pandemic (2019-2024), focusing on government policy changes, tax incentives, and digital technology adoption. Before the pandemic, MSME tax planning mostly involved basic tax compliance and optimization, with limited strategic planning due to lack of resources and knowledge. During the pandemic, the government introduced various tax incentives, such as tax rate reductions and payment deferrals, to help MSMEs survive the economic crisis. However, many MSMEs struggled to make the most of these incentives due to limited understanding and capacity. Post-pandemic, tax planning shifted to digitalization, with increased use of technologies such as e-filing and e-billing to improve tax compliance and efficiency. Despite this progress, challenges remain, particularly regarding MSMEs’ digital adaptation and their ability to maximize the benefits of new tax policies. The study concludes that government policies, including tax incentives and digitalization efforts, have significantly influenced MSME tax planning, leading to a more strategic and efficient approach in managing tax obligations. These changes, along with a better understanding of taxation, are expected to contribute to the sustainability and growth of MSMEs in Indonesia in the post-pandemic era. Abstrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar bagi bisnis-bisnis ini, termasuk dalam hal perencanaan pajak dan kepatuhan pajak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan strategi perencanaan pajak UMKM di Indonesia sebelum dan setelah pandemi COVID-19 (2019-2024), dengan fokus pada perubahan kebijakan pemerintah, insentif pajak, dan adopsi teknologi digital. Sebelum pandemi, perencanaan pajak UMKM sebagian besar melibatkan kepatuhan dasar dan optimisasi pajak, dengan perencanaan strategis yang terbatas karena kekurangan sumber daya dan pengetahuan. Selama pandemi, pemerintah memperkenalkan berbagai insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak dan penundaan pembayaran, untuk membantu UMKM bertahan dalam krisis ekonomi. Namun, banyak UMKM yang kesulitan memanfaatkan insentif ini secara maksimal karena keterbatasan pemahaman dan kapasitas. Pasca-pandemi, perencanaan pajak beralih ke digitalisasi, dengan peningkatan penggunaan teknologi seperti e-filing dan e-billing untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pajak. Meskipun ada kemajuan ini, tantangan masih ada, terutama terkait adaptasi digital UMKM dan kemampuan mereka untuk memaksimalkan manfaat kebijakan pajak baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah, termasuk insentif pajak dan upaya digitalisasi, telah mempengaruhi perencanaan pajak UMKM secara signifikan, yang mengarah pada pendekatan yang lebih strategis dan efisien dalam mengelola kewajiban pajak. Perubahan-perubahan ini, bersama dengan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan, diharapkan dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia di era pasca-pandemi.]]>
